Jurnal Prodigy

Vol. 7 / No. 2 - 2019

Penulis: Arrista Trimaya, S.H., M.H.

Abstrak:
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU tentang Guru dan Dosen), mengatur bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada kenyataannya, masih banyak persoalan penting terkait guru dalam implementasi UU tentang Guru dan Dosen, antara lain belum diaturnya Pendidikan Profesi Guru (PPG) secara sistematis dan komprehensif. Tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana penyelenggaraan PPG yang diatur dalam UU tentang Guru dan Dosen serta bagaimana kendala implementasinya; dan bagaimana upaya mendesain ulang PPG untuk mewujudkan penguatan kompetensi guru secara optimal. Tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui penyelenggaraan PPG yang diatur dalam UU tentang Guru dan Dosen serta kendala implementasinya; dan untuk mengetahui upaya mendesain ulang PPG untuk mewujudkan penguatan kompetensi guru secara optimal. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil pengumpulan data yang terkait dengan penyelenggaraan PPG. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pengaturan PPG yang tidak sistematis dan komprehensif tersebut mengakibatkan guru memiliki keterbatasan dalam penguasaan kompetensi sehingga kualitas dan mutu guru masih dianggap rendah. Simpulan tulisan ini yaitu beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi PPG disebabkan belum terintegrasinya pendidikan akademik dan PPG, terbatasnya sarana dan prasarana Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), serta belum maksimalnya peran Pemerintah dan organisasi profesi. Dengan demikian, perlu upaya mendesain ulang PPG agar tercipta lulusan PPG yang kompeten dan berintegritas untuk menjadi guru yang profesional. Kata kunci: guru, pendidikan profesi guru, kompetensi, profesional

Penulis: Nita Ariyulinda, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU tentang Penyandang Disabilitas) mengatur mengenai hak penyandang disabilitas, salah satu hak nya yakni hak pekerjaan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mempekerjakan Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan kemampuan dan kedisabilitasan. Namun pada kenyataannya di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak dua persen dari jumlah pegawai atau karyawan dan muncul permasalahan berupa adanya penolakan bagi penyandang disabilitas saat melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dikarenakan kedisabilitasannya. Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan terkait bagaimanakah pelindungan jaminan hak penyandang disabilitas dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU tentang ASN) dan upaya apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pelindungan jaminan hak penyandang disabilitas dalam perekrutan CPNS. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pelindungan jaminan hak penyandang disabilitas dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas dan UU tentang ASN dan upaya apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pelindungan jaminan hak penyandang disabilitas dalam perekrutan CPNS. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Terjadinya penolakan atau pembatalan status CPNS penyandang disabilitas karena kedisabilitasannya yang dilakukan oleh pemberi kerja bertentangan dengan UU tentang Penyandan Disabilitas, UU tentang ASN serta peraturan pelaksananya. Oleh sebab itu Pemerintah harus melakukan upaya agar permasalahan serupa tidak terulang kembali. Kata kunci: penyandang disabilitas, hak bekerja, calon pegawai negeri sipil

Penulis: Nova Manda Sari, S.H., M.H.

Abstrak:
Indonesia merupakan negara rawan bencana sehingga disebut juga negara cincin api. Sejak gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004, Indonesia belum memiliki sistem nasional penanggulangan bencana. Atas usul inisiatif DPR disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun terdapat permasalahan dalam pengaturan maupun implementasi, diantaranya belum ada pengaturan peran serta relawan bencana. Saat ini, atas usul inisiatif DPR menyetujui untuk membentuk rancangan undang-undang tentang Penanggulangan Bencana sebagai pengganti UU tentang Penanggulangan Bencana. Selama ini hanya ada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana. Permasalahannya, apa yang menjadi urgensi pengaturan peran serta relawan bencana dalam rancangan undang-undang tentang Penanggulangan Bencana? Apa materi muatan yang perlu diatur terkait peran serta relawan bencana dalam rancangan undang-undang tentang Penanggulangan Bencana. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan peran serta relawan bencana dan materi muatan yang perlu diatur terkait peran serta relawan bencana dalam rancangan undang-undang tentang Penanggulangan Bencana. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Urgensinya disini agar Indonesia memiliki relawan bencana yang berkompeten, berdayaguna dan memliki payung hukum. Materi muatan yang perlu diatur antara lain: calon relawan bencana harus bergabung dalam organisasi relawan bencana; relawan bencana terdiri dari relawan bencana ahli dan/atau tersertifikasi; pendataan relawan bencana oleh organisasi relawan bencana; dan adanya jaminan pelindungan relawan bencana dari Pemerintah yang terdiri dari pelindungan hukum, sosial,dan kesehatan. Kata kunci: relawan bencana, penanggulangan bencana, rancangan undang-undang

