Jurnal Prodigy

Vol. 6 / No. 2 - 2018

Penulis: Akhmad Aulawi, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemerintah Pusat telah menetapkan beberapa kebijakan penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Salah satu kebijakannya melalui ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (PP No. 24 Tahun 2018). Namun demikian penetapan PP No. 24 Tahun 2018 ini dianggap masih terdapat beberapa pertentangan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU tentang Penanaman Modal). Adapun permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini adalah bagaimana pendelegasian kewenangan PP No. 24 Tahun 2018 terhadap UU tentang Penanaman Modal, otoritas perizinan penanaman modal pasca berlakunya PP No. 24 Tahun 2018, serta implikasi sistem perizinan berusaha secara elektronik terhadap kegiatan penanaman modal. Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui pendelegasian kewenangan PP No. 24 Tahun 2018 terhadap UU tentang Penanaman Modal, otoritas perizinan penanaman modal pasca berlakunya PP No. 24 Tahun 2018, serta implikasi sistem perizinan berusaha secara elektronik terhadap kegiatan penanaman modal. Metode penulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Setelah dianalisis diketahui bahwa keberlakuan PP No. 24 Tahun 2018 tidak diperintahkan secara langsung oleh UU tentang Penanaman Modal. Selanjutnya terdapat dualisme otoritas perizinan dalam kegiatan penanaman modal. Selain itu terdapat implikasi sistem perizinan berusaha secara elektronik terhadap kegiatan penanaman modal yang telah berlangsung.

Penulis: Febri Liany, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU tentang Kepailitan) tidak mengatur dengan tegas kedudukan dan prioritas kreditor dalam kepailitan. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam praktik pembagian harta pailit kepada para kreditor. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan prioritas kreditor dalam kepailitan. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa dalam UU tentang Kepailitan, kedudukan para kreditor menjadi tumpang tindih. Para kreditor dalam undang-undang sektor memiliki kedudukan kuat untuk didahulukan. Hal ini menjadi masalah apabila harta pailit tidak cukup dalam membayar seluruh tagihan, kreditor mana yang akan didahulukan dalam pembayaran piutangnya. Oleh karena itu perlu pengaturan mengenai prioritas kedudukan kreditur dalam kepailitian dalam UU tentang Kepailitan. Menurut penulis urutan prioritas kreditor dalam kepailitan yaitu: Pertama, pembayaran upah buruh, Kedua, kreditor separatis, dan Ketiga, kreditor piutang pajak.

Penulis: M. Nurfaik, S.H.I.

Abstrak:
Penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik kartel di Indonesia masih mengalami kesulitan. Salah satu kesulitan yang ditemui yaitu terkait pembuktian perjanjian kartel. Perjanjian kartel merupakan perjanjian yang sangat sulit dibuktikan karena sebagian besar praktik kartel dibuat secara sangat tertutup atau rahasia. Dalam rangka memberantas praktik kartel, perubahan hukum persaingan usaha di Indonesia akan mengatur mengenai leniency program. Leniency program merupakan pemberian kemurahan, kelonggaran, atau pengampunan kepada pelaku usaha yang mengungkapkan atau memberikan informasi tentang adanya praktik kartel yang dibuat bersama dengan pelaku usaha lain. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan leniency program dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dan Jepang serta pengaturan leniency program sebagai strategi pemberantasan praktik kartel dalam perubahan hukum persaingan usaha di Indonesia dari perspektif leniency program di Amerika Serikat dan Jepang. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan tulisan ini yaitu Amerika Serikat dan Jepang merupakan 2 (dua) dari banyak negara yang sudah menerapkan leniency program untuk memberantas praktik kartel. Pengaturan leniency program telah diakomodir dalam Perubahan hukum persaingan usaha di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (RUU tentang Persaingan Usaha) namun belum menentukan model leniency program yang akan digunakan. Hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dan Jepang dapat dijadikan referensi untuk menerapkan leniency program di Indonesia karena kedua negara tersebut telah berhasil memberantas praktik kartel dengan menggunakan leniency program. RUU tentang Persaingan Usaha perlu mengadopsi leniency program karena program tersebut dapat digunakan untuk membantu mendapatkan alat bukti dalam mengungkap praktik kartel.

