• Diskusi Pakar Persiapan Simposium Pancasila, 7 Juni 2018

  • Pra Simposium Pancasila, Grand Zuri tanggal 2-4 Mei 2018

  • Diskusi RUU Permusikan dengan Ambon Music Office (AMO), 8 Maret 2018

  • Diskusi RUU Permusikan dengan Akademisi Universitas Pattimura, Ambon, 7 Maret 2018

  • Para Pembicara dalam FGD di IAIN Syekh Nurjati Cirebon 6 Oktober 2017

Naskah Akademik

  • NA RUU tentang Perikanan

    Jangkauan dan arah pengaturan RUU Perikanan bertujuan untuk menegakkan kedaulatan kemaritiman Indonesia sekaligus melaksanakan pemanfaatan sumber daya perikanan yang terkandung di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arah pengaturan yang ingin diwujudkan dalam RUU Perikanan yaitu untuk meningkatkan produktivitas sumber daya ikan baik perikanan tangkap maupun budidaya, pelestarian lingkungan pembudidayaan ikan, pemanfaatan sistem pendukung perikanan dan penegakan hukum di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia agar dapat berdaya guna dan bersaing guna. Untuk mencapai hal tersebut maka penyelenggaraan perikanan memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu: a. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Perikanan; b. menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Sumber Daya Ikan; c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; d. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan Ikan dan industri lainnya; e. meningkatkan penerimaan dan devisa negara; f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; dan g. mendorong perluasan dan kesempatan kerja serta berusaha.

Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang

  • RUU tentang Perikanan

    RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Perikanan masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dengan nomor urut 68 dengan sistimatika RUU sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum BAB II Penguasaan BAB III Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan BAB IV Pengelolaan Perikanan BAB V Usaha Perikanan BAB VI Konservasi Perikanan BAB VII Kapal, Pelabuhan, dan Syahbandar Perikanan BAB VIII Sistem Data dan Informasi Perikanan BAB IX Pungutan Perikanan BAB X Penelitan dan Pengembangan BAB XI Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan BAB XII Kerjasama Internasional BAB XIII Pengawasan Perikanan BAB XIV Larangan BAB XV Pengadilan Perikanan BAB XVI Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan BAB XVII Ketentuan Pidana BAB XVIII Ketentuan Peralihan BAB XIX Ketentuan Penutup

Selengkapnya

Jurnal Prodigy

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 5 No. 2, Desember 2017

    ❖ Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Importasi Ternak dan/atau Produk Hewan Berdasarkan Pasal 36E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Kuntari, S.H., M.H.)
    ❖ Urgensi untuk Melakukan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Achmadudin Rajab, S.H., M.H.)
    ❖ Arah Pengaturan Kebudayaan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Bagus Prasetyo, S.H., M.H.)
    ❖ Deskripsi Analisis Status Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Arif Usman, S.H., M.H.)
    ❖ Pergeseran Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Pengelolaan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Rina Sartika Pamela, S.T., M.H.)
    ❖ Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (Mardisontori, S.Ag., LLM)
    ❖ Kewenangan Pengujian dan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015) (Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.)
    ❖ Permasalahan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Nova Manda Sari, S.H., M.H.)
    ❖ Tinjauan Yuridis Jual Beli Obat Keras melalui Media Online (Atisa Praharini, S.H., M.H.)
    ❖ Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia (Riyani Shelawati, S.H., M.Kn.)
    ❖ Kajian Yuridis terhadap Ekonomi Kerakyatan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Noor Ridha Widiyani, S.H.)
    ❖ Analisis Yuridis terhadap Rencana Pembentukan Induk Usaha (Holding Company) dalam Pengelolaan Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia (Muhammad Yusuf, S.H.)

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 5 No. 1, Juni 2017

    ❖ Tindakan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Asing yang melakukan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Ditinjau dari Hukum Laut Internasional
    ❖ Analisis Pemilihan Judul RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan Serta Obat Asli Indonesia Ditinjau dari Ruang Lingkup Pengawasan Obat dan Makanan
    ❖ Keberadaan Dokter Layanan Primer: Telaah terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
    ❖ Aspek Hukum Pembentukan Bank Wakaf Ventura
    ❖ Menelaah Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial dalam Regulasi Perbankan
    ❖ Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
    ❖ Kedudukan Hukum Adat sebagai "Living Law" dalam Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selengkapnya

Proceeding

  • URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

    NASKAH AKADEMIK RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. b) DRAF RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. c) POKOK-POKOK PIKIRAN UGM UNTUK REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Dr. Satyawan Pudyatmoko M.Sc. d) PERUBAHAN/REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (UUK) : PARSIAL ATAU TOTAL Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA. e) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERSEPEKTIF APLIKASI ILMU KEHUTANAN Dr. Sofyan P. Warsito f) KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM DALAM PENGELOLAAN KEHUTANAN Dr. Muhammad Ali Imron

Selengkapnya

Pedoman Kerja

  • PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU

    Pedoman Penyusunan NA RUU yang disusun merupakan penjabaran lebih operasional dan mudah dipahami terhadap Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan pedoman ini diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai sistematika dan susbstansi NA RUU dan menjamin penyempurnaan atau peningkatan kualitas NA RUU. Pedoman penyusunan NA RUU menguraikan dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai isi dari suatu NA RUU. Praktik penyusunan NA RUU sudah disesuaikan dengan pedoman yang baru, sehingga secara tidak langsung telah dilakukan sosialisasi dalam praktik penyusunan NA RUU.

Selengkapnya
Lahir pada tanggal 20 August 1979. Beliau menyelesaikan Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Trisakti Tahun 2006 bidang Pidana Internasional, dan saat ini sedang menyelesaikan studi S3 Hukum Internasional Publik di Universitas Indonesia. Terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang: 1) Industri Pertahanan; 2) Hukum disiplin Prajurit TNI; 3) KPK; 4) Keamanan Nasional; dan 5) Bantuan Hukum. Karya tulis yang pernah dimuat seperti ”Mekanisme Pengambilan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”. Alamat email: ekamartianawulansari@yahoo.co.id