Jurnal Prodigy

Vol. 8 / No. 1 - 2020

Penulis: Ihsan Badruni Nasution, S.Sy, S.H.

Abstrak:
Pengaturan mengenai ibadah haji dengan menggunakan visa haji mujamalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah). Namun demikian dalam pelaksanaannya belum mampu menjamin hak jemaah haji sebagai konsumen jasa dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), khususnya dalam aspek pembinaan, pelayanan (transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan), dan pelindungan terhadap jemaah haji. Tulisan ini bertujuan untuk memahami masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan visa haji mujamalah dan pelindungan konsumennya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, tulisan ini menyimpulkan bahwa permasalahan ibadah haji dengan visa mujamalah terjadi karena visa mujamalah sulit diketahui jumlah dan distribusinya oleh pemerintah serta belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah perlu segera membentuk peraturan menteri agama untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen, melakukan pengawasan, sosialisasi dan pembinaan terhadap konsumen, serta melakukan penegakan sanksi administratif yang tegas sesuai undang-undang. Kata kunci: ibadah haji, visa mujamalah, pelindungan konsumen

Penulis: Dr. Laily Fitriani, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government membuka jalan bagi penguatan komunitas desa adat yang berdasarkan nilai-nilai lokal yang ada. Undang-Undang ini juga mengakui keberagaman desa yang ada di Indonesia dan dianggap lebih mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat dengan menganut salah satu asas yaitu asas rekognisi yang merupakan pengakuan terhadap hak asal usul dan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Undang- Undang tentang Desa telah berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diundangkan. Dalam kurun waktu tersebut belum ada desa adat yang didaftarkan atau belum terbentuk desa adat sesuai dengan ketentuan Undang- Undang tentang Desa. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi diantaranya kesulitan bagi desa adat untuk memenuhi persyaratan sebagai desa adat atau tidak adanya Peraturan Provinsi mengenai penataan desa walaupun telah adanya peraturan daerah kabupaten kota mengenai penetapan desa adat. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan dari penulisan ini yaitu perlunya perubahan UU tentang Desa antara lain mengenai pengertian desa dan desa adat, pembentukan desa adat, status kelurahan menjadi desa adat, hak asal usul, dan pengelolaan hak ulayat. Kata kunci: kelemahan pengaturan, desa adat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penulis: Bagus Prasetyo, S.H., M.H.

Abstrak:
Hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara. Namun, salah satu peristiwa di bidang ketenagakerjaan yang selalu menjadi polemik di setiap akhir tahun yaitu mengenai ketetapan naiknya upah minimum. Salah satu cara pemerintah dalam membantu dunia usaha dan pekerja yaitu dengan membuat suatu sistem sehingga ada kepastian mengenai kenaikan upah setiap tahunnya. Penulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana pengaturan upah minimum dalam UU tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana pengaturan upah minimum ditinjau dari Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan upah minimum dalam UU tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan pengaturan upah minimum ditinjau dari Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pangaturan mengenai upah minimum dalam UU tentang Ketenagakerjaan terdapat pada BAB X khususnya dalam bagian kedua, dari pasal 88 sampai dengan pasal 98. Pemerintah melalui UU tentang Ketenagakerjaan dan PP No.78 Tahun 2015 yang mengatur mengenai upah minimum telah memberikan dasar hukum sebagai upaya memberikan penghasilan yang layak bagi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengaturan upah minimun sebagai jaring pengaman sosial merupakan upaya agar setiap tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa peran negara untuk melindungi pihak yang lemah, yang dalam hal ini adalah buruh melalui hukum/peraturan perundang-undangan dan pengaturan upah minimum dalam UU tentang ketenagakerjaan merupakan bentuk pengejewantahan dari Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kata kunci: konstitusi, ketenagakerjaan, pesangon

Penulis: Arif Usman, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Pengaturan pajak dan retribusi daerah tersebut saat ini diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU tentang PDRD). Sepanjang berlakunya UU tentang PDRD terdapat beberapa kali permohonan pengujian UU tentang PDRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan hanya 4 (empat) permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim. Salah satu putusan yang dikabulkan oleh MK yaitu Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017 terkait dengan pengenaan pajak alat-alat berat dan besar. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017 berimplikasi yuridis bahwa alat berat bukan kendaraan bermotor sehingga tidak bisa dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Mahkamah juga menegaskan bahwa terhadap alat berat tetap dapat dikenakan pajak namun dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat berat itu bukan karena alat berat merupakan bagian dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum baru dalam peraturan perundang-undangan untuk mengenakan pajak terhadap alat berat yang antara lain dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap UU tentang PDRD. Kata kunci: pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor, alat berat

Penulis: Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.

