Jurnal Prodigy

Vol. 7 / No. 1 - 2019

Penulis: Achmadudin Rajab, S.H., M.H.

Abstrak:
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memiliki sifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi juga berlaku sejak diucapkan secara umum dalam sidang pembacaan putusan. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi bilamana suatu ayat, pasal, ataupun bab yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi adalah tidak berlakunya norma tersebut sehingga setiap pihak seharusnya melaksanakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian dalam beberapa perkara seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-XI/2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018, ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditindaklanjuti dan bahkan tidak kunjung ada revisi undang-undang yang seharusnya dilakukan. Hal ini menjadi kajian yang menarik untuk diteliti karena ketidakpatuhan pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi justru bertentangan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Masalah yang muncul dari sejumlah putusan tersebut diatas adalah bagaimana seharusnya pembentuk undang-undang menindakanjuti tiga putusan Mahkamah Konsititusi tersebut dan apa upaya yang dapat dilakukan agar kedepannya pembentuk undang-undang dapat mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari kedua hal tersebut yakni bagaimana menindaklanjuti tiga putusan Mahkamah Konstitusi dan solusi agar dapat meningkatkan kepatuhan pembentuk undang-undang dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan dampak yang ditimbulkan maka cukup beralasan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Perwakilan Rakyat.

Penulis: Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.

Abstrak:
Abstrak Air dan sumber daya air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia sebelumnya diatur dalam UU tentang SDA, namun kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konsitusi. Saat ini landasan hukum pengaturan sumber daya air kembali menggunakan UU tentang Pengairan. Mengingat persoalan yang dihadapi sudah tidak dapat lagi diatasi dengan UU tentang Pengairan, maka harus segera dibentuk suatu undang-undang yang menggantikan UU tentang SDA. Dalam pengaturannya kelak, sumber daya air seharusnya dikelola dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan aspek penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemenuhan hak rakyat atas air, dan pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan. Ketiga hal ini merupakan aspek yang diturunkan dari nilai ketuhanan dan keadilan sosial dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Penulis: Meirina Fajarwati, S.H.

Abstrak:
Peningkatan jumlah kendaraaan bermotor menyebabkan kemacetan di ruas jalan Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dikeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik (Pergub No. 25 Tahun 2017) yang mengatur jenis dan tarif kendaraan yang dapat melewati wilayah tersebut. Namun jenis kendaraan yang dikenakan tarif layanan dalam Pergub No. 25 Tahun 2017 tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (yang selanjutnya disebut PP No. 97 Tahun 2012). Permasalahan yang akan dikaji yaitu bagaimana pengaturan manajemen kebutuhan lalu lintas melalui penerapan jalan berbayar elektronik dan bagaimana pengaturan jalan berbayar elektornik dalam Pergub No. 25 Tahun 2017 ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan. Tulisan bertujuan untuk mengetahui pengaturan manajemen kebutuhan lalu lintas melalui penerapan jalan berbayar elektronik dan pengaturan jalan berbayar elektornik dalam Pergub No. 25 Tahun 2017 ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan. Tulisan ini disusun dengan metode penulisan yuridis normatif. Manajemen kebutuhan lalu lintas salah satunya dilakukan dengan cara pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan barang pada koridor/kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu. Dalam praktiknya terdapat ketidakselarasan mengenai objek retribusi pengendalian lalu lintas yang tercantum dalam peraturan gubernur dan peraturan pemerintah dan hal ini tidak sejalan dengan konsep hierarki peraturan perundang-undangan yang dianut indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian ke Mahkamah Agung.

Penulis: Arif Usman, S.H., M.H.

Abstrak:
Berkembangnya industri fintech di Indonesia didukung oleh makin meningkatnya jumlah pengguna internet dan smartphone di Indonesia, satu sisi memberikan keuntungan kepada konsumen, karena konsumen mendapatkan peluang yang lebih luas untuk mengakses jasa yang diinginkan. Namun, di sisi lain kondisi ini juga memberikan kemungkinan yang negatif untuk penegakan hukum pelindungan konsumen. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah bentuk pelindungan hukum bagi nasabah fintech dan apa bentuk penyelesaian sengketa antara nasabah fintech dan perusahaan pemberi pinjaman. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pelindungan hukum bagi nasabah fintech dan bentuk penyelesaian sengketa. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan melakukan pengkajian sumber kepustakaan yang terdiri dari berbagai literature terkait dengan pengaturan fintech serta mengkaji naskah pendukungnya dari berbagai peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait pelindungan konsumen Fintech yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan POJK No. 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Adapun pokok-pokok ketiga POJK tersebut mengatur mengenai mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintect, mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech, pembentukan ekossitem fintech,membangun budaya inovasi, dan inklusi dan literasi seta bentuk penyelesaian sengketa mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan fasilitasi terbatas dari OJK.