Penulis: Muhammad Yusuf, S.H.

Abstrak:
Hedging merupakan praktik yang biasa digunakan oleh pelaku ekonomi khususnya di industri keuangan, dengan tujuan memitigasi resiko pergerakan aset keuangan seperti nilai tukar, dengan melaksanakan hedging maka besarnya resiko yang terjadi akibat volatilitas nilai tukar yang dihadapi di masa mendatang dapat diminimalisir dan diperhitungkan di masa sekarang. Di Indonesia, upaya untuk meminimalisir faktor risiko yang dihadapi akibat perbedaan nilai tukar tersebut di atur dalam beberapa instrumen hukum seperti peraturan Menteri maupun peraturan Bank Indonesia. Akan tetapi dalam tataran praktik, penerapan peraturan mengenai hedging itu tidaklah mudah. Selain terdapatnya perbedaan antara aturan yang satu dengan yang lain, ketidakpahaman pengambil kebijakan dalam perusahaan pun mendorong keengganan untuk menerapkan fasilitas jaminan hedging ini. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan mengenai bagaimana implikasi hukum pemberian fasilitas hedging terhadap utang luar negeri badan usaha dan bagaimana upaya perbaikan regulasi pemberian fasilitas hedging yang telah ada. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui implikasi hukum pemberian fasilitas hedging terhadap utang luar negeri badan usaha sekaligus untuk mengetahui upaya perbaikan regulasi terkait hedging tersebut. Pembahasan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang mengatur mengenai pemberian fasilitas hedging kepada badan usaha yang ternyata belum diterapkan secara efektif. Simpulan dari permasalahan ini adalah ketidakseragaman pengaturan pelaksana mengenai pemberian fasilitas hedging antar tiap lembaga berimbas kepada ketaatan dan keteraturan badan usaha untuk ikut serta dalam pemberian jaminan lindung nilai itu sendiri sehingga perbaikan regulasi lindung nilai merupakan suatu keharusan.

Penulis: Apriyani Dewi Azis, S.H

Abstrak:
Penyadapan pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang. Penyadapan merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM) yaitu hak privasi dari setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU tentang HAM). Penyadapan dilarang dalam beberapa ketentuan undang-undang, namun ada pengecualian yaitu penyadapan diperbolehkan bagi aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum. Terdapat beberapa persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan penyadapan di Indonesia. Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan tersebar dalam beberapa undang-undang, tidak diatur secara rinci, dan masih memiliki beberapa kelemahan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan pengaturan penyadapan harus dalam undang-undang. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan penyadapan ditinjau dari perspektif HAM dan penataan pengaturan mengenai penyadapan agar sesuai dengan prinsip pelindungan HAM. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kebutuhan akan pengaturan hukum mengenai penyadapan secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri merupakan kebutuhan mendesak agar pelaksanaan penyadapan dilakukan secara seragam oleh setiap pihak yang berwenang. Oleh karena itu diperlukan suatu landasan hukum yang kuat untuk mengatur penyadapan agar tidak terjadi lagi pelaksanaan penyadapan yang melanggar HAM. Pelaksanaan penyadapan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, tanpa diskriminatif, bertanggung jawab, dan menjamin pelindungan terhadap HAM. Perlu dilakukan penataan pengaturan mengenai penyadapan yang sesuai dengan prinsip pelindungan HAM dengan segera membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan.