Abstrak:
Status hakim diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU tentang ASN). Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 20 April 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan konsep bahwa hakim ad hoc bukanlah termasuk dalam pengertian hakim yang dikategorikan sebagai pejabat negara. Akan tetapi dalam pertimbangan putusan tersebut, MK berpendapat bahwa penentuan hakim ad hoc sebagai pejabat negara merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi sejak putusan MK ini dikeluarkan sampai dengan sekarang belum ada pengaturan dalam bentuk undang-undang yang dikeluarkan oleh pembentuk UU, yaitu Pemerintah dengan DPR. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan hakim ad hoc sebagai pejabat negara sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 dan bagaimanakah pengaturan hakim ad hoc sebagai pejabat negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan hakim ad hoc sebagai pejabat negara sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 dan untuk mengetahui pengaturan hakim ad hoc sebagai pejabat negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014. Pembahasan tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang menjelaskan permasalahan yang menghambat pengaturan jabatan hakim ad hoc sebagai pejabat negara di Indonesia. Simpulan dari permasalahan ini adalah hakim ad hoc hanya bisa menjabat sebagai pejabat negara jika pengaturannya dituang dalam bentuk undang-undang. Kata kunci: hakim ad hoc, jabatan hakim, pejabat negara

Penulis: Yanuar Putra Erwin, S.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai penyelesaian perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Melalui undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Namun dalam pelaksanaannya, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih menyisakan banyak permasalahan hukum. Beberapa permasalahan hukum yang dimaksud antara lain adalah jenis perselisihan yang masih membingungkan; kurang optimalnya peran mediasi, konsiliasi, dan arbitrase; tidak tercerminnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Hubungan Industrial; serta putusan pengadilan yang sulit untuk dieksekusi. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan untuk mengetahui subtansi apa saja yang perlu diatur di dalam perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan analisa yuridis secara mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kata kunci: Urgensi,Undang-Undang, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Penulis: Aryani Sinduningrum, S.H.

Abstrak:
Pengertian asuransi adalah perjanjian pertanggungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dengan tujuan mengalihkan risiko pemegang polis kepada perusahaan asuransi dan pemegang polis wajib untuk melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Walaupun asuransi bermanfaat mengalihkan risiko, tapi dalam kegiatan perasuransian ini juga memiliki potensi risiko yaitu gagal bayar terhadap klaim dari pemegang polis. Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme ganti kerugian terhadap pemegang polis apabila perusahaan asuransi di likuidasi dan dampak hukum belum terbentuknya Lembaga Penjamin Polis. Tulisan ini menyimpulkan bahwa mekanisme ganti kerugian terhadap pemegang polis apabila perusahaan asuransi dilikuidasi adalah dalam kondisi belum adanya Lembaga Penjamin Polis maka menggunakan dana asuransi, apabila dana asuransi tidak cukup dapat menggunakan dana jaminan. Jika dana jaminan ini ternyata tidak cukup juga maka ditempuh penyelesaian dengan cara pembayaran kepada pemegang polis dalam kedudukannya sebagai kreditur preferen yang akan diutamakan. Saran dari Penulis adalah untuk segera membentuk Lembaga Penjamin Polis bersama pihak-pihak terkait serta menyusun landasan hukumnya dan menjadikan skema pembayaran dalam Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Lembaga terdahulu yang sudah ada untuk diadopsi pada Lembaga Penjamin Polis dengan berbagai penyesuaian. Sementara itu, dampak hukum dari belum terbentuknya Lembaga Penjamin Polis berdasarkan undang-undang adalah tidak ada perlindungan hukum yang kuat kepada pemegang polis, mengganggu stabilitas perekonomian negara jika pemerintah terpaksa harus melakukan bailout, menjadi preseden buruk di industri perasuransian dan dapat mengakibatkan industri asuransi collaps, serta amanat dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum terimplementasi dengan baik. Kata kunci: perasuransian, polis, penjaminan

Penulis: Dahlia Andriani, S.H

Abstrak:
Pembatasan terhadap kegiatan penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu bentuk pelindungan terhadap kepentingan nasional sehingga tidak semua bidang usaha terbuka untuk PMA. Bidang usaha sektor komunikasi dan informatika merupakan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu yaitu batasan kepemilikan modal asing, salah satunya jasa akses internet dengan maksimal 67% kepemilikan asing yang sebelumnya 49%. Pembatasan nilai kepemilikan modal asing meningkat seiring dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan penanaman modal. Jika pembatasan modal asing terus dilonggarkan, maka hal tersebut dapat mengganggu upaya pelindungan terhadap kepentingan nasional khususnya di bidang ekonomi. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU tentang Penanaman Modal) yang memberikan pelindungan terhadap kepentingan nasional dan pengaturan pembatasan kepemilikan modal asing pada bidang usaha sektor komunikasi dan informatika terhadap kepentingan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UU tentang Penanaman Modal telah mengatur mengenai pelindungan kepentingan nasional dan saat ini pengaturan pembatasan kepemilikan asing pada bidang usaha komunikasi dan informatika didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 44 Tahun 2016) yang sudah mencerminkan pelindungan terhadap kepentingan nasional di bidang ekonomi. Kata kunci: penanaman modal, pembatasan kepemilikan modal asing, kepentingan nasional