Penulis: Tommy Cahya Trinanda, S.H.

Abstrak:
Film merupakan salah satu media komunikasi muncul sejak masa penjajahan Belanda. Semenjak masa itu pula, telah lahir berbagai regulasi yang mengatur tentang tata kelola perfilman di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman, pergeseran nilai film sebagai bagian dari proses budaya dan komunikasi masyarakat, perkembangan teknologi, serta untuk mengatasi permasalahan perfilman yang terjadi di Indonesia, perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Adanya perubahan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan maupun memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kegiatan perfilman di Indonesia, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial, ataupun proses kreatif perfilman. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam Undang-Undang tentang Perfilman, seperti permasalahan kelembagaan perfilman dan kapasitas sumberdaya manusia yang selama ini belum berjalan maksimal, serta memberikan gambaran bagaimana seharusnya perubahan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Metode penulisan yang digunakan berupa metode hukum normatif dengan studi kepustakaan yang terkait dengan perfilman. Perubahan Undang-Undang tentang Perfilman menjadi sangat penting untuk memberikan pengaturan kegiatan dan kelembagaan perfilman Indonesia menjadi lebih baik dan memberikan kepastian hukum. Kata kunci: perfilman, undang-undang, urgensi

Penulis: Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba, S.H., M.H.

Abstrak:
Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebuah identitas. Ideologi dengan lima sila yang memiliki nilai budaya dan religius. Indonesia yang terdiri dari beragam budaya, suku, bahasa, dan enam agama yang oleh negara diakui, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Para pendiri bangsa ini telah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan, bukan negara agama. Beragam kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia pada tahun-tahun terakhir dan semakin meresahkan ketika isu agama seringkali dikaitkan dengan politik. Tidak hanya rakyat biasa, para pemimpin bangsa dan pemuka agama juga turut tersangkut kasus penistaan agama. Alih-alih membela agama yang dianut, para pemeluk agama mengesampingkan sikap toleransi antar umat beragama dengan menista agama lain. Hal tersebut sungguh disesalkan, karena Pancasila sebagai landasan idiil bangsa Indonesia seperti telah memudar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara jelas bagaimanakah larangan penistaan agama di Indonesia, perlu mengkaji amanah Pancasila melalui butir-butir Pancasila dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi batasan dan arah untuk terciptanya Indonesia yang harmonis dalam berketuhanan. Larangan penistaan agama memberikan batasan yang jelas agar setiap umat beragama di Indonesia berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan hukum, demokrasi, hak asasi manusia, ketertiban umum, dan nilai-nilai agama itu sendiri. Kata kunci: agama, penista agama, pancasila, peraturan perundang-undangan

Penulis: Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto, S.H.

