Jurnal Prodigy

Vol. 8 / No. 2 - 2020

Penulis: Arrista Trimaya, S.H., M.H.

Abstrak:
Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia mengharuskan Pemerintah untuk segera mengambil sikap dalam mencegah penularan yang lebih luas di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Pemerintah mengambil kebijakan berupa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi Covid-19 dan masih menerapkan pembelajaran jarak jauh pada tahun ajaran baru 2020/2021. Tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sistem Pendidikan Nasional) serta bagaimana kendala implementasinya; dan bagaimana upaya pengaturan yang lebih spesifik terkait konsep penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh agar dapat diterapkan kepada peserta didik secara optimal. Tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berdasarkan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional serta kendala implementasinya; dan untuk mengetahui upaya pengaturan yang lebih spesifik terkait konsep pembelajaran jarak jauh agar dapat diterapkan kepada peserta didik secara optimal. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan laporan panitia kerja pembelajaran jarak jauh Komisi X DPR RI. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa beberapa hal yang menjadi kendala implementasi pembelajaran jarak jauh, yaitu kurangnya kesiapan sumber daya manusia (meliputi pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik), penerapan kurikulum yang belum sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19, dan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran jarak jauh. Dengan demikian perlu upaya penyempurnaan konsep pembelajaran jarak jauh agar dapat diterapkan kepada peserta didik secara optimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat Peraturan Menteri mengenai pedoman penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh atau dapat juga dengan memasukkan materi muatan mengenai pembelajaran jarak jauh melalui perubahan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penulis: Noor Ridha Widiyani, S.H.

Abstrak:
Wabah penyakit virus korona baru di akhir tahun 2019 (COVID-19) yang kini telah menjadi pandemi merupakan fenomena virus yang bertransmisi dari inang hewan ke manusia dan dapat disebut sebagai bagian dari cross-species hop yaitu a spillovere event. Hasil penelitian terhadap COVID-19 menunjukan bahwa virus korona ini memiliki 93.3% kemiripan dengan virus korona yang tejangkit di kelelawar yang merupakan satwa liar. Transmisi virus dari inang hewan ke manusia disebut zoonosis yang dapat terjadi baik karena konsumsi satwa liar maupun hilangnya habitat satwa liar akibat tindakan manusia sehingga satwa liar terpaksa harus tinggal dekat dengan manusia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terkait bagaimana pengaturan mengenai konsumsi satwa liar penyebab zoonosis yang sudah berlaku saat ini serta bagaimana pengaturan yang diperlukan dalam rangka pencegahan zoonosis penyebab munculnya penyakit infeksi emerging. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil analisa ditemukan bahwa di Indonesia, berbagai pengaturan sektoral yang spesifik mengatur tentang wabah dan zoonosis belum ada yang mengatur secara spesifik larangan konsumsi satwa liar yang dapat menjadi inang patogen zoonosis. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu penambahan norma yang tegas melarang konsumsi satwa liar agar dengan adanya larangan konsumsi maka tidak akan ada permintaan terhadap satwa liar atau peralihan satwa liar dari habitat aslinya ke wilayah yang berdekatan dengan manusia.

Penulis: Olsen Peranto, S.H.

Abstrak:
Lembaga suaka hidup dalam praktik hubungan antar bangsa dan dihormati sebagai suatu kebiasaan internasional khususnya di kawasan regional Amerika Latin. Suaka diplomatik diberikan oleh perwakilan asing kepada seseorang yang mencari perlindungan dari pemerintah negara tempat perwakilan asing tersebut berada. Pemerintah Ekuador mencabut suaka diplomatik terhadap Assange atas dasar Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954 karena Assange dianggap telah mengintervensi urusan internal negara lain dan melanggar protokol kedutaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pencabutan tersebut dapat dibenarkan menurut Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954 serta bagaimanakah pencabutan tersebut apabila dikaitkan dengan kasus-kasus internasional lainnya. Tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Tindakan Ekuador yang mencabut suaka diplomatik terhadap Assange tidak dapat dibenarkan menurut Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954 sebab tidak ada pengaturan dalam konvensi tersebut mengenai pencabutan suaka dan tidak ada pengaturan dalam konvensi itu bahwa pelanggaran terhadap tindakan mengintervensi urusan internal negara lain dan pelanggaran terhadap protokol kedutaan itu dapat berujung pada pencabutan suaka. Pencabutan suaka yang diikuti dengan masuknya aparat hukum Inggris ke Kedutaan Ekuador untuk menangkap Assange juga tidak dapat dibenarkan karena jelas mencederai keselamatan si pesuaka yang dilindungi dalam prinsip-prinsip suaka. Dalam praktik suaka, kasus Assange adalah kasus yang jarang terjadi dan mungkin menjadi kasus pertama yang mana negara yang tadinya melindungi ternyata berinisiatif untuk mencabut dan menyerahkan Assange untuk ditangkap oleh aparat negara peminta atau negara teritorial yang masuk ke dalam kedutaan. Ekuador seharusnya mengedepankan keselamatan Assange dan mencari jalan penyelesaian yang layak dengan menggunakan cara negosiasi ataupun jasa pihak ketiga yang netral.

