Jurnal Prodigy

Vol. 6 / No. 1 - 2018

Penulis: Olsen Peranto, S.H.

Abstrak:
Dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Majelis Umum PBB dapat melakukan intervensi terhadap suatu pertikaian internasional ketika Dewan Keamanan gagal menjalankan fungsinya. Intervensi tersebut nampak sangat signifikan dalam beberapa penyelesaian konflik internasional. Majelis Umum mengeluarkan resolusi Nomor A/ES-10/L/22 dalam kasus inisiasi pemindahan kantor diplomatik AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Status Jerusalem menurut Resolusi PBB adalah “corpus separatum” yang artinya memiliki status khusus di bawah otorisasi PBB. Permasalahan yang akan dikaji adalah terkait pemindahan kantor diplomatik dari Tel Aviv ke Jerusalem oleh AS, Resolusi Majelis Umum terhadap tindakan AS tersebut, serta implikasinya bagi AS menurut Piagam PBB. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tindakan relokasi kantor diplomatik AS ke Jerusalem, Resolusi MU terhadap AS, dan implikasinya bagi AS menurut Piagam PBB. Tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Tindakan AS terhadap Jerusalem telah melanggar prinsip dan tujuan PBB khususnya dalam penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah atas Jerusalem serta melakukan pelanggaran terhadap perdamaian. Resolusi Nomor A/ES-10/L/22 secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. Meskipun resolusi tersebut tidak mengikat dan hanya bersifat rekomendasi, namun dalam praktik senantiasa ditaati dan efektif dalam penyelesaian konflik internasional karena mengandung bobot moral yang bersumber dari pendapat mayoritas anggota PBB. Penyalahgunaan veto di Dewan Keamanan yang mengakibatkan masuknya intervensi Majelis Umum tersebut menjadi suatu isu krusial dalam kerangka Piagam PBB meski pada prinsipnya tidak menghalangi peran Majelis Umum dalam menyelesaikan konflik internasional.

Penulis: Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.

Abstrak:
Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) sudah tidak dapat lagi mengantisipasi perkembangan kemajuan teknologi di bidang penyiaran terutama terkait dengan perubahan sistem penyiaran analog menjadi sistem penyiaran digital. Hal ini disebabkan memasuki abad 21 organisasi internasional yang mengatur penyiaran televisi dan radio di seluruh dunia yaitu International Telecommunication Union (ITU) telah menetapkan bahwa tidak akan ada lagi frekuensi analog yang digunakan untuk penyiaran di seluruh dunia. Hal ini memicu persoalan karena di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur digitalisasi penyiaran sebab Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masih mengatur terbatas pada penyiaran analog. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yaitu apakah urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia dan mengetahui pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang menguatkan urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia dan mendapatkan pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Simpulan dari permasalahan ini adalah migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia sudah mendesak untuk dilakukan dan memerlukan kepastian hukum berupa pengaturan dalam undang-undang dan pilihan model pengelolaan migrasi analog ke digital harus berdasarkan pertimbangan kemanfaatan yang maksimal dapat diterima oleh masyarakat.

Penulis: Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto, S.H.

Abstrak:
Konstitusionalitas hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar hukum tata negara yang didasarkan pada perbedaan penafsiran terhadap dasar pengaturan hak angket, yaitu Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3) beserta penjelasannya. Pihak yang setuju beranggapan bahwa hak angket merupakan bentuk pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang, sementara pihak kontra beranggapan bahwa hak angket seharusnya ditujukan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah saja. Polemik tidak mereda pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, dan 40/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan Para Pemohon, dengan pendapat berbeda dari 4 (empat) orang hakim MK. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui praktik hak angket di Indonesia selama ini dan perbandingan praktik hak angket di beberapa parlemen negara lain, serta untuk mengetahui konstitusionalitas hak angket. Metode penulisan yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Tulisan ini menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam praktik hak angket di Indonesia, KPK bukan satu-satunya lembaga independen di luar eksekutif yang pernah diangket; Kedua, praktik di beberapa parlemen negara lain menunjukkan bahwa hak angket dapat dilakukan untuk pelaksanaan undang-undang dan ditujukan di luar eksekutif; dan Ketiga, hak angket terhadap KPK konstitusional berdasarkan hukum positif, putusan Mahkamah Konstitusi, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan prosedur pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK (Pansus Hak Angket KPK). Penulis menyarankan agar segera dilakukan revisi terhadap rumusan Pasal 79 ayat (3) UU tentang MD3 dan penjelasannya, agar tidak lagi menimbulkan multitafsir.

Penulis: Agus Priyono, S.H.

Abstrak:
Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memiliki implikasi bertambahnya objek praperadilan salah satunya yakni pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Meskipun pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka telah masuk sebagai objek praperadilan namun masih terdapat persoalan hukum dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang coba diangkat dalam tulisan ini yakni terkait prosedur dalam pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan, apakah hakim dapat memeriksa substansi pokok perkara atau hanya memeriksa dalam aspek formil. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana reformulasi pengaturan prosedur pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU tentang HAP) yang akan datang. Penulis dalam menganalisis permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggabungkan teori pengawasan horizontal dalam hukum acara pidana dan teori pembentukan undang-undang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertama, perluasan kewenangan praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terkait pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka didasarkan pada pertimbangan bahwa penetapan tersangka merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang perlu diawasi pelaksanaannya agar tidak melanggar hak asasi tersangka. Kedua, bahwa reformulasi pengaturan kewenangan praperadilan dalam memeriksa sah atau tidak tersangka dititikberatkan pada pengaturan bahwa prosedur pemeriksaan penetapan tersangka tersebut perlu diatur dalam RUU tentang HAP secara jelas dan pasti. Kemudian, hakim dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka selayaknya hanya bersifat administratif dan tidak masuk kepada substansi pokok perkara, hal ini guna menghindari tumpang tindih dengan kewenangan hakim dalam acara pemeriksaan biasa.