Abstrak:
Pengaturan recall merupakan salah satu alasan penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU tentang Parpol). Kedua pengaturan recall tersebut memberikan kewenangan kepada partai politik untuk dapat memberhentikan anggota legislatif apabila diusulkan oleh partai politiknya dan/atau melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Akibatnya recall sering menjadi ranah kesewenangan bagi partai politik, berbagi jabatan dalam satu periode keanggotaan legislatif, dan menempuh upaya hukum yang berlarut-larut. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU tentang Pemilu) mengatur bahwa wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) oleh konstituen. Oleh karena itu, terjadi kontradiktif terhadap recall, di satu sisi recall sebagai daulat partai politik, namun di sisi lain wakil rakyat dipilih dan bertanggungjawab kepada konstituen. Padahal dengan sistem pemilu saat ini yang proporsional terbuka dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, recall harus mempertimbangkan kepentingan konstituen. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan recall di Indonesia dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan mengetahui pengaturan recall yang efektif untuk memanifestasikan kedaulatan rakyat dan kedaulatan parpol. Metode penulisan adalah yuridis analitis dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil pembahasan menyimpulkan: Pertama, sejarah pengaturan recall di Indonesia sejak pertama kali diundangkan masih menunjukkan recall sebagai daulat parpol, sehingga menimbulkan banyak kesewenangan recall oleh parpol yang tidak transparan kepada konstituen. Kedua, recall seharusnya mengkombinasikan kedaulatan parpol dan kedaulatan rakyat, dengan mencontoh model petisi oleh konstituen seperti di Amerika Serikat, serta memangkas upaya hukum di pengadilan terhadap recall. Kata kunci: recall, kedaulatan, partai politik, konstituen

Penulis: Sutriyanti, S.H.,M.H.

Abstrak:
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebanyak 4 (empat) kali telah menempatkan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Amandemen tersebut juga menyebabkan berkurangnya kewenangan MPR yaitu salah satunya menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Namun kini GBHN mulai dibicarakan kembali dan MPR berencana untuk menghidupkan kembali GBHN dengan nama baru pokok-pokok haluan negara (PPHN) sebagai panduan untuk menjalankan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kewenangan MPR dalam merumuskan PPHN dan bagaimana konsekuensi logis pilihan instrumen perumusan dan penetapan PPHN yang dibuat oleh MPR. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kewenangan MPR dalam merumuskan PPHN dan konsekuensi logis pilihan instrumen perumusan dan penetapan PPHN yang dibuat oleh MPR. Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menghadirkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menghadapi berbagai tantangan legalitas dikarenakan MPR tidak lagi memiliki kewenangan membuat produk hukum yang bersifat mengikat keluar. Konsekuensi pilihan instrumen hukum untuk memperkuat PPHN dengan meletakkannya dalam undang-undang ataupun mengamandemen lagi UUD NRI Tahun 1945. Apabila PPHN tidak mempunyai payung hukum yang kuat, PPHN akan sulit menjadi pedoman kehidupan bernegara karena tidak akan ditaati oleh lembaga negara dan pemerintah daerah. Kata kunci: kewenangan, haluan negara, perencanaan, pembangunan nasional

Penulis: Apriyani Dewi Azis, S.H

Abstrak:
Dalam era globalisasi, ancaman semakin meluas dan beragam. Terdapat jenis ancaman yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman saat ini sudah bersifat multidimensional yang berasal dari dalam ataupun dari luar negeri. Upaya pertahanan negara penting untuk dilakukan dalam menghadapi ancaman. Bela negara berhubungan dengan fungsi pertahanan negara yaitu terkait dengan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan kemananan rakyat semesta dengan melibatkan rakyat sebagai komponen cadangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan komponen cadangan diatur dengan undang-undang. Tahun 2019 telah dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU tentang PSDN) mengatur mengenai pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasaranan nasional yang digunakan untuk menjadi kekuatan dan kepentingan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman. Terdapat permasalahan yaitu keikutsertaan warga negara sebagai komponen cadangan tersebut bersifat wajib militer atau tidak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan warga negara sebagai komponen cadangan dalam UU tentang PSDN dan implikasi pengaturan warga negara sebagai komponen cadangan berdasarkan UU tentang PSDN dengan wajib militer. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif. Pengaturan komponen cadangan dalam UU tentang PSDN sudah komprehensif dan merupakan hal yang penting untuk memperkuat komponen utama (Tentara Nasional Indonesia) dalam sistem pertahanan negara. Pengaturan komponen cadangan itu tidak berarti wajib militer bagi setiap warga negara. Keikutsertaan warga negara tersebut bersifat sukarela. Kata kunci: pertahanan negara, komponen cadangan, wajib militer