Naskah Akademik

2019 / NA RUU Hubungan Luar Negeri

ISBN:

Gambaran Umum:
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri masih menggunakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia, yakni sebagai landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional. Perubahan politik luar negeri yang terjadi saat ini membuat Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang ada saat ini tidak lagi memadai dan membutuhkan penyesuaian dengan kondisi internasional saat ini. Trend dunia pada saat ini terkait hubungan luar negeri, dimana Indonesia yang diharapkan sebagai pelaku dalam percaturan internasional, evaluasi pelaksanaan era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), isu perang dagang antar negara, isu HAM, dan berbagai perkembangan dunia lain yang menuntut Negara ikut andil dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri belum memberikan kewajiban secara jelas kepada negara ketika warga negara Indonesia (WNI) sedang berada di luar negeri. Belum adanya batasan perlindungan yang dilakukan Perwakilan RI di luar negeri, serta ketidakjelasan bentuk perlindungan yang diberikan kepada WNI di luar negeri. Mengingat adanya berbagai perkembangan, urgensi, serta tantangan terkini, muncul pertanyaan apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri masih dapat menjawab berbagai tuntutan kondisi saat ini. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penggantian Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.