Rancangan Undang-Undang

2019 / RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

ISBN:

Gambaran Umum:
Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (RUU tentang JPPAT) merupakan RUU baru dengan latar belakang bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peran yang penting dalam pendaftaran tanah. Oleh karena itu untuk menjamin adanya kepastian hukum dan dipenuhinya rasa keadilan, serta demi tercapainya tertib hukum sesuai dengan sistem hukum yang dianut dan berlaku di Indonesia, maka dengan pendekatan yang objektif, ilmiah dan argumentatif, perlu membentuk undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. RUU tentang JPPAT masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dengan nomor urut 168. RUU tentang JPPAT terdiri dari 15 Bab dan 78 pasal, yaitu: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG; BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PPAT; BAB IV KEWAJIBAN; BAB V TEMPAT KEDUDUKAN, FORMASI, DAN DAERAH KERJA PPAT; BAB VI AKTA PPAT; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PPAT; BAB VIII PENGAMBILAN AKTA PPAT DAN PEMANGGILAN PPAT UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN; BAB IX ORGANISASI PPAT; BAB X CUTI PPAT DAN PPAT PENGGANTI; BAB XI HONORARIUM; BAB XII LARANGAN; BAB XIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN; DAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP.