• Para Pembicara dalam FGD di IAIN Syekh Nurjati Cirebon 6 Oktober 2017

  • Penyerahan Cindera Mata oleh Kepala BK DPR RI kepada Dirjen PP dalam Seminar Nasional Optimalisasi SIMAS PUU 3-4 Oktober 2017

  • Para Pembicara dan Narasumber pada Sesi I Seminar Nasional Optimalisasi SIMAS PUU 3-4 Oktober 2017

  • Badan Keahlian DPR RI menyampaikan perkembangan penyusunan RUU tentang Pendidikan Keagamaan di Fraksi PPP - 16 Oktober 2017

  • FGD Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan NA dan RUU serta Penandatanganan MOU BK DPR RI dan Universitas Tadulako, Palu - 13 September 2017

Naskah Akademik

  • NA RUU Jalan

    Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas dibentuknya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan). Pembentukan Naskah Akademik ini didasarkan karena pelaksanaan UU Jalan sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat, di antaranya perlunya percepatan pembangunan jalan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan, kinerja jalan, pembiayaan jalan daerah dan pembangunan jalan di wilayah perbatasan Negara termasuk kerjasama pembangunan jalan lintas Negara.

  • NA RUU Kebidanan

    Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pengaturan kebidanan di Indonesia. Keberadaan kebidanan yang profesional sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak sebagai aset utama bangsa. Oleh k...

  • NA RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

    Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas dibentuknya RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. Urgensi dari pembentukan Naskah Akademik ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati...

Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang

  • RUU Jalan

    RUU ini merupakan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. RUU ini masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, yang terdiri dari II Pasal dan 31 angka perubahan.

  • RUU Kebidanan

    Pengaturan kebidanan bertujuan untuk meningkatkan mutu bidan, mutu pendidikan dan pelayanan kebidanan, memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. RUU Tentang Kebidanan ini terdiri dari 12 Bab dan 74 Pasal, merupakan ...

  • RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

    RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem merupakan RUU yang mencabut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya. RUU ini masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. RUU ini terdiri dari 20 B...

Selengkapnya

Jurnal Prodigy

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan

    ❖ Kedudukan Hukum Adat sebagai (Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.)
    ❖ Tindakan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Asing yang melakukan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Ditinjau dari Hukum Laut Internasional (Sutriyanti, S.H.,M.H.)
    ❖ Analisis Pemilihan Judul RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan Serta Obat Asli Indonesia Ditinjau dari Ruang Lingkup Pengawasan Obat dan Makanan (Nita Ariyulinda, S.H., M.H.)
    ❖ Keberadaan Dokter Layanan Primer: Telaah terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Arrista Trimaya, S.H., M.H.)
    ❖ Aspek Hukum Pembentukan Bank Wakaf Ventura (Akhmad Aulawi, S.H., M.H.)
    ❖ Menelaah Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial dalam Regulasi Perbankan (Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.)
    ❖ Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.)

Selengkapnya

Proceeding

  • FREEPORT: QUO VADIS?

    Narasumber: a. Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS (Dirjen Minerba Kementerian ESDM) b. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D c. Dr. Chandra Yusuf, S.H., L.L.M., M.B.A. d. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Selengkapnya

Pedoman Kerja

  • PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU

    Pedoman Penyusunan NA RUU yang disusun merupakan penjabaran lebih operasional dan mudah dipahami terhadap Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan pedoman ini diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai sistematika dan susbstansi NA RUU dan menjamin penyempurnaan atau peningkatan kualitas NA RUU. Pedoman penyusunan NA RUU menguraikan dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai isi dari suatu NA RUU. Praktik penyusunan NA RUU sudah disesuaikan dengan pedoman yang baru, sehingga secara tidak langsung telah dilakukan sosialisasi dalam praktik penyusunan NA RUU.

Selengkapnya
Lahir di Pariaman tanggal 11 November 1988, beliau lulusan Sarjana Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2010 lalu melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Andalas dengan program studi Hukum Perdata tahun 2013. Terlibat dalam perumusan RUU tentang Penyandang Disabilitas. Pernah bertugas mendukung kegiatan Badan Legislasi DPR RI. Beliau dapat dihubungi melalui email : novamandasari_dpr@yahoo.com.