Jurnal Prodigy

Jurnal Prodigy

Jurnal “Prodigy” merupakan jurnal perundang-undangan atau ilmiah yang memuat artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang perundang-undangan dan hukum. Dikelola dan diterbitkan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI dua kali dalam setahun yaitu bulan Juli dan Desember. Jurnal “Prodigy” diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi atau akademisi di bidang perundang-undangan dan hukum, maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia.

Vol. 5 / No. 1 - 2017

Penulis: Sutriyanti, S.H.,M.H.

Abstrak:
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan yang sangat luas dan memiliki potensi sumber daya alam di wilayah laut yang sangat besar. Dalam kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya alam laut Indonesia sering terjadi permasalahan salah satunya illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Indonesia telah meratifikasi konvensi hukum laut internasional sehingga perlu dilihat pengaturan mengenai tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU Fishing dalam konvensi tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tinjauan hukum laut internasional terkait tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia dan pengaturan sanksi dalam hukum nasional Indonesia bertentangan atau tidak dengan aturan hukum laut internasional. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan melakukan pengkajian sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum laut internasional, tidak diatur spesifik sanksi terhadap IUU Fishing. Tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum laut internasional dan bagian dari wewenang negara Indonesia untuk memberikan sanksi terhadap tindakan kapal asing yang melakukan IUU Fishing. Selain itu, pengaturan sanksi IUU Fishing oleh kapal asing telah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu berupa sanksi tegas dengan membakar dan menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan IUU Fishing.

Penulis: Nita Ariyulinda, S.H., M.H.

Abstrak:
Peredaran obat dan makanan di masyarakat sangat beraneka ragam baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peredaran obat dan makanan di masyarakat banyak menimbulkan permasalahan yaitu beredarnya obat dan makanan ilegal (tanpa izin), serta obat dan makanan dengan kandungan zat kimia berbahaya. Untuk menangani permasalahan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia (RUU POM serta Pemanfaatan OAI). Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan ruang lingkup pengawasan obat dan makanan menjadi kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan apakah judul rancangan undang-undang tersebut sudah tepat jika dilihat dari ruang lingkup pengawasan obat dan makanan. Metode penulisan ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen dan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), BPOM bertugas melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang bertujuan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk. Istilah obat asli Indonesia sudah tidak ada sejak undang-undang tentang farmasi dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU tentang Kesehatan). Sedangkan pemanfaatan obat maupun obat tradisional merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam SKN. Jika dilihat dari kewenangan BPOM dan Kemenkes maka judul RUU POM dan Pemanfaatan OAI tidak tepat.

Penulis: Arrista Trimaya, S.H., M.H.

Abstrak:
Dokter layanan primer merupakan profesi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU tentang Pendidikan Kedokteran). Dokter layanan primer sangat diperlukan sejalan dengan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengharuskan alur pelayanan diawali dari fasilitas primer, seperti di puskesmas, klinik pratama, dan praktik dokter mandiri. Namun, permasalahan yang timbul adalah bagaimana konsep pengaturan dokter layanan primer dalam UU tentang Pendidikan Kedokteran dan sinkronisasinya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU tentang Praktik Kedokteran), yang hanya mengatur mengenai dokter umum, dokter spesialis, dan dokter sub spesialis. Profesi dokter layanan primer justru dinilai akan menghambat dan melanggar akses pelayanan dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengaturan dokter layanan primer dalam UU tentang Pendidikan Kedokteran dan sinkronisasinya dengan UU tentang Praktik Kedokteran serta impilkasi hukum keberadaan dokter layanan primer dalam praktik kedokteran di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap prinsip dasar negara dalam mewujudkan jaminan kesehatan melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, sistem pelayanan kesehatan primer, serta peraturan perudang-undangan. Keberadaan dokter layanan primer memberikan perubahan pada penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang menimbulkan implikasi hukum. Hal ini terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan profesi dokter layanan primer, mencakup standar pendidikan profesi, pelaksanaan uji kompetensi, pemberian sertifikat kompetensi, penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan, dan penyiapan rumah sakit pendidikan. Kata Kunci: Dokter Layanan Primer, Pendidikan Kedokteran, Prinsip Praktik Kedokteran.

Penulis: Akhmad Aulawi, S.H., M.H.

Abstrak:
Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar memiliki potensi ekonomi yang tinggi, salah satunya melalui keberadaan wakaf. Potensi ekonomi ini belum dimaksimalkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah bersama dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia menginisiasi sebuah lembaga keuangan syariah yaitu bank wakaf ventura untuk mengelola dana wakaf yang beredar untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk hukum, legalitas pendirian, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dibentuknya bank wakaf ventura. Tujuan penulisan untuk mengetahui aspek bentuk hukum, legalitas pendirian, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dengan dibentuknya bank wakaf ventura. Metode penulisan disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis dalam tulisan ini disimpulkan bahwa pembentukan bank wakaf ventura dilakukan dengan bentuk hukum perusahaan modal ventura syariah dengan aspek legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu pembentukan bank wakaf ventura perlu disinkronisasikan dengan undang-undang yang terkait. Kata kunci: keuangan syariah, wakaf, modal ventura.

Penulis: Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.

Abstrak:
Konsekuensi terbentuknya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakibatkan pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) kepada OJK. Meskipun kewenangan BI untuk melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan telah dialihkan, BI tetap memiliki kompetensi untuk memeriksa hal-hal yang terkait dengan makroprudensial bank dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun permasalahan dalam tulisan ini meliputi pengertian kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial serta irisannya terhadap kedua kebijakan tersebut serta penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dalam regulasi perbankan. Sedangkan tujuan penulisan untuk mengetahui pengertian kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial serta irisannya terhadap kedua kebijakan tersebut serta penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dalam regulasi perbankan. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yang bertitik tolak dari hukum positif lalu dianalisis secara kualitatif untuk menarik simpulan. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu BI untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada perbankan. Dengan demikian terdapat dua institusi yaitu BI dan OJK yang memiliki kompetensi atas pengaturan dan pengawasan bank. Oleh karena itu, perlu ada harmonisasi dan koordinasi yang baik antara BI dan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank agar masalah tersebut tidak menyulitkan bank karena adanya tumpang tindih. Sebaiknya pengaturan soal ruang lingkup mikroprudensial dan ruang lingkup makroprudensial dicantumkan dalam perubahan UU tentang Perbankan. Kata kunci: makroprudensial, mikroprudensial, perbankan.

Penulis: Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.

Abstrak:
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam perkembangannya terdapat pembentukan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Namun demikian terbitnya undang-undang tersebut masih menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap berbagai pengaturan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahan yaitu apakah perbedaan antara pemilihan kepala daerah di pemerintahan-pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa di Indonesia dan bagaimana keistimewaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perbedaan pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan yang bersifat istimewa di Indonesia dan mengetahui keistimewaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang mengatur mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa. Simpulan dari permasalahan ini bahwa perbedaan pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terletak pada mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi istimewa dikarenakan adanya perbedaan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Kata Kunci: Kepala Daerah, Bersifat Khusus, Bersifat Istimewa.

Penulis: Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.

Abstrak:
Sebagai negara hukum Indonesia menganut paham sistem hukum eropa kontinental yang lebih mengutamakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) daripada hukum tidak tertulis. Di sisi lain berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya (hukum adat) yang telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum adat sebagai living law dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu perlu diketahui juga mengenai sikap negara terhadap keberadaan Hukum Adat berdasarkan prinsip NKRI. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Secara umum hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berupa ketentuan atau nilai yang hidup (living law) yang ditaati oleh masyarakat hukum adat. Hukum adat merupakan bagian dari hukum Indonesia yang seharusnya tidak bertentangan dan bersifat saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis. Kata kunci : negara hukum, hukum tertulis, hukum adat, nilai yang hidup.

Vol. 5 / No. 2 - 2017

Penulis: Kuntari, S.H., M.H.

Abstrak:
Ketentuan Pasal 36E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU tentang Nakeswan) memungkinkan importasi ternak dan/atau produk hewan baik yang berasal dari negara tertentu yang bebas penyakit hewan (country based) maupun dari setiap zona tertentu dari wilayah suatu negara yang bebas penyakit hewan (zone based). Pasal 59 ayat (2) UU tentang Nakeswan membatasi harus dengan country based. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengimpor dan tidak selaras dengan tujuan awal UU tentang Nakeswan yaitu untuk melindungi wilayah Indonesia dari masuk dan menyebarnya penyakit hewan. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana arah pengaturan importasi ternak dan/atau produk hewan dalam UU tentang Nakeswan dan bagaimana keberadaan Pasal 36E UU tentang Nakeswan sebagai dasar pengaturan impor ternak dan/atau produk hewan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 129/PUU-XIII/2015. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum terkait pelaksanaan importasi hewan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa UU tentang Nakeswan memungkinkan pelaksanaan country based dan zone based. Penerapan keduanya harus diikuti kewaspadaan otoritas veteriner dan karantina untuk memastikan terlaksananya peraturan nasional dan internasional secara utuh dan bertanggung jawab. Kunci efektivitas penerapan Pasal 36E UU tentang Nakeswan berada pada frasa “dalam hal tertentu” yang perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menerapkan keduanya di Indonesia. Kata kunci: peternakan, ternak, produk hewan, importasi

Penulis: Achmadudin Rajab, S.H., M.H.

Abstrak:
Pada saat ini pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam 3 (tiga) Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Ketiga undang-undang ini masih berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan secara serentak. Terdapatnya 2 (dua) kali perubahan UU tentang Penetapan Perppu Pilkada menujukkan bahwa undang-undang ini masih jauh dari sempurna. Bahkan pasca perubahan terakhir UU tentang Penetapan Perppu Pilkada, masih ada sejumlah persoalan yang lahir dari dikabulkannya beberapa permohonan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui masing-masing putusan Mahkamah Konstitusi pasca perubahan terakhir UU tentang Penetapan Perppu Pilkada dan untuk mengetahui apakah UU tentang Penetapan Perppu Pilkada perlu dirubah kembali atau dilakukan penggantian. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diyakini bahwa cukuplah urgensi untuk melakukan perubahan ketiga atas UU tentang Penetapan Perppu Pilkada. Kata Kunci: Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perubahan undang-undang

Penulis: Bagus Prasetyo, S.H., M.H.

Abstrak:
Abstrak Kekayaan bangsa Indonesia yang melimpah diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Tentang Pemajuan Kebudayaan). Permasalahan dalam tulisan ini, bagaimana arah pengaturan kebudayaan di Indonesia dan hal apa yang perlu disiapkan dalam menjalankan UU tentang Pemajuan Kebudayaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui arah pengaturan kebudayaan di Indonesia dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan dan hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menjalankan UU tentang Pemajuan Kebudayaan agar dapat menjadi efektif. Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif. Arah pemajuan kebudayaan berdasarkan UU tentang Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan semangat bahwa kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan langkah strategis dalam melakukan pemajuan kebudayaan yang dilakukan yaitu melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Agar UU tentang Pemajuan Kebudayaan dapat berjalan efektif maka perlu dipersiapkan Pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan. Kedua, mempersiapkan sumber daya manusia sebagai operator pusat data objek pemajuan kebudayaan termasuk menyiapkan standar kompetensi bagi operator pusat data mulai dari pendidikan dan pelatihan hingga sertifikasi. Ketiga, mempersiapkan sarana prasarana seperti komputer, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, serta taman budaya di daerah. Keempat, berupaya merubah paradigma di masyarakat menjadi bahwa pemajuan kebudayaan harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, dan bukan sebagai beban biaya. Kelima, melakukan berbagai upaya agar masyarakat kembali mencintai budayanya. Kata kunci: hukum, pemajuan kebudayaan, warisan budaya nasional

Penulis: Arif Usman, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah beberapa kali diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), salah satu putusan MK adalah putusan nomor 35/PUU-X/2012 yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yang intinya adalah hutan adat tidak lagi berstatus sebagai hutan negara, melainkan berstatus sebagai hutan hak. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah status hutan adat pasca putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan implikasi pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Adapun tujuan adalah memahami dan mengetahui status hutan adat dan implikasi pengelolaan hutan adat. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan melakukan pengkajian sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis dengan analisis deskriptif. Konsekuensi yuridis dari keputusan ini, maka terdapat tiga nomenklatur status hutan di Indonesia yaitu hutan negara, hutan hak dan hutan adat. Implikasi pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat ada dua, implikasi positif yaitu menguatkan pengakuan dan perlindungan Negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya dan implikasi negatif yaitu dapat memicu terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha dan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan hutan adat sehingga kelestarian hutan adat terancam. Kata kunci: putusan mahkamah konstitusi, status hutan, masyarakat hukum adat.

Penulis: Rina Sartika Pamela, S.T., M.H.

Abstrak:
Perubahan peta politik pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebabkan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda Tahun 2014). Khusus untuk sektor kehutanan, UU Pemda Tahun 2014 memberikan pergeseran/perubahan urusan pemerintahan dengan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahan mengenai bagaimana pergeseran urusan dan kewenangan antar tingkat pemerintahan berdasarkan UU Pemda Tahun 2014 serta bagaimana implikasi hukumnya. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pergeseran urusan dan kewenangan antar-tingkat pemerintahan tersebut. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode hukum normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pergeseran pembagian urusan bidang kehutanan meliputi sub urusan perencanaan hutan, pengelolaan hutan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta pengawasan kehutanan. Implikasi hukum dari pergeseran ini antara lain pemerintah pusat tetap melibatkan pemerintah provinsi dalam proses pengukuhan kawasan hutan, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan mengajukan area penggunaan lain dikarenakan kewenangan tersebut ditarik dan dikonsolidasikan seluruhnya di tingkat provinsi, institusi kesatuan pengelolaan hutan di tingkat kabupaten akan berada di bawah otoritas provinsi, dan tahapan pemberian izin lokasi dalam kawasan hutan dimulai dari pemeriksaan usulan oleh balai pemantapan kawasan hutan dan meminta pertimbangan teknis provinsi melalui dinas kehutanan provinsi serta diajukan kepada menteri untuk mengeluarkan keputusan (izin lokasi) perubahan kawasan. Kata Kunci: pemerintahan daerah, pergeseran/perubahan kewenangan, pengelolaan hutan

Penulis: Mardisontori, S.Ag., LLM

Abstrak:
Selama tahun 2017, Presiden Joko Widodo sudah dua kali menggunakan hak konstitusionalnya dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Perppu Perpajakan) dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Kedua Perppu tersebut diterbitkan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu. Perppu Ormas khusunya, sudah banyak dilakukan judicial review oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi (MK).Namun, tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Perppu dapat diuji oleh MK. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebutkan bahwa MK berwenang menguji undang-undang, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan dinyatakan setingkat dengan undang-undang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Perppu dapat diuji oleh MK dan bagaimana landasan hukumnya. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perppu serta putusan MK. Meskipun secara eksplisit tidak ditemukan kewenangan MK dalam pegujian Perppu, akan tetapi berdasarkan alasan bahwa Perppu setingkat dengan UU dan muatan materi Perppu juga sama dengan muatan UU, maka MK berwenang untuk menguji Perppu walaupun Perppu belum mendapat persetujuan atau penolakan oleh DPR. Hal ini supaya hak konstitusi masyarakat tetap dijamin. Kata Kunci: Perppu, pengujian, Mahkamah Konstitusi

Penulis: Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.

Abstrak:
Pengujian dan pembatalan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan produk bersama antara kepala daerah kabupaten/kota dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten/kota menghadapi dualisme pengaturan. Satu sisi pengujiannya dapat dilakukan melalui judicial review di Mahkamah Agung. Di sisi lain, dalam praktiknya selama ini dilakukan juga pembatalan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melalui suatu executive review. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 kemudian membatalkan proses executive review yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tulisan ini mengkaji secara yuridis normatif bagaimana dualisme pembatalan dan pengujian peraturan daerah kabupaten/kota dan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Putusan Mahkamah Konstitusi mengakhiri dualisme tersebut namun peran pemerintah dalam mengevaluasi rancangan perda kabupaten/kota tetap berjalan. Putusan Mahkamah Konstitusi hakikatnya menginginkan perbaikan mekanisme penertiban perda agar lebih hati-hati. Proses evaluasi rancangan perda menjadi hal yang sangat signifikan dalam pembentukan perda, sehingga peran pemerintah pusat dituntut lebih kuat dan memadai dalam mengawal lahirnya berbagai perda. Kata kunci: peraturan daerah kabupaten/kota, pengujian dan pembatalan peraturan daerah, judicial review, executive review.

Penulis: Nova Manda Sari, S.H., M.H.

Abstrak:
Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak WNI oleh WNA merupakan salah satu jenis dari pengangkatan anak yang ada di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No.54 Tahun 2007). Lemahnya pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak WNI oleh WNA menimbulkan permasalahan yuridis. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yuridis dalam pengangkatan anak WNI oleh WNA dan solusi untuk mengatasi permasalahan yuridis pengangkatan anak WNI oleh WNA. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Akibat lemahnya pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan sehingga berdampak pada, Pertama, penyimpangan motif pengangkatan anak dari prinsip dasar pengangkatan anak seperti perdagangan anak yang berkedok pengangkatan anak internasional; dan Kedua, lemahnya bimbingan dan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh WNA. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain perlu sosialisasi ketahanan keluarga pranikah dan pascanikah agar mengetahui dan meningkatkan kewaspadaan sindikat perdagangan anak yang berkedok pengangkatan anak internasional, dan perlu mengubah peraturan pelaksana pengangkatan anak. Kata kunci: pengangkatan anak, warga negara Indonesia, warga negara asing

Penulis: Atisa Praharini, S.H., M.H.

Abstrak:
Perkembangan teknologi informasi membuat banyak hal menjadi instan, mudah, dan praktis, termasuk dalam membeli obat. Obat keras yang seharusnya dibeli di apotek dan harus dengan resep dokter, saat ini dapat dibeli melalui media online, padahal obat keras adalah obat yang berkhasiat keras dan apabila dikonsumsi secara sembarangan dapat berbahaya seperti meracuni tubuh, memperparah penyakit, bahkan menyebabkan kematian. Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan ,mengenai jual beli obat keras melalui media online ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan implikasi hukum yang berpotensi terjadi dari jual beli obat keras melalui media online. Tujuan penulisan ini mengetahui jual beli obat keras melalui media online ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan implikasi hukum yang berpotensi terjadi dari jual beli obat keras melalui media online. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan beberapa literatur terkait. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur secara tegas mengenai jual beli obat keras melalui media online. Implikasi dari penjualan obat keras melalui media online sangat berpotensi membahayakan pembeli/konsumen seperti terjadinya pemalsuan resep, informasi mengenai obat kurang jelas, proses pengiriman yang dapat mengganggu stabilitas obat, dan kesalahan pengiriman obat. Kata kunci: obat, apoteker, online

Penulis: Riyani Shelawati, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU tentang Paten), para inventor sebagai pemegang paten dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan menjaminkan paten dari hasil invensinya. Adanya ketentuan dalam UU tentang Paten yang menjadikan paten sebagai objek jaminan fidusia tidak serta merta membuat pihak perbankan dengan mudah memberikan pinjamannya. Sampai saat ini, pengajuan kredit dengan menggunakan objek jaminan kredit berupa paten belum pernah dilakukan di Indonesia. Tulisan ini mengangkat permasalahan apa yang menjadi landasan sehingga paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan bagaimana mekanisme penjaminan paten sebagai objek jaminan fidusia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi landasan sehingga paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan mekanisme penjaminan paten sebagai objek jaminan fidusia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan paten telah memenuhi persyaratan objek jaminan, yakni paten termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud dan memiliki hak kepemilikan, dapat beralih dan dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya, dan memiliki nilai ekonomis. Paten yang dijadikan objek jaminan fidusia harus didaftarkan dalam daftar umum paten dan kantor pendaftaran fidusia. Layak atau tidaknya suatu paten dijadikan jaminan objek fidusia ditentukan berdasarkan penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi yang harus dilakukan oleh pemberi pinjaman sebelum memberikan pinjaman. Kata kunci: paten, kekayaan intelektual, jaminan, fidusia

Penulis: Noor Ridha Widiyani, S.H.

Abstrak:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemerintah daerah harus mempunyai strategi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, oleh karena itu ekonomi rakyat yang menjangkau usaha mikro seharusnya dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pendapatan asli daerah serta pendayagunaan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi. Potensi penerimaan pajak dari pelaku usaha ekonomi kerakyatan khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberikan perhatian oleh pemerintah daerah, termasuk juga mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, meningkatnya ekonomi kerakyatan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatnya pendapatan asli daerah akan memberikan kesejahteraan rakyat. Kata kunci: keuangan daerah, ekonomi kerakyatan, pendapatan asli daerah

Penulis: Muhammad Yusuf, S.H., M.H.

Abstrak:
Minyak mentah dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia. Posisi strategis minyak dan gas bumi tidak lain dalam hal kebutuhan pasokan energi yang dipergunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Semakin menurunnya jumlah lifting minyak dan gas bumi serta pengelolaan kelembagaan yang tidak tepat merupakan permasalahan utama yang menyebabkan kekurangan pasokan energi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi ke depan dan implikasi hukum dari pembentukan induk usaha (holding company) minyak dan gas bumi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan data skunder yang dianalisis secara deskriptif analitis. Melihat besarnya sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia dan kebutuhan akan minyak dan gas bumi, maka diperlukan pengelolaan secara tepat melalui pembentukan suatu kelembagaan yang secara fungsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembentukan kebijakan, pengendalian, regulasi maupun pengawasan. Pengaturan mengenai pengelolaan minyak dan dan gas bumi kedepannya dilaksanakan melalui pembentukan induk usaha (holding company) yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) saat ini sekaligus meningkatkan perolehan lifting minyak dan gas bumi melalui peningkatan cadangan terbukti, penemuan wilayah kerja baru, dan kebijakan ekspor maupun impor. Kata Kunci: minyak bumi, gas bumi, induk usaha

Vol. 6 / No. 1 - 2018

Penulis: Olsen Peranto, S.H.

Abstrak:
Dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Majelis Umum PBB dapat melakukan intervensi terhadap suatu pertikaian internasional ketika Dewan Keamanan gagal menjalankan fungsinya. Intervensi tersebut nampak sangat signifikan dalam beberapa penyelesaian konflik internasional. Majelis Umum mengeluarkan resolusi Nomor A/ES-10/L/22 dalam kasus inisiasi pemindahan kantor diplomatik AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Status Jerusalem menurut Resolusi PBB adalah “corpus separatum” yang artinya memiliki status khusus di bawah otorisasi PBB. Permasalahan yang akan dikaji adalah terkait pemindahan kantor diplomatik dari Tel Aviv ke Jerusalem oleh AS, Resolusi Majelis Umum terhadap tindakan AS tersebut, serta implikasinya bagi AS menurut Piagam PBB. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tindakan relokasi kantor diplomatik AS ke Jerusalem, Resolusi MU terhadap AS, dan implikasinya bagi AS menurut Piagam PBB. Tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Tindakan AS terhadap Jerusalem telah melanggar prinsip dan tujuan PBB khususnya dalam penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah atas Jerusalem serta melakukan pelanggaran terhadap perdamaian. Resolusi Nomor A/ES-10/L/22 secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. Meskipun resolusi tersebut tidak mengikat dan hanya bersifat rekomendasi, namun dalam praktik senantiasa ditaati dan efektif dalam penyelesaian konflik internasional karena mengandung bobot moral yang bersumber dari pendapat mayoritas anggota PBB. Penyalahgunaan veto di Dewan Keamanan yang mengakibatkan masuknya intervensi Majelis Umum tersebut menjadi suatu isu krusial dalam kerangka Piagam PBB meski pada prinsipnya tidak menghalangi peran Majelis Umum dalam menyelesaikan konflik internasional.

Penulis: Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.

Abstrak:
Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) sudah tidak dapat lagi mengantisipasi perkembangan kemajuan teknologi di bidang penyiaran terutama terkait dengan perubahan sistem penyiaran analog menjadi sistem penyiaran digital. Hal ini disebabkan memasuki abad 21 organisasi internasional yang mengatur penyiaran televisi dan radio di seluruh dunia yaitu International Telecommunication Union (ITU) telah menetapkan bahwa tidak akan ada lagi frekuensi analog yang digunakan untuk penyiaran di seluruh dunia. Hal ini memicu persoalan karena di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur digitalisasi penyiaran sebab Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masih mengatur terbatas pada penyiaran analog. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yaitu apakah urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia dan mengetahui pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang menguatkan urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia dan mendapatkan pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Simpulan dari permasalahan ini adalah migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia sudah mendesak untuk dilakukan dan memerlukan kepastian hukum berupa pengaturan dalam undang-undang dan pilihan model pengelolaan migrasi analog ke digital harus berdasarkan pertimbangan kemanfaatan yang maksimal dapat diterima oleh masyarakat.

Penulis: Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto, S.H.

Abstrak:
Konstitusionalitas hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar hukum tata negara yang didasarkan pada perbedaan penafsiran terhadap dasar pengaturan hak angket, yaitu Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3) beserta penjelasannya. Pihak yang setuju beranggapan bahwa hak angket merupakan bentuk pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang, sementara pihak kontra beranggapan bahwa hak angket seharusnya ditujukan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah saja. Polemik tidak mereda pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, dan 40/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan Para Pemohon, dengan pendapat berbeda dari 4 (empat) orang hakim MK. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui praktik hak angket di Indonesia selama ini dan perbandingan praktik hak angket di beberapa parlemen negara lain, serta untuk mengetahui konstitusionalitas hak angket. Metode penulisan yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Tulisan ini menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam praktik hak angket di Indonesia, KPK bukan satu-satunya lembaga independen di luar eksekutif yang pernah diangket; Kedua, praktik di beberapa parlemen negara lain menunjukkan bahwa hak angket dapat dilakukan untuk pelaksanaan undang-undang dan ditujukan di luar eksekutif; dan Ketiga, hak angket terhadap KPK konstitusional berdasarkan hukum positif, putusan Mahkamah Konstitusi, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan prosedur pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK (Pansus Hak Angket KPK). Penulis menyarankan agar segera dilakukan revisi terhadap rumusan Pasal 79 ayat (3) UU tentang MD3 dan penjelasannya, agar tidak lagi menimbulkan multitafsir.

Penulis: Agus Priyono, S.H.

Abstrak:
Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memiliki implikasi bertambahnya objek praperadilan salah satunya yakni pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Meskipun pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka telah masuk sebagai objek praperadilan namun masih terdapat persoalan hukum dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang coba diangkat dalam tulisan ini yakni terkait prosedur dalam pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan, apakah hakim dapat memeriksa substansi pokok perkara atau hanya memeriksa dalam aspek formil. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana reformulasi pengaturan prosedur pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU tentang HAP) yang akan datang. Penulis dalam menganalisis permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggabungkan teori pengawasan horizontal dalam hukum acara pidana dan teori pembentukan undang-undang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertama, perluasan kewenangan praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terkait pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka didasarkan pada pertimbangan bahwa penetapan tersangka merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang perlu diawasi pelaksanaannya agar tidak melanggar hak asasi tersangka. Kedua, bahwa reformulasi pengaturan kewenangan praperadilan dalam memeriksa sah atau tidak tersangka dititikberatkan pada pengaturan bahwa prosedur pemeriksaan penetapan tersangka tersebut perlu diatur dalam RUU tentang HAP secara jelas dan pasti. Kemudian, hakim dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka selayaknya hanya bersifat administratif dan tidak masuk kepada substansi pokok perkara, hal ini guna menghindari tumpang tindih dengan kewenangan hakim dalam acara pemeriksaan biasa.

Penulis: Nita Ariyulinda, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU tentang Tenaga Kesehatan) mengatur mengenai pembentukan hanya satu organisasi profesi yang tertuang dalam Pasal 50 ayat (2). Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan mengandung makna bahwa setiap masing-masing kelompok tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Dalam pasal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah pengaturan Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan dapat mengurangi hak masing-masing kelompok tenaga kesehatan untuk berserikat dan berkumpul, mengingat adanya pembatasan untuk pembentukan organisasi profesi tenaga kesehatan. Sebagaimana diketahui bahwa hak berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan pembentukan satu organisasi profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan dan bagaimanakah pengaturan Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan ditinjau dari perspektif konstitusi. Tujuan penulisan adalah mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan terkait mengenai hanya satu organisasi profesi dan untuk mengetahui bagaimana Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan dalam perspektif konstitusi. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan mengatur tentang pembentukan hanya satu organisasi profesi. Hal ini dilatarbelakangi oleh peran dan fungsi dari organisasi profesi, sehingga tidak mengurangi hak seseorang untuk berserikat dan berkumpul.

Penulis: Meirina Fajarwati, S.H., M.H.

Abstrak:
Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU No. 17 Tahun 2016) yang di dalamnya memuat sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun keberadaan kebiri kimia ini menemui berbagai penolakan salah satunya dari eksekutorial kebiri kimia. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tulisan ini akan mengkaji mengenai bagaimana dasar pertimbangan pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan bagaimana pengaturan kebiri kimia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 ditinjau dari asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang. Tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan pengaturan kebiri kimia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 ditinjau dari asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan atau data sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Pertama, kebiri kimia diharapkan dapat memberikan efek jera dan menurunkan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak. Kedua, pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 tidak mencerminkan asas dapat dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Berdasarkan kesimpulan tersebut diperoleh suatu saran yaitu untuk mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak maka aparat penegak hukum harus menjatuhkan sanksi yang maksimal bagi pelaku.

Penulis: Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.

Abstrak:
Sebagai daerah otonom, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak. Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat permasalahan mengenai perbedaan pelaksanaan insentif dengan upah pungut serta fungsi dari insentif untuk instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Pemberian insentif sebagai pendorong bagi aparat pemungut pajak untuk meningkatkan kinerja dalam memungut pajak, dengan demikian pemberian insentif diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pemberian Insentif diharapkan mampu membuat aparat termotivasi sehingga dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggungjawab. Sehingga pemberian insentif pemungutan tidak hanya sebagai reward dan tambahan penghasilan kepada petugas pemungut, juga sebagai sarana bagi instansi pemungut pajak di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tentunya juga untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Penulis: Yanuar Putra Erwin, S.H.

Abstrak:
Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonominya. Permasalahan tersebut menarik dan penting untuk dikaji lebih mendalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui apakah pekerja anak tersebut dilarang atau dilegalkan, dibiarkan atau dilindungi. Tulisan ini mengkaji perlindungan hukum pekerja anak dan implikasi hukum mempekerjakan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis normatif. Anak pada umumnya tidak seharusnya bekerja atau dipekerjakan karena terdapat larangan mempekerjakan anak. Namun peraturan perundang-undangan memberikan keleluasaan terhadap anak dengan kondisi dan syarat tertentu bahwa anak diperbolehkan melakukan pekerjaan tertentu sepanjang pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa anak dilarang dipekerjakan dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi, sebab hal tersebut dapat berimplikasi pada pemberian sanksi pidana kepada pemberi kerja yang bersangkutan.

Penulis: Chairul Umam, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU tentang Penjaminan) telah diundangkan tahun 2016 lalu. Namun demikian secara normatif, Undang-Undang tentang Penjaminan masih menyimpan persoalan terutama keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU tentang Perasuransian) dan praktiknya yang sudah berjalan sebelum adanya UU tentang Penjaminan. Permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini mengenai bagaimana penjaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU tentang Penjaminan serta apa permasalahan dan persinggungannya dengan UU tentang Perasuransian. Tujuan penulisan untuk mengetahui penjaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU tentang Penjaminan serta permasalahan dan persinggungannya dengan UU tentang Perasuransian. Metode penulisan disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis perundang-undangan di bidang penjaminan dan di bidang perasuransian serta berbagai referensi terkait lainnya. Berdasarkan analisis dalam kajian ini disimpulkan bahwa perlu segera dilakukan revisi terbatas terhadap norma pasal dalam UU tentang Perasuransian yang akan berdampak pada sektor usaha penjaminan dan usaha jasa keperantaraan/pialang dan usaha reasuransi yang masih melakukan usaha di sektor penjaminan harus melepaskan usahanya untuk menghindari tumpang tindih dan demi terwujudnya kepastian hukum di sektor usaha penjaminan.

Vol. 6 / No. 2 - 2018

Penulis: Akhmad Aulawi, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemerintah Pusat telah menetapkan beberapa kebijakan penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Salah satu kebijakannya melalui ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (PP No. 24 Tahun 2018). Namun demikian penetapan PP No. 24 Tahun 2018 ini dianggap masih terdapat beberapa pertentangan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU tentang Penanaman Modal). Adapun permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini adalah bagaimana pendelegasian kewenangan PP No. 24 Tahun 2018 terhadap UU tentang Penanaman Modal, otoritas perizinan penanaman modal pasca berlakunya PP No. 24 Tahun 2018, serta implikasi sistem perizinan berusaha secara elektronik terhadap kegiatan penanaman modal. Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui pendelegasian kewenangan PP No. 24 Tahun 2018 terhadap UU tentang Penanaman Modal, otoritas perizinan penanaman modal pasca berlakunya PP No. 24 Tahun 2018, serta implikasi sistem perizinan berusaha secara elektronik terhadap kegiatan penanaman modal. Metode penulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Setelah dianalisis diketahui bahwa keberlakuan PP No. 24 Tahun 2018 tidak diperintahkan secara langsung oleh UU tentang Penanaman Modal. Selanjutnya terdapat dualisme otoritas perizinan dalam kegiatan penanaman modal. Selain itu terdapat implikasi sistem perizinan berusaha secara elektronik terhadap kegiatan penanaman modal yang telah berlangsung.

Penulis: Febri Liany, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU tentang Kepailitan) tidak mengatur dengan tegas kedudukan dan prioritas kreditor dalam kepailitan. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam praktik pembagian harta pailit kepada para kreditor. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan prioritas kreditor dalam kepailitan. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa dalam UU tentang Kepailitan, kedudukan para kreditor menjadi tumpang tindih. Para kreditor dalam undang-undang sektor memiliki kedudukan kuat untuk didahulukan. Hal ini menjadi masalah apabila harta pailit tidak cukup dalam membayar seluruh tagihan, kreditor mana yang akan didahulukan dalam pembayaran piutangnya. Oleh karena itu perlu pengaturan mengenai prioritas kedudukan kreditur dalam kepailitian dalam UU tentang Kepailitan. Menurut penulis urutan prioritas kreditor dalam kepailitan yaitu: Pertama, pembayaran upah buruh, Kedua, kreditor separatis, dan Ketiga, kreditor piutang pajak.

Penulis: M. Nurfaik, S.H.I.

Abstrak:
Penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik kartel di Indonesia masih mengalami kesulitan. Salah satu kesulitan yang ditemui yaitu terkait pembuktian perjanjian kartel. Perjanjian kartel merupakan perjanjian yang sangat sulit dibuktikan karena sebagian besar praktik kartel dibuat secara sangat tertutup atau rahasia. Dalam rangka memberantas praktik kartel, perubahan hukum persaingan usaha di Indonesia akan mengatur mengenai leniency program. Leniency program merupakan pemberian kemurahan, kelonggaran, atau pengampunan kepada pelaku usaha yang mengungkapkan atau memberikan informasi tentang adanya praktik kartel yang dibuat bersama dengan pelaku usaha lain. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan leniency program dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dan Jepang serta pengaturan leniency program sebagai strategi pemberantasan praktik kartel dalam perubahan hukum persaingan usaha di Indonesia dari perspektif leniency program di Amerika Serikat dan Jepang. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan tulisan ini yaitu Amerika Serikat dan Jepang merupakan 2 (dua) dari banyak negara yang sudah menerapkan leniency program untuk memberantas praktik kartel. Pengaturan leniency program telah diakomodir dalam Perubahan hukum persaingan usaha di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (RUU tentang Persaingan Usaha) namun belum menentukan model leniency program yang akan digunakan. Hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dan Jepang dapat dijadikan referensi untuk menerapkan leniency program di Indonesia karena kedua negara tersebut telah berhasil memberantas praktik kartel dengan menggunakan leniency program. RUU tentang Persaingan Usaha perlu mengadopsi leniency program karena program tersebut dapat digunakan untuk membantu mendapatkan alat bukti dalam mengungkap praktik kartel.

Penulis: Muhammad Yusuf, S.H., M.H.

Abstrak:
Hedging merupakan praktik yang biasa digunakan oleh pelaku ekonomi khususnya di industri keuangan, dengan tujuan memitigasi resiko pergerakan aset keuangan seperti nilai tukar, dengan melaksanakan hedging maka besarnya resiko yang terjadi akibat volatilitas nilai tukar yang dihadapi di masa mendatang dapat diminimalisir dan diperhitungkan di masa sekarang. Di Indonesia, upaya untuk meminimalisir faktor risiko yang dihadapi akibat perbedaan nilai tukar tersebut di atur dalam beberapa instrumen hukum seperti peraturan Menteri maupun peraturan Bank Indonesia. Akan tetapi dalam tataran praktik, penerapan peraturan mengenai hedging itu tidaklah mudah. Selain terdapatnya perbedaan antara aturan yang satu dengan yang lain, ketidakpahaman pengambil kebijakan dalam perusahaan pun mendorong keengganan untuk menerapkan fasilitas jaminan hedging ini. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan mengenai bagaimana implikasi hukum pemberian fasilitas hedging terhadap utang luar negeri badan usaha dan bagaimana upaya perbaikan regulasi pemberian fasilitas hedging yang telah ada. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui implikasi hukum pemberian fasilitas hedging terhadap utang luar negeri badan usaha sekaligus untuk mengetahui upaya perbaikan regulasi terkait hedging tersebut. Pembahasan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang mengatur mengenai pemberian fasilitas hedging kepada badan usaha yang ternyata belum diterapkan secara efektif. Simpulan dari permasalahan ini adalah ketidakseragaman pengaturan pelaksana mengenai pemberian fasilitas hedging antar tiap lembaga berimbas kepada ketaatan dan keteraturan badan usaha untuk ikut serta dalam pemberian jaminan lindung nilai itu sendiri sehingga perbaikan regulasi lindung nilai merupakan suatu keharusan.

Penulis: Apriyani Dewi Azis, S.H

Abstrak:
Penyadapan pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang. Penyadapan merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM) yaitu hak privasi dari setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU tentang HAM). Penyadapan dilarang dalam beberapa ketentuan undang-undang, namun ada pengecualian yaitu penyadapan diperbolehkan bagi aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum. Terdapat beberapa persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan penyadapan di Indonesia. Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan tersebar dalam beberapa undang-undang, tidak diatur secara rinci, dan masih memiliki beberapa kelemahan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan pengaturan penyadapan harus dalam undang-undang. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan penyadapan ditinjau dari perspektif HAM dan penataan pengaturan mengenai penyadapan agar sesuai dengan prinsip pelindungan HAM. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kebutuhan akan pengaturan hukum mengenai penyadapan secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri merupakan kebutuhan mendesak agar pelaksanaan penyadapan dilakukan secara seragam oleh setiap pihak yang berwenang. Oleh karena itu diperlukan suatu landasan hukum yang kuat untuk mengatur penyadapan agar tidak terjadi lagi pelaksanaan penyadapan yang melanggar HAM. Pelaksanaan penyadapan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, tanpa diskriminatif, bertanggung jawab, dan menjamin pelindungan terhadap HAM. Perlu dilakukan penataan pengaturan mengenai penyadapan yang sesuai dengan prinsip pelindungan HAM dengan segera membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan.

Penulis: Mardisontori, S.Ag., LLM

Abstrak:
Korupsi merupakan perbuatan tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat baik secara ekonomi, politik, dan sosial. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) sebagai lembaga pembentuk undang-undang mempunyai kewenangan yang kuat untuk membuat kebijakan dalam bentuk Undang-Undang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU tentang KPK) sehingga korupsi dapat dicegah dan diberantas. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah politik hukum DPR dalam pemberantasan korupsi dan urgensi perubahan UU tentang KPK. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum DPR dalam upaya pemberantasan korupsi dan untuk mengetahui urgensi perubahan UU tentang KPK. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap UU tentang KPK, dan berbagai sumber literatur lain yang mendukung tema tulisan ini. Arah politik atau kebijakan yang dilakukan DPR sudah mendukung bagi upaya perubahan UU tentang KPK dengan mencantumkannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan dan lima tahunan (2015-2019). Akan tetapi karena banyaknya penolakan dari masyarakat, yang menduga perubahan akan mengarah pada pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) itu sendiri, sehingga sampai saat ini perubahan atas UU tentang KPK masih tertunda. Diharapkan perubahan UU tentang KPK yang memuat materi substansi bagi penguatan KPK dalam memberantas korupsi kembali dimasukkan dalam Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2019 atau Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Penulis: Arif Usman, S.H., M.H.

Abstrak:
Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen makanan halal terbesar pula. Kehadiran negara dalam perlindungan dan jaminan kehalalan produk dijawab melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU tentang Jaminan Produk Halal) yang mewajibkan sertifikasi halal ini mulai berlaku pada tahun 2019. Beberapa ketentuan dalam UU tentang Jaminan Produk Halal berpotensi menimbulkan pelanggaran Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement dalam World Trade Organization (WTO) karena Indonesia merupakan Negara anggota WTO maka perilaku perdagangan Indonesia harus tunduk pada aturan yang berlaku pada WTO. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah potensi pelanggaran apa saja yang dapat dilanggar dalam UU tentang Jaminan Produk Halal terhadap ketentuan TBT. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan mengetahui potensi pelanggaran apa saja yang dapat dilanggar dalam UU tentang Jaminan Produk Halal terhadap ketentuan TBT. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa potensi pelanggaran dalam UU tentang Jaminan Produk Halal khususnya Pasal 4 dan Pasal 47 terhadap ketentuan TBT adalah pelanggaran terhadap Pasal 2.1 TBT yang mengatur tentang non diskriminasi, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 TBT yang mengatur mengenai prosedur penilaian kesesuaian.

Penulis: Zaqiu Rahman, S.H., M.H.

Abstrak:
Salah satu moda transportasi yang saat ini banyak digunakan masyarakat adalah sepeda motor. Penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum masih kontroversial dan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara sosiologis, sepeda motor sudah aktif difungsikan sebagai kendaraan bermotor perseorangan ataupun umum. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan sepeda motor dan pemanfaatannya sebagai kendaraan bermotor umum dan bagaimana kajian yuridis diskursus pengaturan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum dimasa yang akan datang. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terkait pengaturan dan keberadaan sepeda motor. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur status sepeda motor sebagai kendaraan bermotor, hanya saja tidak termasuk dalam kelompok kendaraan yang berfungsi sebagai kendaran bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Tetapi, pemanfaatan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum sudah lazim digunakan di masyarakat. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan, apakah akan melarang sepeda motor difungsikan sebagai kendaraan bermotor umum atau akan melegalisasinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penulis: Arrista Trimaya, S.H., M.H.

Abstrak:
Partisipasi aktif bangsa Indonesia sebagai anggota Konvensi Jenewa Tahun 1949 menimbulkan konsekuensi untuk mengimplementasikan isi ketentuan Konvensi Jenewa tersebut ke dalam hukum nasional. Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bentuk pengaturan mengenai penggunaan lambang Palang Merah, namun dalam implementasinya masih banyak terjadi pelanggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (UU tentang Kepalangmerahan). Pemberlakuan UU tentang Kepalangmerahan bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kepalangmerahan di Indonesia secara komprehensif.Tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana analisis yuridis pengaturan penggunaan lambang Palang Merah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU tentang Kepalangmerahan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan penggunaan lambang Palang Merah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU tentang Kepalangmerahan. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta buku yang terkait dengan penyelenggaraan kepalangmerahan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan dari penulisan ini yaitu pemberlakuan UU tentang Kepalangmerahan terutama bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kepalangmerahan di Indonesia secara komprehensif, mulai dari ketentuan penggunaan lambang Palang Merah, pihak yang berhak menggunakan lambang, fungsi lambang sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung, tugas dan wewenang perhimpunan nasional, larangan penyalahgunaan lambang, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang menyalahgunakan lambang Palang Merah.

Vol. 7 / No. 1 - 2019

Penulis: Achmadudin Rajab, S.H., M.H.

Abstrak:
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memiliki sifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi juga berlaku sejak diucapkan secara umum dalam sidang pembacaan putusan. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi bilamana suatu ayat, pasal, ataupun bab yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi adalah tidak berlakunya norma tersebut sehingga setiap pihak seharusnya melaksanakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian dalam beberapa perkara seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-XI/2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018, ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditindaklanjuti dan bahkan tidak kunjung ada revisi undang-undang yang seharusnya dilakukan. Hal ini menjadi kajian yang menarik untuk diteliti karena ketidakpatuhan pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi justru bertentangan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Masalah yang muncul dari sejumlah putusan tersebut diatas adalah bagaimana seharusnya pembentuk undang-undang menindakanjuti tiga putusan Mahkamah Konsititusi tersebut dan apa upaya yang dapat dilakukan agar kedepannya pembentuk undang-undang dapat mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari kedua hal tersebut yakni bagaimana menindaklanjuti tiga putusan Mahkamah Konstitusi dan solusi agar dapat meningkatkan kepatuhan pembentuk undang-undang dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan dampak yang ditimbulkan maka cukup beralasan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Perwakilan Rakyat.

Penulis: Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.

Abstrak:
Abstrak Air dan sumber daya air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia sebelumnya diatur dalam UU tentang SDA, namun kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konsitusi. Saat ini landasan hukum pengaturan sumber daya air kembali menggunakan UU tentang Pengairan. Mengingat persoalan yang dihadapi sudah tidak dapat lagi diatasi dengan UU tentang Pengairan, maka harus segera dibentuk suatu undang-undang yang menggantikan UU tentang SDA. Dalam pengaturannya kelak, sumber daya air seharusnya dikelola dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan aspek penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemenuhan hak rakyat atas air, dan pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan. Ketiga hal ini merupakan aspek yang diturunkan dari nilai ketuhanan dan keadilan sosial dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Penulis: Meirina Fajarwati, S.H., M.H.

Abstrak:
Peningkatan jumlah kendaraaan bermotor menyebabkan kemacetan di ruas jalan Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dikeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik (Pergub No. 25 Tahun 2017) yang mengatur jenis dan tarif kendaraan yang dapat melewati wilayah tersebut. Namun jenis kendaraan yang dikenakan tarif layanan dalam Pergub No. 25 Tahun 2017 tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (yang selanjutnya disebut PP No. 97 Tahun 2012). Permasalahan yang akan dikaji yaitu bagaimana pengaturan manajemen kebutuhan lalu lintas melalui penerapan jalan berbayar elektronik dan bagaimana pengaturan jalan berbayar elektornik dalam Pergub No. 25 Tahun 2017 ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan. Tulisan bertujuan untuk mengetahui pengaturan manajemen kebutuhan lalu lintas melalui penerapan jalan berbayar elektronik dan pengaturan jalan berbayar elektornik dalam Pergub No. 25 Tahun 2017 ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan. Tulisan ini disusun dengan metode penulisan yuridis normatif. Manajemen kebutuhan lalu lintas salah satunya dilakukan dengan cara pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan barang pada koridor/kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu. Dalam praktiknya terdapat ketidakselarasan mengenai objek retribusi pengendalian lalu lintas yang tercantum dalam peraturan gubernur dan peraturan pemerintah dan hal ini tidak sejalan dengan konsep hierarki peraturan perundang-undangan yang dianut indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian ke Mahkamah Agung.

Penulis: Arif Usman, S.H., M.H.

Abstrak:
Berkembangnya industri fintech di Indonesia didukung oleh makin meningkatnya jumlah pengguna internet dan smartphone di Indonesia, satu sisi memberikan keuntungan kepada konsumen, karena konsumen mendapatkan peluang yang lebih luas untuk mengakses jasa yang diinginkan. Namun, di sisi lain kondisi ini juga memberikan kemungkinan yang negatif untuk penegakan hukum pelindungan konsumen. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah bentuk pelindungan hukum bagi nasabah fintech dan apa bentuk penyelesaian sengketa antara nasabah fintech dan perusahaan pemberi pinjaman. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pelindungan hukum bagi nasabah fintech dan bentuk penyelesaian sengketa. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan melakukan pengkajian sumber kepustakaan yang terdiri dari berbagai literature terkait dengan pengaturan fintech serta mengkaji naskah pendukungnya dari berbagai peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait pelindungan konsumen Fintech yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan POJK No. 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Adapun pokok-pokok ketiga POJK tersebut mengatur mengenai mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintect, mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech, pembentukan ekossitem fintech,membangun budaya inovasi, dan inklusi dan literasi seta bentuk penyelesaian sengketa mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan fasilitasi terbatas dari OJK.

Penulis: Bagus Prasetyo, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemajuan kebudayaan dan pariwisata memiliki pola yang berbeda dalam memberikan kontribusi dalam memajukan perekonomian nasional. Setiap sektor tersebut memiliki peraturan sebagai landasan hukum. Apabila peraturan antara sektor pariwisata dengan sektor kebudayaan tidak harmonis, setiap sektor akan terhambat untuk mencapai tujuannya. Dengan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan maka kehadiran hukum diperlukan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan. Oleh karena itu, bagaimana harmonisasi antara pengaturan pengelolaan kepariwisataan dan pemajuan kebudayaan dalam menunjang peningkatan perekonomian di Indonesia penting untuk diketahui. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Secara filosofis, baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU tentang Kepariwisataan) maupun Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan) memiliki tujuan yang sama yaitu melalui pengaturan dari kedua undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang salah satunya untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Beberapa definisi dalam kedua Undang-Undang tersebut bila ditafsirkan baik secara gramatikal, sistematikal, dan ektensif serta restriktif juga telah terdapat keselarasan serta mencerminkan korelasi antara kebudayaan dan pariwisata yang tergambar bahwa hubungan antara budaya dan pariwisata memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat. Beberapa nilai serta antara asas dan tujuan dari pemajuan kebudayaan dan kepariwisataan dalam kedua undang-undang tersebut juga telah harmonis. Dengan berbagai keselarasan tersebut maka pengaturan pengelolaan pariwisata berdasarkan UU tentang Kepariwisataan dan pemajuan kebudayaan berdasarkan UU tentang Pemajuan Kebudayaan dalam menunjang peningkatan perekonomian di Indonesia dapat dikatakan berjalan secara harmonis dan diharapkan penerapannya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penulis: Kuntari, S.H., M.H.

Abstrak:
Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU tentang Tapera) diharapkan akan memberi akses lebih mudah bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memiliki rumah layak. Pasal 65 UU tentang Tapera menjamin adanya hak peserta atas pemanfaatan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU tentang Tapera Pegawai Negeri Sipil (PNS) diasumsikan berpenghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR) dan kepesertaannya dalam Tapera bersifat wajib. Akan tetapi, tidak semua PNS berhak atas dana Tapera karena Pasal 27 UU tentang Tapera mengatur bahwa fasilitas pembiayaan Tapera hanya bagi peserta Tapera yang memenuhi persyaratan. Ketiadaan peraturan pelaksanaan UU tentang Tapera juga akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi PNS untuk dapat mengakses hak pemanfaatan dana Tapera. Metode penulisan yaitu hukum normatif, penyajian penulisan dilakukan secara deskriptif analitis dengan membandingkan hak PNS sebelum dan setelah berlakunya UU tentang Tapera serta menggambarkan implikasinya bagi PNS. Sebelum UU tentang Tapera lahir, seluruh PNS Golongan I, Golongan II, dan Golongan III seketika berhak memperoleh hak pemanfaatan dana tabungan untuk pembiayaan perumahan yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum). UU tentang Tapera menempatkan PNS sebagai peserta wajib yang berpenghasilan di atas UMR namun tidak serta merta berhak mengakses hak atas pemanfaatan dana Tapera untuk pembiayaan rumah karena harus terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera). Agar jelas pelaksanaan hak PNS atas pemanfaatan dana Tapera maka perlu segera dibentuk peraturan pelaksanaan dari UU tentang Tapera.

Penulis: Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pada saat ini pertumbuhan penduduk belum sepenuhnya diiringi dengan pertambahan tempat hunian, kemajuan ekonomi, kebutuhan akan segala infrastruktur penunjang bagi ruang gerak manusia, tingkat kesadaran hukum masyarakat dan kemudahan akses berbagai pihak terhadap tanah. Ketersediaan tanah untuk pembangunan menjadi permasalahan bagi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) telah mengamanatkan bahwa negara hanya boleh menguasai tanah dan bukan sebagai pemilik tanah. Dibutuhkan strategi dan metode yang mampu menyelesaikan persoalan ketersediaan lahan secara mendasar, sistematis, efektif efisien, dan berjangka panjang untuk memenuhi tuntutan kebutuhan di masa depan. Salah satu konsep sebagai jalan keluar yang patut dipertimbangkan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah bank tanah. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yaitu apakah urgensi pengaturan bank tanah di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan model bank tanah yang dapat diterapkan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan bank tanah di Indonesia dan mengetahui pengaturan model bank tanah yang dapat diterapkan di Indonesia. Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang menguatkan urgensi pengaturan bank tanah di Indonesia dan mendapatkan pengaturan model bank tanah yang dapat diterapkan di Indonesia. Simpulan dari tulisan ini adalah pengaturan bank tanah di Indonesia sudah mendesak untuk dilakukan dan memerlukan kepastian hukum berupa pengaturan dalam undang-undang dan pilihan model bank tanah harus berdasarkan pertimbangan kemanfaatan terbesar yang dapat diterima oleh rakyat Indonesia. Agar terwujud secara nyata dan bermanfaat bagi masyarakat maka sudah seharusnya pengaturan Bank Tanah termuat dalam Undang-Undang tentang Pertanahan.

Penulis: Atisa Praharini, S.H., M.H.

Abstrak:
Teknologi informasi yang semakin berkembang menciptakan berbagai variasi bentuk strategi promosi kosmetik di media sosial antara lain melalui endorsement di Instagram. Artis, selebgram, ataupun public figure yang meng-endorse produk kosmetik bernarasi sedemikian rupa agar pengikut (follower) nya tertarik membeli produk yang di-endorse-nya. Hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana promosi produk kosmetik melalui Instagram dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Terkait dengan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui promosi produk kosmetik melalui endorsement di Instagram dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan analisis dalam kajian ini disimpulkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas dari promosi produk kosmetik melalui endorsement di Instagram dan artis, selebgram, ataupun public figure yang mengendorse produk kosmetik wajib memberikan informasi yang jelas dalam endorsementnya.

Penulis: Chairul Umam, S.H., M.H.

Abstrak:
Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (UU tentang SSKCKR) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam memberikan harapan baru bagi optimalisasi kewajiban legal deposit di Indonesia. Namun minimnya pengaturan pelindungan hak cipta dalam UU tentang SSKCKR menimbulkan kekhawatiran akan keamanan koleksi legal deposit dari penyalahgunaan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana UU tentang SSKCKR mengatur pelindungan hak cipta koleksi legal deposit, pengaturan legal deposit dan pelindungan hak ciptanya dalam praktik internasional, serta model pengaturan pelindungan hak cipta koleksi legal deposit yang dapat diterapkan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mengetahui tentang pengaturan legal deposit dalam UU tentang SSKCKR dan praktik internasional hak cipta legal deposit serta model yang diterapkan di Indonesia melalui metode studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif analitis. Kajian menemukan bahwa pengaturan UU tentang SSKCKR belum memberikan pelindungan hak cipta yang memadai terhadap koleksi legal deposit seperti yang terdapat dalam praktik internasional di beberapa negara. Walaupun terdapat pelindungan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU tentang Hak Cipta), namun masih belum menjangkau seluruh aspek pelindungan hak cipta terutama yang terkait dengan pengelolaan koleksi legal deposit sehingga jika tidak diantisipasi dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam peraturan pelaksanaan UU SSKCKR, pelindungan hak cipta koleksi legal deposit di Indonesia dapat mengacu ketentuan praktik internasional yang ada. Pelindungan hak cipta koleksi legal deposit yang dapat dijadikan acuan diantaranya yaitu yang terkait pelestarian, pengolahan, dan pendayagunaan koleksi legal deposit.

Penulis: Olsen Peranto, S.H.

Abstrak:
FIFA merupakan organisasi privat internasional yang memiliki instrumen hukum yaitu Statuta FIFA yang harus ditaati oleh para anggotanya. Sebagai organisasi induk yang bersifat tunggal yang membidangi sepakbola secara global maka FIFA menerapkan prinsip non-intervensi terhadap pihak ketiga. PSSI merupakan anggota FIFA dan tunduk pada ketentuan Statuta FIFA. Prinsip non-intervensi mengatur bahwa setiap anggota FIFA harus mengurusi organisasinya secara independen tanpa dipengaruhi oleh pihak ketiga. Akibat maraknya pengaduan masyarakat tentang dugaan pengaturan skor di Liga Indonesia musim 2018 maka dibentuk Satgas Anti Mafia Bola pada tanggal 21 Desember 2018. Pengaturan Skor diatur dalam Statuta FIFA, Statuta PSSI, dan Kode Disiplin PSSI. Satgas Anti Mafia Sepakbola memproses secara pidana para oknum yang diduga pelaku pengaturan skor menggunakan mekanisme hukum nasional. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tindakan satgas dalam memberantas pengaturan skor menurut Prinsip non- intervensi dalam Statuta FIFA dan Statuta PSSI serta bagaimana sebaiknya penegakan hukum terhadap kasus pengaturan skor. Tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Tindakan Satgas dalam pemberantasan pengaturan skor yang memproses para pelaku dengan menggunakan mekanisme hukum nasional dengan mendahului mekanisme Statuta PSSI merupakan bentuk campur tangan terhadap urusan internal PSSI sebab pengaturan skor pada prinsipnya ada dalam ranah Statuta FIFA, Statuta PSSI, dan Kode Disiplin PSSI. Tindakan Satgas dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu sebagai bentuk pengecualian dari prinsip non-intervensi. Sekalipun terdapat kelemahan pengaturan dalam Statuta PSSI namun penegakan hukum melalui mekanisme hukum nasional dapat diterapkan apabila telah melalui mekanisme aturan PSSI ataupun setelah adanya persetujuan dari PSSI khususnya terhadap pelaku internal.

Vol. 7 / No. 2 - 2019

Penulis: Arrista Trimaya, S.H., M.H.

Abstrak:
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU tentang Guru dan Dosen), mengatur bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada kenyataannya, masih banyak persoalan penting terkait guru dalam implementasi UU tentang Guru dan Dosen, antara lain belum diaturnya Pendidikan Profesi Guru (PPG) secara sistematis dan komprehensif. Tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana penyelenggaraan PPG yang diatur dalam UU tentang Guru dan Dosen serta bagaimana kendala implementasinya; dan bagaimana upaya mendesain ulang PPG untuk mewujudkan penguatan kompetensi guru secara optimal. Tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui penyelenggaraan PPG yang diatur dalam UU tentang Guru dan Dosen serta kendala implementasinya; dan untuk mengetahui upaya mendesain ulang PPG untuk mewujudkan penguatan kompetensi guru secara optimal. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil pengumpulan data yang terkait dengan penyelenggaraan PPG. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pengaturan PPG yang tidak sistematis dan komprehensif tersebut mengakibatkan guru memiliki keterbatasan dalam penguasaan kompetensi sehingga kualitas dan mutu guru masih dianggap rendah. Simpulan tulisan ini yaitu beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi PPG disebabkan belum terintegrasinya pendidikan akademik dan PPG, terbatasnya sarana dan prasarana Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), serta belum maksimalnya peran Pemerintah dan organisasi profesi. Dengan demikian, perlu upaya mendesain ulang PPG agar tercipta lulusan PPG yang kompeten dan berintegritas untuk menjadi guru yang profesional. Kata kunci: guru, pendidikan profesi guru, kompetensi, profesional

Penulis: Nita Ariyulinda, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU tentang Penyandang Disabilitas) mengatur mengenai hak penyandang disabilitas, salah satu hak nya yakni hak pekerjaan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mempekerjakan Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan kemampuan dan kedisabilitasan. Namun pada kenyataannya di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak dua persen dari jumlah pegawai atau karyawan dan muncul permasalahan berupa adanya penolakan bagi penyandang disabilitas saat melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dikarenakan kedisabilitasannya. Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan terkait bagaimanakah pelindungan jaminan hak penyandang disabilitas dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU tentang ASN) dan upaya apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pelindungan jaminan hak penyandang disabilitas dalam perekrutan CPNS. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pelindungan jaminan hak penyandang disabilitas dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas dan UU tentang ASN dan upaya apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pelindungan jaminan hak penyandang disabilitas dalam perekrutan CPNS. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Terjadinya penolakan atau pembatalan status CPNS penyandang disabilitas karena kedisabilitasannya yang dilakukan oleh pemberi kerja bertentangan dengan UU tentang Penyandan Disabilitas, UU tentang ASN serta peraturan pelaksananya. Oleh sebab itu Pemerintah harus melakukan upaya agar permasalahan serupa tidak terulang kembali. Kata kunci: penyandang disabilitas, hak bekerja, calon pegawai negeri sipil

Penulis: Nova Manda Sari, S.H., M.H.

Abstrak:
Indonesia merupakan negara rawan bencana sehingga disebut juga negara cincin api. Sejak gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004, Indonesia belum memiliki sistem nasional penanggulangan bencana. Atas usul inisiatif DPR disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun terdapat permasalahan dalam pengaturan maupun implementasi, diantaranya belum ada pengaturan peran serta relawan bencana. Saat ini, atas usul inisiatif DPR menyetujui untuk membentuk rancangan undang-undang tentang Penanggulangan Bencana sebagai pengganti UU tentang Penanggulangan Bencana. Selama ini hanya ada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana. Permasalahannya, apa yang menjadi urgensi pengaturan peran serta relawan bencana dalam rancangan undang-undang tentang Penanggulangan Bencana? Apa materi muatan yang perlu diatur terkait peran serta relawan bencana dalam rancangan undang-undang tentang Penanggulangan Bencana. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan peran serta relawan bencana dan materi muatan yang perlu diatur terkait peran serta relawan bencana dalam rancangan undang-undang tentang Penanggulangan Bencana. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Urgensinya disini agar Indonesia memiliki relawan bencana yang berkompeten, berdayaguna dan memliki payung hukum. Materi muatan yang perlu diatur antara lain: calon relawan bencana harus bergabung dalam organisasi relawan bencana; relawan bencana terdiri dari relawan bencana ahli dan/atau tersertifikasi; pendataan relawan bencana oleh organisasi relawan bencana; dan adanya jaminan pelindungan relawan bencana dari Pemerintah yang terdiri dari pelindungan hukum, sosial,dan kesehatan. Kata kunci: relawan bencana, penanggulangan bencana, rancangan undang-undang

Penulis: Tommy Cahya Trinanda, S.H.

Abstrak:
Film merupakan salah satu media komunikasi muncul sejak masa penjajahan Belanda. Semenjak masa itu pula, telah lahir berbagai regulasi yang mengatur tentang tata kelola perfilman di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman, pergeseran nilai film sebagai bagian dari proses budaya dan komunikasi masyarakat, perkembangan teknologi, serta untuk mengatasi permasalahan perfilman yang terjadi di Indonesia, perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Adanya perubahan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan maupun memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kegiatan perfilman di Indonesia, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial, ataupun proses kreatif perfilman. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam Undang-Undang tentang Perfilman, seperti permasalahan kelembagaan perfilman dan kapasitas sumberdaya manusia yang selama ini belum berjalan maksimal, serta memberikan gambaran bagaimana seharusnya perubahan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Metode penulisan yang digunakan berupa metode hukum normatif dengan studi kepustakaan yang terkait dengan perfilman. Perubahan Undang-Undang tentang Perfilman menjadi sangat penting untuk memberikan pengaturan kegiatan dan kelembagaan perfilman Indonesia menjadi lebih baik dan memberikan kepastian hukum. Kata kunci: perfilman, undang-undang, urgensi

Penulis: Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba, S.H., M.H.

Abstrak:
Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebuah identitas. Ideologi dengan lima sila yang memiliki nilai budaya dan religius. Indonesia yang terdiri dari beragam budaya, suku, bahasa, dan enam agama yang oleh negara diakui, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Para pendiri bangsa ini telah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan, bukan negara agama. Beragam kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia pada tahun-tahun terakhir dan semakin meresahkan ketika isu agama seringkali dikaitkan dengan politik. Tidak hanya rakyat biasa, para pemimpin bangsa dan pemuka agama juga turut tersangkut kasus penistaan agama. Alih-alih membela agama yang dianut, para pemeluk agama mengesampingkan sikap toleransi antar umat beragama dengan menista agama lain. Hal tersebut sungguh disesalkan, karena Pancasila sebagai landasan idiil bangsa Indonesia seperti telah memudar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara jelas bagaimanakah larangan penistaan agama di Indonesia, perlu mengkaji amanah Pancasila melalui butir-butir Pancasila dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi batasan dan arah untuk terciptanya Indonesia yang harmonis dalam berketuhanan. Larangan penistaan agama memberikan batasan yang jelas agar setiap umat beragama di Indonesia berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan hukum, demokrasi, hak asasi manusia, ketertiban umum, dan nilai-nilai agama itu sendiri. Kata kunci: agama, penista agama, pancasila, peraturan perundang-undangan

Penulis: Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto, S.H.

Abstrak:
Pengaturan recall merupakan salah satu alasan penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU tentang Parpol). Kedua pengaturan recall tersebut memberikan kewenangan kepada partai politik untuk dapat memberhentikan anggota legislatif apabila diusulkan oleh partai politiknya dan/atau melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Akibatnya recall sering menjadi ranah kesewenangan bagi partai politik, berbagi jabatan dalam satu periode keanggotaan legislatif, dan menempuh upaya hukum yang berlarut-larut. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU tentang Pemilu) mengatur bahwa wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) oleh konstituen. Oleh karena itu, terjadi kontradiktif terhadap recall, di satu sisi recall sebagai daulat partai politik, namun di sisi lain wakil rakyat dipilih dan bertanggungjawab kepada konstituen. Padahal dengan sistem pemilu saat ini yang proporsional terbuka dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, recall harus mempertimbangkan kepentingan konstituen. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan recall di Indonesia dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan mengetahui pengaturan recall yang efektif untuk memanifestasikan kedaulatan rakyat dan kedaulatan parpol. Metode penulisan adalah yuridis analitis dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil pembahasan menyimpulkan: Pertama, sejarah pengaturan recall di Indonesia sejak pertama kali diundangkan masih menunjukkan recall sebagai daulat parpol, sehingga menimbulkan banyak kesewenangan recall oleh parpol yang tidak transparan kepada konstituen. Kedua, recall seharusnya mengkombinasikan kedaulatan parpol dan kedaulatan rakyat, dengan mencontoh model petisi oleh konstituen seperti di Amerika Serikat, serta memangkas upaya hukum di pengadilan terhadap recall. Kata kunci: recall, kedaulatan, partai politik, konstituen

Penulis: Sutriyanti, S.H.,M.H.

Abstrak:
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebanyak 4 (empat) kali telah menempatkan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Amandemen tersebut juga menyebabkan berkurangnya kewenangan MPR yaitu salah satunya menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Namun kini GBHN mulai dibicarakan kembali dan MPR berencana untuk menghidupkan kembali GBHN dengan nama baru pokok-pokok haluan negara (PPHN) sebagai panduan untuk menjalankan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kewenangan MPR dalam merumuskan PPHN dan bagaimana konsekuensi logis pilihan instrumen perumusan dan penetapan PPHN yang dibuat oleh MPR. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kewenangan MPR dalam merumuskan PPHN dan konsekuensi logis pilihan instrumen perumusan dan penetapan PPHN yang dibuat oleh MPR. Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menghadirkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menghadapi berbagai tantangan legalitas dikarenakan MPR tidak lagi memiliki kewenangan membuat produk hukum yang bersifat mengikat keluar. Konsekuensi pilihan instrumen hukum untuk memperkuat PPHN dengan meletakkannya dalam undang-undang ataupun mengamandemen lagi UUD NRI Tahun 1945. Apabila PPHN tidak mempunyai payung hukum yang kuat, PPHN akan sulit menjadi pedoman kehidupan bernegara karena tidak akan ditaati oleh lembaga negara dan pemerintah daerah. Kata kunci: kewenangan, haluan negara, perencanaan, pembangunan nasional

Penulis: Apriyani Dewi Azis, S.H

Abstrak:
Dalam era globalisasi, ancaman semakin meluas dan beragam. Terdapat jenis ancaman yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman saat ini sudah bersifat multidimensional yang berasal dari dalam ataupun dari luar negeri. Upaya pertahanan negara penting untuk dilakukan dalam menghadapi ancaman. Bela negara berhubungan dengan fungsi pertahanan negara yaitu terkait dengan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan kemananan rakyat semesta dengan melibatkan rakyat sebagai komponen cadangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan komponen cadangan diatur dengan undang-undang. Tahun 2019 telah dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU tentang PSDN) mengatur mengenai pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasaranan nasional yang digunakan untuk menjadi kekuatan dan kepentingan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman. Terdapat permasalahan yaitu keikutsertaan warga negara sebagai komponen cadangan tersebut bersifat wajib militer atau tidak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan warga negara sebagai komponen cadangan dalam UU tentang PSDN dan implikasi pengaturan warga negara sebagai komponen cadangan berdasarkan UU tentang PSDN dengan wajib militer. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif. Pengaturan komponen cadangan dalam UU tentang PSDN sudah komprehensif dan merupakan hal yang penting untuk memperkuat komponen utama (Tentara Nasional Indonesia) dalam sistem pertahanan negara. Pengaturan komponen cadangan itu tidak berarti wajib militer bagi setiap warga negara. Keikutsertaan warga negara tersebut bersifat sukarela. Kata kunci: pertahanan negara, komponen cadangan, wajib militer

Vol. 8 / No. 1 - 2020

Penulis: Ihsan Badruni Nasution, S.Sy, S.H.

Abstrak:
Pengaturan mengenai ibadah haji dengan menggunakan visa haji mujamalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah). Namun demikian dalam pelaksanaannya belum mampu menjamin hak jemaah haji sebagai konsumen jasa dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), khususnya dalam aspek pembinaan, pelayanan (transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan), dan pelindungan terhadap jemaah haji. Tulisan ini bertujuan untuk memahami masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan visa haji mujamalah dan pelindungan konsumennya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, tulisan ini menyimpulkan bahwa permasalahan ibadah haji dengan visa mujamalah terjadi karena visa mujamalah sulit diketahui jumlah dan distribusinya oleh pemerintah serta belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah perlu segera membentuk peraturan menteri agama untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen, melakukan pengawasan, sosialisasi dan pembinaan terhadap konsumen, serta melakukan penegakan sanksi administratif yang tegas sesuai undang-undang. Kata kunci: ibadah haji, visa mujamalah, pelindungan konsumen

Penulis: Dr. Laily Fitriani, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government membuka jalan bagi penguatan komunitas desa adat yang berdasarkan nilai-nilai lokal yang ada. Undang-Undang ini juga mengakui keberagaman desa yang ada di Indonesia dan dianggap lebih mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat dengan menganut salah satu asas yaitu asas rekognisi yang merupakan pengakuan terhadap hak asal usul dan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Undang- Undang tentang Desa telah berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diundangkan. Dalam kurun waktu tersebut belum ada desa adat yang didaftarkan atau belum terbentuk desa adat sesuai dengan ketentuan Undang- Undang tentang Desa. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi diantaranya kesulitan bagi desa adat untuk memenuhi persyaratan sebagai desa adat atau tidak adanya Peraturan Provinsi mengenai penataan desa walaupun telah adanya peraturan daerah kabupaten kota mengenai penetapan desa adat. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan dari penulisan ini yaitu perlunya perubahan UU tentang Desa antara lain mengenai pengertian desa dan desa adat, pembentukan desa adat, status kelurahan menjadi desa adat, hak asal usul, dan pengelolaan hak ulayat. Kata kunci: kelemahan pengaturan, desa adat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penulis: Bagus Prasetyo, S.H., M.H.

Abstrak:
Hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara. Namun, salah satu peristiwa di bidang ketenagakerjaan yang selalu menjadi polemik di setiap akhir tahun yaitu mengenai ketetapan naiknya upah minimum. Salah satu cara pemerintah dalam membantu dunia usaha dan pekerja yaitu dengan membuat suatu sistem sehingga ada kepastian mengenai kenaikan upah setiap tahunnya. Penulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana pengaturan upah minimum dalam UU tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana pengaturan upah minimum ditinjau dari Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan upah minimum dalam UU tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan pengaturan upah minimum ditinjau dari Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pangaturan mengenai upah minimum dalam UU tentang Ketenagakerjaan terdapat pada BAB X khususnya dalam bagian kedua, dari pasal 88 sampai dengan pasal 98. Pemerintah melalui UU tentang Ketenagakerjaan dan PP No.78 Tahun 2015 yang mengatur mengenai upah minimum telah memberikan dasar hukum sebagai upaya memberikan penghasilan yang layak bagi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengaturan upah minimun sebagai jaring pengaman sosial merupakan upaya agar setiap tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa peran negara untuk melindungi pihak yang lemah, yang dalam hal ini adalah buruh melalui hukum/peraturan perundang-undangan dan pengaturan upah minimum dalam UU tentang ketenagakerjaan merupakan bentuk pengejewantahan dari Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kata kunci: konstitusi, ketenagakerjaan, pesangon

Penulis: Arif Usman, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Pengaturan pajak dan retribusi daerah tersebut saat ini diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU tentang PDRD). Sepanjang berlakunya UU tentang PDRD terdapat beberapa kali permohonan pengujian UU tentang PDRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan hanya 4 (empat) permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim. Salah satu putusan yang dikabulkan oleh MK yaitu Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017 terkait dengan pengenaan pajak alat-alat berat dan besar. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017 berimplikasi yuridis bahwa alat berat bukan kendaraan bermotor sehingga tidak bisa dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Mahkamah juga menegaskan bahwa terhadap alat berat tetap dapat dikenakan pajak namun dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat berat itu bukan karena alat berat merupakan bagian dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum baru dalam peraturan perundang-undangan untuk mengenakan pajak terhadap alat berat yang antara lain dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap UU tentang PDRD. Kata kunci: pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor, alat berat

Penulis: Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.

Abstrak:
Status hakim diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU tentang ASN). Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 20 April 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan konsep bahwa hakim ad hoc bukanlah termasuk dalam pengertian hakim yang dikategorikan sebagai pejabat negara. Akan tetapi dalam pertimbangan putusan tersebut, MK berpendapat bahwa penentuan hakim ad hoc sebagai pejabat negara merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi sejak putusan MK ini dikeluarkan sampai dengan sekarang belum ada pengaturan dalam bentuk undang-undang yang dikeluarkan oleh pembentuk UU, yaitu Pemerintah dengan DPR. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan hakim ad hoc sebagai pejabat negara sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 dan bagaimanakah pengaturan hakim ad hoc sebagai pejabat negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan hakim ad hoc sebagai pejabat negara sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 dan untuk mengetahui pengaturan hakim ad hoc sebagai pejabat negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014. Pembahasan tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang menjelaskan permasalahan yang menghambat pengaturan jabatan hakim ad hoc sebagai pejabat negara di Indonesia. Simpulan dari permasalahan ini adalah hakim ad hoc hanya bisa menjabat sebagai pejabat negara jika pengaturannya dituang dalam bentuk undang-undang. Kata kunci: hakim ad hoc, jabatan hakim, pejabat negara

Penulis: Yanuar Putra Erwin, S.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai penyelesaian perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Melalui undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Namun dalam pelaksanaannya, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih menyisakan banyak permasalahan hukum. Beberapa permasalahan hukum yang dimaksud antara lain adalah jenis perselisihan yang masih membingungkan; kurang optimalnya peran mediasi, konsiliasi, dan arbitrase; tidak tercerminnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Hubungan Industrial; serta putusan pengadilan yang sulit untuk dieksekusi. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan untuk mengetahui subtansi apa saja yang perlu diatur di dalam perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan analisa yuridis secara mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kata kunci: Urgensi,Undang-Undang, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Penulis: Aryani Sinduningrum, S.H.

Abstrak:
Pengertian asuransi adalah perjanjian pertanggungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dengan tujuan mengalihkan risiko pemegang polis kepada perusahaan asuransi dan pemegang polis wajib untuk melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Walaupun asuransi bermanfaat mengalihkan risiko, tapi dalam kegiatan perasuransian ini juga memiliki potensi risiko yaitu gagal bayar terhadap klaim dari pemegang polis. Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme ganti kerugian terhadap pemegang polis apabila perusahaan asuransi di likuidasi dan dampak hukum belum terbentuknya Lembaga Penjamin Polis. Tulisan ini menyimpulkan bahwa mekanisme ganti kerugian terhadap pemegang polis apabila perusahaan asuransi dilikuidasi adalah dalam kondisi belum adanya Lembaga Penjamin Polis maka menggunakan dana asuransi, apabila dana asuransi tidak cukup dapat menggunakan dana jaminan. Jika dana jaminan ini ternyata tidak cukup juga maka ditempuh penyelesaian dengan cara pembayaran kepada pemegang polis dalam kedudukannya sebagai kreditur preferen yang akan diutamakan. Saran dari Penulis adalah untuk segera membentuk Lembaga Penjamin Polis bersama pihak-pihak terkait serta menyusun landasan hukumnya dan menjadikan skema pembayaran dalam Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Lembaga terdahulu yang sudah ada untuk diadopsi pada Lembaga Penjamin Polis dengan berbagai penyesuaian. Sementara itu, dampak hukum dari belum terbentuknya Lembaga Penjamin Polis berdasarkan undang-undang adalah tidak ada perlindungan hukum yang kuat kepada pemegang polis, mengganggu stabilitas perekonomian negara jika pemerintah terpaksa harus melakukan bailout, menjadi preseden buruk di industri perasuransian dan dapat mengakibatkan industri asuransi collaps, serta amanat dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum terimplementasi dengan baik. Kata kunci: perasuransian, polis, penjaminan

Penulis: Dahlia Andriani, S.H

Abstrak:
Pembatasan terhadap kegiatan penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu bentuk pelindungan terhadap kepentingan nasional sehingga tidak semua bidang usaha terbuka untuk PMA. Bidang usaha sektor komunikasi dan informatika merupakan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu yaitu batasan kepemilikan modal asing, salah satunya jasa akses internet dengan maksimal 67% kepemilikan asing yang sebelumnya 49%. Pembatasan nilai kepemilikan modal asing meningkat seiring dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan penanaman modal. Jika pembatasan modal asing terus dilonggarkan, maka hal tersebut dapat mengganggu upaya pelindungan terhadap kepentingan nasional khususnya di bidang ekonomi. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU tentang Penanaman Modal) yang memberikan pelindungan terhadap kepentingan nasional dan pengaturan pembatasan kepemilikan modal asing pada bidang usaha sektor komunikasi dan informatika terhadap kepentingan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UU tentang Penanaman Modal telah mengatur mengenai pelindungan kepentingan nasional dan saat ini pengaturan pembatasan kepemilikan asing pada bidang usaha komunikasi dan informatika didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 44 Tahun 2016) yang sudah mencerminkan pelindungan terhadap kepentingan nasional di bidang ekonomi. Kata kunci: penanaman modal, pembatasan kepemilikan modal asing, kepentingan nasional

Vol. 8 / No. 2 - 2020

Penulis: Arrista Trimaya, S.H., M.H.

Abstrak:
Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia mengharuskan Pemerintah untuk segera mengambil sikap dalam mencegah penularan yang lebih luas di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Pemerintah mengambil kebijakan berupa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi Covid-19 dan masih menerapkan pembelajaran jarak jauh pada tahun ajaran baru 2020/2021. Tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sistem Pendidikan Nasional) serta bagaimana kendala implementasinya; dan bagaimana upaya pengaturan yang lebih spesifik terkait konsep penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh agar dapat diterapkan kepada peserta didik secara optimal. Tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berdasarkan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional serta kendala implementasinya; dan untuk mengetahui upaya pengaturan yang lebih spesifik terkait konsep pembelajaran jarak jauh agar dapat diterapkan kepada peserta didik secara optimal. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan laporan panitia kerja pembelajaran jarak jauh Komisi X DPR RI. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa beberapa hal yang menjadi kendala implementasi pembelajaran jarak jauh, yaitu kurangnya kesiapan sumber daya manusia (meliputi pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik), penerapan kurikulum yang belum sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19, dan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran jarak jauh. Dengan demikian perlu upaya penyempurnaan konsep pembelajaran jarak jauh agar dapat diterapkan kepada peserta didik secara optimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat Peraturan Menteri mengenai pedoman penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh atau dapat juga dengan memasukkan materi muatan mengenai pembelajaran jarak jauh melalui perubahan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penulis: Noor Ridha Widiyani, S.H.

Abstrak:
Wabah penyakit virus korona baru di akhir tahun 2019 (COVID-19) yang kini telah menjadi pandemi merupakan fenomena virus yang bertransmisi dari inang hewan ke manusia dan dapat disebut sebagai bagian dari cross-species hop yaitu a spillovere event. Hasil penelitian terhadap COVID-19 menunjukan bahwa virus korona ini memiliki 93.3% kemiripan dengan virus korona yang tejangkit di kelelawar yang merupakan satwa liar. Transmisi virus dari inang hewan ke manusia disebut zoonosis yang dapat terjadi baik karena konsumsi satwa liar maupun hilangnya habitat satwa liar akibat tindakan manusia sehingga satwa liar terpaksa harus tinggal dekat dengan manusia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terkait bagaimana pengaturan mengenai konsumsi satwa liar penyebab zoonosis yang sudah berlaku saat ini serta bagaimana pengaturan yang diperlukan dalam rangka pencegahan zoonosis penyebab munculnya penyakit infeksi emerging. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil analisa ditemukan bahwa di Indonesia, berbagai pengaturan sektoral yang spesifik mengatur tentang wabah dan zoonosis belum ada yang mengatur secara spesifik larangan konsumsi satwa liar yang dapat menjadi inang patogen zoonosis. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu penambahan norma yang tegas melarang konsumsi satwa liar agar dengan adanya larangan konsumsi maka tidak akan ada permintaan terhadap satwa liar atau peralihan satwa liar dari habitat aslinya ke wilayah yang berdekatan dengan manusia.

Penulis: Olsen Peranto, S.H.

Abstrak:
Lembaga suaka hidup dalam praktik hubungan antar bangsa dan dihormati sebagai suatu kebiasaan internasional khususnya di kawasan regional Amerika Latin. Suaka diplomatik diberikan oleh perwakilan asing kepada seseorang yang mencari perlindungan dari pemerintah negara tempat perwakilan asing tersebut berada. Pemerintah Ekuador mencabut suaka diplomatik terhadap Assange atas dasar Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954 karena Assange dianggap telah mengintervensi urusan internal negara lain dan melanggar protokol kedutaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pencabutan tersebut dapat dibenarkan menurut Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954 serta bagaimanakah pencabutan tersebut apabila dikaitkan dengan kasus-kasus internasional lainnya. Tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Tindakan Ekuador yang mencabut suaka diplomatik terhadap Assange tidak dapat dibenarkan menurut Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954 sebab tidak ada pengaturan dalam konvensi tersebut mengenai pencabutan suaka dan tidak ada pengaturan dalam konvensi itu bahwa pelanggaran terhadap tindakan mengintervensi urusan internal negara lain dan pelanggaran terhadap protokol kedutaan itu dapat berujung pada pencabutan suaka. Pencabutan suaka yang diikuti dengan masuknya aparat hukum Inggris ke Kedutaan Ekuador untuk menangkap Assange juga tidak dapat dibenarkan karena jelas mencederai keselamatan si pesuaka yang dilindungi dalam prinsip-prinsip suaka. Dalam praktik suaka, kasus Assange adalah kasus yang jarang terjadi dan mungkin menjadi kasus pertama yang mana negara yang tadinya melindungi ternyata berinisiatif untuk mencabut dan menyerahkan Assange untuk ditangkap oleh aparat negara peminta atau negara teritorial yang masuk ke dalam kedutaan. Ekuador seharusnya mengedepankan keselamatan Assange dan mencari jalan penyelesaian yang layak dengan menggunakan cara negosiasi ataupun jasa pihak ketiga yang netral.

Penulis: Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.

Abstrak:
Hukum adalah instrumen atau perangkat yang bersifat progresif. Hal ini berarti hukum sebagai aturan bersifat fleksibel dan dinamis untuk mengikuti perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan pada proses penegakan hukum, salah satunya dalam penyelesaian perkara atau sengketa perdata. Perselisihan hubungan industrial sebagai bentuk sengketa perdata yang melibatkan pekerja dan pengusaha juga tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yakni mekanisme bipartit dan tripartit. Dalam mekanisme tripartit, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan hubungan industrial. Namun sayangnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian perselisihan terutama dalam mengadopsi adaptasi kebiasaan baru di masyarakat. Padahal selain untuk mengadopsi adaptasi kebiasaan baru di masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi ini tidak lain adalah untuk memecahkan sejumlah kendala selama ini dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial seperti biaya yang mahal serta keterbatasan jarak dan waktu. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun pengadilan hubungan industrial agar tercipta suatu mekanisme penyelesaian yang adil, cepat, murah, dan efektif serta menjamin kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa.

Penulis: Achmadudin Rajab, S.H., M.H.

Abstrak:
Pada saat ini di Indonesia memiliki 3 lembaga penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketiga penyelenggara Pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum serentak di tahun 2019 dan sebagai bentuk evaluasi kelembagaan dan efektifitas kewenangan penyelenggara pemilihan umum, maka perlu dilakukan perubahan desain penyelenggara pemilihan umum. Perubahan ini juga penting dalam rangka menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Oleh karenanya dalam tulisan ini terdapat permasalahan penulisan yakni mengenai bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu dan bagaimanakah desain ideal kelembagaan penyelenggara Pemilu pasca Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implikasi Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu dan desain ideal kelembagaan penyelenggara Pemilu pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian secara kepustakaan dengan mempelajari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Adapun hasil pembahasan dalam tulisan ini dapat diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dapat menjadi dasar dalam pembenahan pengaturan kepemiluan ke depan karena memberikan sejumlah alternatif keserentakan yang dapat dipilih. Dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 maka dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan desain ideal kelembagaan penyelenggara pemilihan umum dengan menyesuaikan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 untuk menghasilkan kelembagaan yang lebih ramping struktur kaya fungsi.

Penulis: Meirina Fajarwati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pada Tahun 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No. 1 Tahun 2020) yang didalamnya memuat aturan terkait pemidanaan. PERMA dengan materi muatan terkait pemidanaan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan mengkaji mengenai bagaimana pengaturan ketentuan pidana ditinjau dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimana legalitas pengaturan pemidanaan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 ditinjau dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan atau data sekunder. Dalam Pasal 15 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diketahui bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pemidanaan telah merampas hak asasi warga negara yang pengaturannya harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka PERMA No. 1 Tahun 2020 mengandung materi muatan pemidanaan yang berdampak terhadap pengurangan kebebasan warga negara, sehingga perlu ditinjau keberlakuannya agar tidak bertentangan dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, teori hierarki norma menurut Hans Kelsen, dan asas legalitas.

Penulis: Meirina Fajarwati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pengaturan tentang jabatan hakim konstitusi meliputi usia minimal calon hakim, periodisasi, masa jabatan, dan usia pensiun. Unsur-unsur pengaturan mengenai jabatan hakim konstitusi terus berubah sejak pertama kali diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hingga perubahan terakhir dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa materi terus berubah dan menjadi polemik dalam pengaturan jabatan hakim konstitusi, misalnya apakah syarat usia minimal calon hakim konstitusi yang semakin tinggi dapat menjamin kenegarawanan, perlu atau tidaknya periodisasi, masa jabatan hakim yang singkat atau panjang, dan perlu tidaknya usia pensiun hakim konstitusi disamakan dengan hakim agung. Pengaturan jabatan hakim konstitusi berpengaruh pada kemerdekaan kekuasaan kehakiman, khususnya mengenai imparsialitas dan independensi hakim. Terkait dengan permasalahan tersebut, tulisan ini mengkaji: Pertama, bagaimana pengaruh pengaturan jabatan hakim konstitusi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman? Kedua, bagaimana pengaturan ideal jabatan hakim konstitusi agar dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman? Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh pengaturan jabatan hakim konstitusi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan pengaturan ideal jabatan hakim konstitusi agar dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Metode penulisan yuridis normatifdengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil pembahasan menyimpulkan: Pertama, periodisasi hakim merupakan salah satu unsur pengaturan hakim konstitusi yang paling berpengaruh terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman, karena hakim konstitusi yang sedang menjabat sangat bergantung pada lembaga pengusulnya, agar dapat dipilih kembali, sehingga dapat mempengaruhi imparsialitas dan independesi putusan MK. Kedua, pengaturan ideal jabatan hakim konstitusi agar dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman yaitu dengan menghapus ketentuan periodisasi dan menambahkan pengaturan tentang pengawasan hakim konstitusi yang lebih komprehensif, yaitu dengan menaikkan materi pengaturan Dewan Etik dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ke tingkat undang-undang.

Penulis: Noval Ali Muchtar, S.H.

Abstrak:
Warga Negara Indonesia (WNI) dalam membuat Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagai syarat peralihan hak atas tanah karena pewarisan dibagi menjadi tiga golongan. Bagi WNI penduduk asli, SKW dibuat oleh para ahli waris dengan dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris. Bagi WNI keturunan Tionghoa, akta keterangan hak mewaris dibuat oleh Notaris; dan bagi WNI keturunan Timur Asing, SKW dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Permasalahan timbul pada saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang seharusnya dengan aturan tersebut pengaturan mengenai pembuatan SKW berdasarkan penggolongan penduduk sudah tidak berlaku. Berdasarkan hal tersebut, bagaimanakah sejarah pengaturan tentang kewenangan pembuatan SKW di Indonesia? dan siapakah pihak yang paling berwenang membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris? Penulisan dengan menggunakan metode yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis pihak yang paling berwenang membuat SKW. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor DPT/12/63/69, Menteri Dalam Negeri menugaskan lurah dan camat untuk menguatkan SKW, dan kewenangan Notaris didasarkan Pasal 14 de wet op de Grootbeoken der Nationals Schulds. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa yang paling berwenang untuk membuat SKW adalah Notaris, hal ini didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik bagi perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Penulis: Sutriyanti, S.H.,M.H.

Abstrak:
Direksi perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengurus perseroan. Salah satu tanggung jawab direksi yang bertindak mewakili dan melakukan pengurusan perseroan sehari-hari juga ikut mengurus pajak perseroan. Apabila perseroan mempunyai utang pajak dan mengalami pailit maka pelunasannya menggunakan kekayaan perseroan tetapi karena diwakilkan oleh direksi maka direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi terhadap pembayaran pajak badan yang terutang. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab mantan direksi terhadap pajak terhutang perseroan pailit dan bagaimana pengaturan tanggung jawab direksi terhadap utang pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU tentang KUP). Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab mantan direksi terhadap pajak terhutang perseroan pailit dan dan pengaturan tanggung jawab direksi terhadap utang pajak berdasarkan UU tentang KUP. Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Direksi dapat diminta perbertanggungjawaban atas kerugian atau hutang perseroan pailit sampai dengan harta pribadinya namun tanggung jawab tersebut juga terbatas. Dalam UU tentang KUP yang menjadi penanggungjawab hutang perseroan pailit adalah kurator. Terkait hutang pajak dari perseroan yang telah pailit direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya tetapi dengan mengedepankan prinsip business judgment rule.

← Sebelumnya 1 Selanjutnya →