Penulis: Bagus Prasetyo, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemajuan kebudayaan dan pariwisata memiliki pola yang berbeda dalam memberikan kontribusi dalam memajukan perekonomian nasional. Setiap sektor tersebut memiliki peraturan sebagai landasan hukum. Apabila peraturan antara sektor pariwisata dengan sektor kebudayaan tidak harmonis, setiap sektor akan terhambat untuk mencapai tujuannya. Dengan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan maka kehadiran hukum diperlukan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan. Oleh karena itu, bagaimana harmonisasi antara pengaturan pengelolaan kepariwisataan dan pemajuan kebudayaan dalam menunjang peningkatan perekonomian di Indonesia penting untuk diketahui. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Secara filosofis, baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU tentang Kepariwisataan) maupun Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan) memiliki tujuan yang sama yaitu melalui pengaturan dari kedua undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang salah satunya untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Beberapa definisi dalam kedua Undang-Undang tersebut bila ditafsirkan baik secara gramatikal, sistematikal, dan ektensif serta restriktif juga telah terdapat keselarasan serta mencerminkan korelasi antara kebudayaan dan pariwisata yang tergambar bahwa hubungan antara budaya dan pariwisata memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat. Beberapa nilai serta antara asas dan tujuan dari pemajuan kebudayaan dan kepariwisataan dalam kedua undang-undang tersebut juga telah harmonis. Dengan berbagai keselarasan tersebut maka pengaturan pengelolaan pariwisata berdasarkan UU tentang Kepariwisataan dan pemajuan kebudayaan berdasarkan UU tentang Pemajuan Kebudayaan dalam menunjang peningkatan perekonomian di Indonesia dapat dikatakan berjalan secara harmonis dan diharapkan penerapannya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penulis: Kuntari, S.H., M.H.

Abstrak:
Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU tentang Tapera) diharapkan akan memberi akses lebih mudah bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memiliki rumah layak. Pasal 65 UU tentang Tapera menjamin adanya hak peserta atas pemanfaatan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU tentang Tapera Pegawai Negeri Sipil (PNS) diasumsikan berpenghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR) dan kepesertaannya dalam Tapera bersifat wajib. Akan tetapi, tidak semua PNS berhak atas dana Tapera karena Pasal 27 UU tentang Tapera mengatur bahwa fasilitas pembiayaan Tapera hanya bagi peserta Tapera yang memenuhi persyaratan. Ketiadaan peraturan pelaksanaan UU tentang Tapera juga akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi PNS untuk dapat mengakses hak pemanfaatan dana Tapera. Metode penulisan yaitu hukum normatif, penyajian penulisan dilakukan secara deskriptif analitis dengan membandingkan hak PNS sebelum dan setelah berlakunya UU tentang Tapera serta menggambarkan implikasinya bagi PNS. Sebelum UU tentang Tapera lahir, seluruh PNS Golongan I, Golongan II, dan Golongan III seketika berhak memperoleh hak pemanfaatan dana tabungan untuk pembiayaan perumahan yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum). UU tentang Tapera menempatkan PNS sebagai peserta wajib yang berpenghasilan di atas UMR namun tidak serta merta berhak mengakses hak atas pemanfaatan dana Tapera untuk pembiayaan rumah karena harus terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera). Agar jelas pelaksanaan hak PNS atas pemanfaatan dana Tapera maka perlu segera dibentuk peraturan pelaksanaan dari UU tentang Tapera.

Penulis: Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pada saat ini pertumbuhan penduduk belum sepenuhnya diiringi dengan pertambahan tempat hunian, kemajuan ekonomi, kebutuhan akan segala infrastruktur penunjang bagi ruang gerak manusia, tingkat kesadaran hukum masyarakat dan kemudahan akses berbagai pihak terhadap tanah. Ketersediaan tanah untuk pembangunan menjadi permasalahan bagi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) telah mengamanatkan bahwa negara hanya boleh menguasai tanah dan bukan sebagai pemilik tanah. Dibutuhkan strategi dan metode yang mampu menyelesaikan persoalan ketersediaan lahan secara mendasar, sistematis, efektif efisien, dan berjangka panjang untuk memenuhi tuntutan kebutuhan di masa depan. Salah satu konsep sebagai jalan keluar yang patut dipertimbangkan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah bank tanah. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yaitu apakah urgensi pengaturan bank tanah di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan model bank tanah yang dapat diterapkan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan bank tanah di Indonesia dan mengetahui pengaturan model bank tanah yang dapat diterapkan di Indonesia. Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang menguatkan urgensi pengaturan bank tanah di Indonesia dan mendapatkan pengaturan model bank tanah yang dapat diterapkan di Indonesia. Simpulan dari tulisan ini adalah pengaturan bank tanah di Indonesia sudah mendesak untuk dilakukan dan memerlukan kepastian hukum berupa pengaturan dalam undang-undang dan pilihan model bank tanah harus berdasarkan pertimbangan kemanfaatan terbesar yang dapat diterima oleh rakyat Indonesia. Agar terwujud secara nyata dan bermanfaat bagi masyarakat maka sudah seharusnya pengaturan Bank Tanah termuat dalam Undang-Undang tentang Pertanahan.