Penulis: Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.

Abstrak:
Hukum adalah instrumen atau perangkat yang bersifat progresif. Hal ini berarti hukum sebagai aturan bersifat fleksibel dan dinamis untuk mengikuti perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan pada proses penegakan hukum, salah satunya dalam penyelesaian perkara atau sengketa perdata. Perselisihan hubungan industrial sebagai bentuk sengketa perdata yang melibatkan pekerja dan pengusaha juga tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yakni mekanisme bipartit dan tripartit. Dalam mekanisme tripartit, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan hubungan industrial. Namun sayangnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian perselisihan terutama dalam mengadopsi adaptasi kebiasaan baru di masyarakat. Padahal selain untuk mengadopsi adaptasi kebiasaan baru di masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi ini tidak lain adalah untuk memecahkan sejumlah kendala selama ini dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial seperti biaya yang mahal serta keterbatasan jarak dan waktu. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun pengadilan hubungan industrial agar tercipta suatu mekanisme penyelesaian yang adil, cepat, murah, dan efektif serta menjamin kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa.

Penulis: Achmadudin Rajab, S.H., M.H.

Abstrak:
Pada saat ini di Indonesia memiliki 3 lembaga penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketiga penyelenggara Pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum serentak di tahun 2019 dan sebagai bentuk evaluasi kelembagaan dan efektifitas kewenangan penyelenggara pemilihan umum, maka perlu dilakukan perubahan desain penyelenggara pemilihan umum. Perubahan ini juga penting dalam rangka menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Oleh karenanya dalam tulisan ini terdapat permasalahan penulisan yakni mengenai bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu dan bagaimanakah desain ideal kelembagaan penyelenggara Pemilu pasca Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implikasi Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu dan desain ideal kelembagaan penyelenggara Pemilu pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian secara kepustakaan dengan mempelajari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Adapun hasil pembahasan dalam tulisan ini dapat diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dapat menjadi dasar dalam pembenahan pengaturan kepemiluan ke depan karena memberikan sejumlah alternatif keserentakan yang dapat dipilih. Dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 maka dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan desain ideal kelembagaan penyelenggara pemilihan umum dengan menyesuaikan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 untuk menghasilkan kelembagaan yang lebih ramping struktur kaya fungsi.

Penulis: Meirina Fajarwati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pada Tahun 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No. 1 Tahun 2020) yang didalamnya memuat aturan terkait pemidanaan. PERMA dengan materi muatan terkait pemidanaan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan mengkaji mengenai bagaimana pengaturan ketentuan pidana ditinjau dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimana legalitas pengaturan pemidanaan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 ditinjau dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan atau data sekunder. Dalam Pasal 15 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diketahui bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pemidanaan telah merampas hak asasi warga negara yang pengaturannya harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka PERMA No. 1 Tahun 2020 mengandung materi muatan pemidanaan yang berdampak terhadap pengurangan kebebasan warga negara, sehingga perlu ditinjau keberlakuannya agar tidak bertentangan dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, teori hierarki norma menurut Hans Kelsen, dan asas legalitas.

