Jurnal Prodigy

Vol. 5 / No. 1 - 2017

Penulis: Sutriyanti, S.H.,M.H.

Abstrak:
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan yang sangat luas dan memiliki potensi sumber daya alam di wilayah laut yang sangat besar. Dalam kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya alam laut Indonesia sering terjadi permasalahan salah satunya illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Indonesia telah meratifikasi konvensi hukum laut internasional sehingga perlu dilihat pengaturan mengenai tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU Fishing dalam konvensi tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tinjauan hukum laut internasional terkait tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia dan pengaturan sanksi dalam hukum nasional Indonesia bertentangan atau tidak dengan aturan hukum laut internasional. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan melakukan pengkajian sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum laut internasional, tidak diatur spesifik sanksi terhadap IUU Fishing. Tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum laut internasional dan bagian dari wewenang negara Indonesia untuk memberikan sanksi terhadap tindakan kapal asing yang melakukan IUU Fishing. Selain itu, pengaturan sanksi IUU Fishing oleh kapal asing telah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu berupa sanksi tegas dengan membakar dan menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan IUU Fishing.

Penulis: Nita Ariyulinda, S.H., M.H.

Abstrak:
Peredaran obat dan makanan di masyarakat sangat beraneka ragam baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peredaran obat dan makanan di masyarakat banyak menimbulkan permasalahan yaitu beredarnya obat dan makanan ilegal (tanpa izin), serta obat dan makanan dengan kandungan zat kimia berbahaya. Untuk menangani permasalahan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia (RUU POM serta Pemanfaatan OAI). Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan ruang lingkup pengawasan obat dan makanan menjadi kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan apakah judul rancangan undang-undang tersebut sudah tepat jika dilihat dari ruang lingkup pengawasan obat dan makanan. Metode penulisan ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen dan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), BPOM bertugas melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang bertujuan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk. Istilah obat asli Indonesia sudah tidak ada sejak undang-undang tentang farmasi dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU tentang Kesehatan). Sedangkan pemanfaatan obat maupun obat tradisional merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam SKN. Jika dilihat dari kewenangan BPOM dan Kemenkes maka judul RUU POM dan Pemanfaatan OAI tidak tepat.

Penulis: Arrista Trimaya, S.H., M.H.

Abstrak:
Dokter layanan primer merupakan profesi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU tentang Pendidikan Kedokteran). Dokter layanan primer sangat diperlukan sejalan dengan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengharuskan alur pelayanan diawali dari fasilitas primer, seperti di puskesmas, klinik pratama, dan praktik dokter mandiri. Namun, permasalahan yang timbul adalah bagaimana konsep pengaturan dokter layanan primer dalam UU tentang Pendidikan Kedokteran dan sinkronisasinya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU tentang Praktik Kedokteran), yang hanya mengatur mengenai dokter umum, dokter spesialis, dan dokter sub spesialis. Profesi dokter layanan primer justru dinilai akan menghambat dan melanggar akses pelayanan dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengaturan dokter layanan primer dalam UU tentang Pendidikan Kedokteran dan sinkronisasinya dengan UU tentang Praktik Kedokteran serta impilkasi hukum keberadaan dokter layanan primer dalam praktik kedokteran di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap prinsip dasar negara dalam mewujudkan jaminan kesehatan melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, sistem pelayanan kesehatan primer, serta peraturan perudang-undangan. Keberadaan dokter layanan primer memberikan perubahan pada penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang menimbulkan implikasi hukum. Hal ini terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan profesi dokter layanan primer, mencakup standar pendidikan profesi, pelaksanaan uji kompetensi, pemberian sertifikat kompetensi, penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan, dan penyiapan rumah sakit pendidikan. Kata Kunci: Dokter Layanan Primer, Pendidikan Kedokteran, Prinsip Praktik Kedokteran.

Penulis: Akhmad Aulawi, S.H., M.H.

Abstrak:
Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar memiliki potensi ekonomi yang tinggi, salah satunya melalui keberadaan wakaf. Potensi ekonomi ini belum dimaksimalkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah bersama dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia menginisiasi sebuah lembaga keuangan syariah yaitu bank wakaf ventura untuk mengelola dana wakaf yang beredar untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk hukum, legalitas pendirian, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dibentuknya bank wakaf ventura. Tujuan penulisan untuk mengetahui aspek bentuk hukum, legalitas pendirian, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dengan dibentuknya bank wakaf ventura. Metode penulisan disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis dalam tulisan ini disimpulkan bahwa pembentukan bank wakaf ventura dilakukan dengan bentuk hukum perusahaan modal ventura syariah dengan aspek legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu pembentukan bank wakaf ventura perlu disinkronisasikan dengan undang-undang yang terkait. Kata kunci: keuangan syariah, wakaf, modal ventura.

Penulis: Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.

Abstrak:
Konsekuensi terbentuknya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakibatkan pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) kepada OJK. Meskipun kewenangan BI untuk melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan telah dialihkan, BI tetap memiliki kompetensi untuk memeriksa hal-hal yang terkait dengan makroprudensial bank dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun permasalahan dalam tulisan ini meliputi pengertian kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial serta irisannya terhadap kedua kebijakan tersebut serta penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dalam regulasi perbankan. Sedangkan tujuan penulisan untuk mengetahui pengertian kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial serta irisannya terhadap kedua kebijakan tersebut serta penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dalam regulasi perbankan. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yang bertitik tolak dari hukum positif lalu dianalisis secara kualitatif untuk menarik simpulan. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu BI untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada perbankan. Dengan demikian terdapat dua institusi yaitu BI dan OJK yang memiliki kompetensi atas pengaturan dan pengawasan bank. Oleh karena itu, perlu ada harmonisasi dan koordinasi yang baik antara BI dan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank agar masalah tersebut tidak menyulitkan bank karena adanya tumpang tindih. Sebaiknya pengaturan soal ruang lingkup mikroprudensial dan ruang lingkup makroprudensial dicantumkan dalam perubahan UU tentang Perbankan. Kata kunci: makroprudensial, mikroprudensial, perbankan.

Penulis: Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.

Abstrak:
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam perkembangannya terdapat pembentukan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Namun demikian terbitnya undang-undang tersebut masih menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap berbagai pengaturan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahan yaitu apakah perbedaan antara pemilihan kepala daerah di pemerintahan-pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa di Indonesia dan bagaimana keistimewaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perbedaan pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan yang bersifat istimewa di Indonesia dan mengetahui keistimewaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang mengatur mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa. Simpulan dari permasalahan ini bahwa perbedaan pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terletak pada mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi istimewa dikarenakan adanya perbedaan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Kata Kunci: Kepala Daerah, Bersifat Khusus, Bersifat Istimewa.

Penulis: Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.

Abstrak:
Sebagai negara hukum Indonesia menganut paham sistem hukum eropa kontinental yang lebih mengutamakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) daripada hukum tidak tertulis. Di sisi lain berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya (hukum adat) yang telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum adat sebagai living law dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu perlu diketahui juga mengenai sikap negara terhadap keberadaan Hukum Adat berdasarkan prinsip NKRI. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Secara umum hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berupa ketentuan atau nilai yang hidup (living law) yang ditaati oleh masyarakat hukum adat. Hukum adat merupakan bagian dari hukum Indonesia yang seharusnya tidak bertentangan dan bersifat saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis. Kata kunci : negara hukum, hukum tertulis, hukum adat, nilai yang hidup.