Penulis: Atisa Praharini, S.H., M.H.

Abstrak:
Teknologi informasi yang semakin berkembang menciptakan berbagai variasi bentuk strategi promosi kosmetik di media sosial antara lain melalui endorsement di Instagram. Artis, selebgram, ataupun public figure yang meng-endorse produk kosmetik bernarasi sedemikian rupa agar pengikut (follower) nya tertarik membeli produk yang di-endorse-nya. Hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana promosi produk kosmetik melalui Instagram dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Terkait dengan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui promosi produk kosmetik melalui endorsement di Instagram dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan analisis dalam kajian ini disimpulkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas dari promosi produk kosmetik melalui endorsement di Instagram dan artis, selebgram, ataupun public figure yang mengendorse produk kosmetik wajib memberikan informasi yang jelas dalam endorsementnya.

Penulis: Chairul Umam, S.H., M.H.

Abstrak:
Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (UU tentang SSKCKR) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam memberikan harapan baru bagi optimalisasi kewajiban legal deposit di Indonesia. Namun minimnya pengaturan pelindungan hak cipta dalam UU tentang SSKCKR menimbulkan kekhawatiran akan keamanan koleksi legal deposit dari penyalahgunaan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana UU tentang SSKCKR mengatur pelindungan hak cipta koleksi legal deposit, pengaturan legal deposit dan pelindungan hak ciptanya dalam praktik internasional, serta model pengaturan pelindungan hak cipta koleksi legal deposit yang dapat diterapkan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mengetahui tentang pengaturan legal deposit dalam UU tentang SSKCKR dan praktik internasional hak cipta legal deposit serta model yang diterapkan di Indonesia melalui metode studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif analitis. Kajian menemukan bahwa pengaturan UU tentang SSKCKR belum memberikan pelindungan hak cipta yang memadai terhadap koleksi legal deposit seperti yang terdapat dalam praktik internasional di beberapa negara. Walaupun terdapat pelindungan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU tentang Hak Cipta), namun masih belum menjangkau seluruh aspek pelindungan hak cipta terutama yang terkait dengan pengelolaan koleksi legal deposit sehingga jika tidak diantisipasi dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam peraturan pelaksanaan UU SSKCKR, pelindungan hak cipta koleksi legal deposit di Indonesia dapat mengacu ketentuan praktik internasional yang ada. Pelindungan hak cipta koleksi legal deposit yang dapat dijadikan acuan diantaranya yaitu yang terkait pelestarian, pengolahan, dan pendayagunaan koleksi legal deposit.

Penulis: Olsen Peranto, S.H.

Abstrak:
FIFA merupakan organisasi privat internasional yang memiliki instrumen hukum yaitu Statuta FIFA yang harus ditaati oleh para anggotanya. Sebagai organisasi induk yang bersifat tunggal yang membidangi sepakbola secara global maka FIFA menerapkan prinsip non-intervensi terhadap pihak ketiga. PSSI merupakan anggota FIFA dan tunduk pada ketentuan Statuta FIFA. Prinsip non-intervensi mengatur bahwa setiap anggota FIFA harus mengurusi organisasinya secara independen tanpa dipengaruhi oleh pihak ketiga. Akibat maraknya pengaduan masyarakat tentang dugaan pengaturan skor di Liga Indonesia musim 2018 maka dibentuk Satgas Anti Mafia Bola pada tanggal 21 Desember 2018. Pengaturan Skor diatur dalam Statuta FIFA, Statuta PSSI, dan Kode Disiplin PSSI. Satgas Anti Mafia Sepakbola memproses secara pidana para oknum yang diduga pelaku pengaturan skor menggunakan mekanisme hukum nasional. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tindakan satgas dalam memberantas pengaturan skor menurut Prinsip non- intervensi dalam Statuta FIFA dan Statuta PSSI serta bagaimana sebaiknya penegakan hukum terhadap kasus pengaturan skor. Tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Tindakan Satgas dalam pemberantasan pengaturan skor yang memproses para pelaku dengan menggunakan mekanisme hukum nasional dengan mendahului mekanisme Statuta PSSI merupakan bentuk campur tangan terhadap urusan internal PSSI sebab pengaturan skor pada prinsipnya ada dalam ranah Statuta FIFA, Statuta PSSI, dan Kode Disiplin PSSI. Tindakan Satgas dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu sebagai bentuk pengecualian dari prinsip non-intervensi. Sekalipun terdapat kelemahan pengaturan dalam Statuta PSSI namun penegakan hukum melalui mekanisme hukum nasional dapat diterapkan apabila telah melalui mekanisme aturan PSSI ataupun setelah adanya persetujuan dari PSSI khususnya terhadap pelaku internal.