Penulis: Meirina Fajarwati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pengaturan tentang jabatan hakim konstitusi meliputi usia minimal calon hakim, periodisasi, masa jabatan, dan usia pensiun. Unsur-unsur pengaturan mengenai jabatan hakim konstitusi terus berubah sejak pertama kali diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hingga perubahan terakhir dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa materi terus berubah dan menjadi polemik dalam pengaturan jabatan hakim konstitusi, misalnya apakah syarat usia minimal calon hakim konstitusi yang semakin tinggi dapat menjamin kenegarawanan, perlu atau tidaknya periodisasi, masa jabatan hakim yang singkat atau panjang, dan perlu tidaknya usia pensiun hakim konstitusi disamakan dengan hakim agung. Pengaturan jabatan hakim konstitusi berpengaruh pada kemerdekaan kekuasaan kehakiman, khususnya mengenai imparsialitas dan independensi hakim. Terkait dengan permasalahan tersebut, tulisan ini mengkaji: Pertama, bagaimana pengaruh pengaturan jabatan hakim konstitusi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman? Kedua, bagaimana pengaturan ideal jabatan hakim konstitusi agar dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman? Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh pengaturan jabatan hakim konstitusi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan pengaturan ideal jabatan hakim konstitusi agar dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Metode penulisan yuridis normatifdengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil pembahasan menyimpulkan: Pertama, periodisasi hakim merupakan salah satu unsur pengaturan hakim konstitusi yang paling berpengaruh terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman, karena hakim konstitusi yang sedang menjabat sangat bergantung pada lembaga pengusulnya, agar dapat dipilih kembali, sehingga dapat mempengaruhi imparsialitas dan independesi putusan MK. Kedua, pengaturan ideal jabatan hakim konstitusi agar dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman yaitu dengan menghapus ketentuan periodisasi dan menambahkan pengaturan tentang pengawasan hakim konstitusi yang lebih komprehensif, yaitu dengan menaikkan materi pengaturan Dewan Etik dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ke tingkat undang-undang.

Penulis: Noval Ali Muchtar, S.H.

Abstrak:
Warga Negara Indonesia (WNI) dalam membuat Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagai syarat peralihan hak atas tanah karena pewarisan dibagi menjadi tiga golongan. Bagi WNI penduduk asli, SKW dibuat oleh para ahli waris dengan dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris. Bagi WNI keturunan Tionghoa, akta keterangan hak mewaris dibuat oleh Notaris; dan bagi WNI keturunan Timur Asing, SKW dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Permasalahan timbul pada saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang seharusnya dengan aturan tersebut pengaturan mengenai pembuatan SKW berdasarkan penggolongan penduduk sudah tidak berlaku. Berdasarkan hal tersebut, bagaimanakah sejarah pengaturan tentang kewenangan pembuatan SKW di Indonesia? dan siapakah pihak yang paling berwenang membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris? Penulisan dengan menggunakan metode yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis pihak yang paling berwenang membuat SKW. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor DPT/12/63/69, Menteri Dalam Negeri menugaskan lurah dan camat untuk menguatkan SKW, dan kewenangan Notaris didasarkan Pasal 14 de wet op de Grootbeoken der Nationals Schulds. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa yang paling berwenang untuk membuat SKW adalah Notaris, hal ini didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik bagi perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Penulis: Sutriyanti, S.H.,M.H.

Abstrak:
Direksi perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengurus perseroan. Salah satu tanggung jawab direksi yang bertindak mewakili dan melakukan pengurusan perseroan sehari-hari juga ikut mengurus pajak perseroan. Apabila perseroan mempunyai utang pajak dan mengalami pailit maka pelunasannya menggunakan kekayaan perseroan tetapi karena diwakilkan oleh direksi maka direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi terhadap pembayaran pajak badan yang terutang. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab mantan direksi terhadap pajak terhutang perseroan pailit dan bagaimana pengaturan tanggung jawab direksi terhadap utang pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU tentang KUP). Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab mantan direksi terhadap pajak terhutang perseroan pailit dan dan pengaturan tanggung jawab direksi terhadap utang pajak berdasarkan UU tentang KUP. Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Direksi dapat diminta perbertanggungjawaban atas kerugian atau hutang perseroan pailit sampai dengan harta pribadinya namun tanggung jawab tersebut juga terbatas. Dalam UU tentang KUP yang menjadi penanggungjawab hutang perseroan pailit adalah kurator. Terkait hutang pajak dari perseroan yang telah pailit direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya tetapi dengan mengedepankan prinsip business judgment rule.