Penulis: Nita Ariyulinda, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU tentang Tenaga Kesehatan) mengatur mengenai pembentukan hanya satu organisasi profesi yang tertuang dalam Pasal 50 ayat (2). Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan mengandung makna bahwa setiap masing-masing kelompok tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Dalam pasal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah pengaturan Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan dapat mengurangi hak masing-masing kelompok tenaga kesehatan untuk berserikat dan berkumpul, mengingat adanya pembatasan untuk pembentukan organisasi profesi tenaga kesehatan. Sebagaimana diketahui bahwa hak berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan pembentukan satu organisasi profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan dan bagaimanakah pengaturan Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan ditinjau dari perspektif konstitusi. Tujuan penulisan adalah mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan terkait mengenai hanya satu organisasi profesi dan untuk mengetahui bagaimana Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan dalam perspektif konstitusi. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan mengatur tentang pembentukan hanya satu organisasi profesi. Hal ini dilatarbelakangi oleh peran dan fungsi dari organisasi profesi, sehingga tidak mengurangi hak seseorang untuk berserikat dan berkumpul.

Penulis: Meirina Fajarwati, S.H.

Abstrak:
Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU No. 17 Tahun 2016) yang di dalamnya memuat sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun keberadaan kebiri kimia ini menemui berbagai penolakan salah satunya dari eksekutorial kebiri kimia. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tulisan ini akan mengkaji mengenai bagaimana dasar pertimbangan pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan bagaimana pengaturan kebiri kimia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 ditinjau dari asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang. Tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan pengaturan kebiri kimia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 ditinjau dari asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan atau data sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Pertama, kebiri kimia diharapkan dapat memberikan efek jera dan menurunkan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak. Kedua, pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 tidak mencerminkan asas dapat dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Berdasarkan kesimpulan tersebut diperoleh suatu saran yaitu untuk mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak maka aparat penegak hukum harus menjatuhkan sanksi yang maksimal bagi pelaku.

Penulis: Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.

Abstrak:
Sebagai daerah otonom, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak. Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat permasalahan mengenai perbedaan pelaksanaan insentif dengan upah pungut serta fungsi dari insentif untuk instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Pemberian insentif sebagai pendorong bagi aparat pemungut pajak untuk meningkatkan kinerja dalam memungut pajak, dengan demikian pemberian insentif diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pemberian Insentif diharapkan mampu membuat aparat termotivasi sehingga dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggungjawab. Sehingga pemberian insentif pemungutan tidak hanya sebagai reward dan tambahan penghasilan kepada petugas pemungut, juga sebagai sarana bagi instansi pemungut pajak di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tentunya juga untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Penulis: Yanuar Putra Erwin, S.H.

Abstrak:
Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonominya. Permasalahan tersebut menarik dan penting untuk dikaji lebih mendalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui apakah pekerja anak tersebut dilarang atau dilegalkan, dibiarkan atau dilindungi. Tulisan ini mengkaji perlindungan hukum pekerja anak dan implikasi hukum mempekerjakan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis normatif. Anak pada umumnya tidak seharusnya bekerja atau dipekerjakan karena terdapat larangan mempekerjakan anak. Namun peraturan perundang-undangan memberikan keleluasaan terhadap anak dengan kondisi dan syarat tertentu bahwa anak diperbolehkan melakukan pekerjaan tertentu sepanjang pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa anak dilarang dipekerjakan dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi, sebab hal tersebut dapat berimplikasi pada pemberian sanksi pidana kepada pemberi kerja yang bersangkutan.

Penulis: Chairul Umam, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU tentang Penjaminan) telah diundangkan tahun 2016 lalu. Namun demikian secara normatif, Undang-Undang tentang Penjaminan masih menyimpan persoalan terutama keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU tentang Perasuransian) dan praktiknya yang sudah berjalan sebelum adanya UU tentang Penjaminan. Permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini mengenai bagaimana penjaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU tentang Penjaminan serta apa permasalahan dan persinggungannya dengan UU tentang Perasuransian. Tujuan penulisan untuk mengetahui penjaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU tentang Penjaminan serta permasalahan dan persinggungannya dengan UU tentang Perasuransian. Metode penulisan disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis perundang-undangan di bidang penjaminan dan di bidang perasuransian serta berbagai referensi terkait lainnya. Berdasarkan analisis dalam kajian ini disimpulkan bahwa perlu segera dilakukan revisi terbatas terhadap norma pasal dalam UU tentang Perasuransian yang akan berdampak pada sektor usaha penjaminan dan usaha jasa keperantaraan/pialang dan usaha reasuransi yang masih melakukan usaha di sektor penjaminan harus melepaskan usahanya untuk menghindari tumpang tindih dan demi terwujudnya kepastian hukum di sektor usaha penjaminan.