Penulis: Mardisontori, S.Ag., LLM

Abstrak:
Korupsi merupakan perbuatan tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat baik secara ekonomi, politik, dan sosial. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) sebagai lembaga pembentuk undang-undang mempunyai kewenangan yang kuat untuk membuat kebijakan dalam bentuk Undang-Undang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU tentang KPK) sehingga korupsi dapat dicegah dan diberantas. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah politik hukum DPR dalam pemberantasan korupsi dan urgensi perubahan UU tentang KPK. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum DPR dalam upaya pemberantasan korupsi dan untuk mengetahui urgensi perubahan UU tentang KPK. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap UU tentang KPK, dan berbagai sumber literatur lain yang mendukung tema tulisan ini. Arah politik atau kebijakan yang dilakukan DPR sudah mendukung bagi upaya perubahan UU tentang KPK dengan mencantumkannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan dan lima tahunan (2015-2019). Akan tetapi karena banyaknya penolakan dari masyarakat, yang menduga perubahan akan mengarah pada pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) itu sendiri, sehingga sampai saat ini perubahan atas UU tentang KPK masih tertunda. Diharapkan perubahan UU tentang KPK yang memuat materi substansi bagi penguatan KPK dalam memberantas korupsi kembali dimasukkan dalam Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2019 atau Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Penulis: Arif Usman, S.H., M.H.

Abstrak:
Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen makanan halal terbesar pula. Kehadiran negara dalam perlindungan dan jaminan kehalalan produk dijawab melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU tentang Jaminan Produk Halal) yang mewajibkan sertifikasi halal ini mulai berlaku pada tahun 2019. Beberapa ketentuan dalam UU tentang Jaminan Produk Halal berpotensi menimbulkan pelanggaran Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement dalam World Trade Organization (WTO) karena Indonesia merupakan Negara anggota WTO maka perilaku perdagangan Indonesia harus tunduk pada aturan yang berlaku pada WTO. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah potensi pelanggaran apa saja yang dapat dilanggar dalam UU tentang Jaminan Produk Halal terhadap ketentuan TBT. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan mengetahui potensi pelanggaran apa saja yang dapat dilanggar dalam UU tentang Jaminan Produk Halal terhadap ketentuan TBT. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa potensi pelanggaran dalam UU tentang Jaminan Produk Halal khususnya Pasal 4 dan Pasal 47 terhadap ketentuan TBT adalah pelanggaran terhadap Pasal 2.1 TBT yang mengatur tentang non diskriminasi, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 TBT yang mengatur mengenai prosedur penilaian kesesuaian.

Penulis: Zaqiu Rahman, S.H., M.H.

Abstrak:
Salah satu moda transportasi yang saat ini banyak digunakan masyarakat adalah sepeda motor. Penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum masih kontroversial dan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara sosiologis, sepeda motor sudah aktif difungsikan sebagai kendaraan bermotor perseorangan ataupun umum. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan sepeda motor dan pemanfaatannya sebagai kendaraan bermotor umum dan bagaimana kajian yuridis diskursus pengaturan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum dimasa yang akan datang. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terkait pengaturan dan keberadaan sepeda motor. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur status sepeda motor sebagai kendaraan bermotor, hanya saja tidak termasuk dalam kelompok kendaraan yang berfungsi sebagai kendaran bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Tetapi, pemanfaatan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum sudah lazim digunakan di masyarakat. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan, apakah akan melarang sepeda motor difungsikan sebagai kendaraan bermotor umum atau akan melegalisasinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penulis: Arrista Trimaya, S.H., M.H.

Abstrak:
Partisipasi aktif bangsa Indonesia sebagai anggota Konvensi Jenewa Tahun 1949 menimbulkan konsekuensi untuk mengimplementasikan isi ketentuan Konvensi Jenewa tersebut ke dalam hukum nasional. Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bentuk pengaturan mengenai penggunaan lambang Palang Merah, namun dalam implementasinya masih banyak terjadi pelanggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (UU tentang Kepalangmerahan). Pemberlakuan UU tentang Kepalangmerahan bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kepalangmerahan di Indonesia secara komprehensif.Tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana analisis yuridis pengaturan penggunaan lambang Palang Merah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU tentang Kepalangmerahan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan penggunaan lambang Palang Merah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU tentang Kepalangmerahan. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta buku yang terkait dengan penyelenggaraan kepalangmerahan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan dari penulisan ini yaitu pemberlakuan UU tentang Kepalangmerahan terutama bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kepalangmerahan di Indonesia secara komprehensif, mulai dari ketentuan penggunaan lambang Palang Merah, pihak yang berhak menggunakan lambang, fungsi lambang sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung, tugas dan wewenang perhimpunan nasional, larangan penyalahgunaan lambang, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang menyalahgunakan lambang Palang Merah.