Jurnal Prodigy

Vol. 5 / No. 1 - 2017

Penulis: Sutriyanti, S.H.,M.H.

Abstrak:
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan yang sangat luas dan memiliki potensi sumber daya alam di wilayah laut yang sangat besar. Dalam kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya alam laut Indonesia sering terjadi permasalahan salah satunya illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Indonesia telah meratifikasi konvensi hukum laut internasional sehingga perlu dilihat pengaturan mengenai tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU Fishing dalam konvensi tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tinjauan hukum laut internasional terkait tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia dan pengaturan sanksi dalam hukum nasional Indonesia bertentangan atau tidak dengan aturan hukum laut internasional. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan melakukan pengkajian sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum laut internasional, tidak diatur spesifik sanksi terhadap IUU Fishing. Tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum laut internasional dan bagian dari wewenang negara Indonesia untuk memberikan sanksi terhadap tindakan kapal asing yang melakukan IUU Fishing. Selain itu, pengaturan sanksi IUU Fishing oleh kapal asing telah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu berupa sanksi tegas dengan membakar dan menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan IUU Fishing.

Penulis: Nita Ariyulinda, S.H., M.H.

Abstrak:
Peredaran obat dan makanan di masyarakat sangat beraneka ragam baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peredaran obat dan makanan di masyarakat banyak menimbulkan permasalahan yaitu beredarnya obat dan makanan ilegal (tanpa izin), serta obat dan makanan dengan kandungan zat kimia berbahaya. Untuk menangani permasalahan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia (RUU POM serta Pemanfaatan OAI). Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan ruang lingkup pengawasan obat dan makanan menjadi kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan apakah judul rancangan undang-undang tersebut sudah tepat jika dilihat dari ruang lingkup pengawasan obat dan makanan. Metode penulisan ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen dan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), BPOM bertugas melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang bertujuan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk. Istilah obat asli Indonesia sudah tidak ada sejak undang-undang tentang farmasi dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU tentang Kesehatan). Sedangkan pemanfaatan obat maupun obat tradisional merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam SKN. Jika dilihat dari kewenangan BPOM dan Kemenkes maka judul RUU POM dan Pemanfaatan OAI tidak tepat.

Penulis: Arrista Trimaya, S.H., M.H.

Abstrak:
Dokter layanan primer merupakan profesi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU tentang Pendidikan Kedokteran). Dokter layanan primer sangat diperlukan sejalan dengan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengharuskan alur pelayanan diawali dari fasilitas primer, seperti di puskesmas, klinik pratama, dan praktik dokter mandiri. Namun, permasalahan yang timbul adalah bagaimana konsep pengaturan dokter layanan primer dalam UU tentang Pendidikan Kedokteran dan sinkronisasinya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU tentang Praktik Kedokteran), yang hanya mengatur mengenai dokter umum, dokter spesialis, dan dokter sub spesialis. Profesi dokter layanan primer justru dinilai akan menghambat dan melanggar akses pelayanan dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengaturan dokter layanan primer dalam UU tentang Pendidikan Kedokteran dan sinkronisasinya dengan UU tentang Praktik Kedokteran serta impilkasi hukum keberadaan dokter layanan primer dalam praktik kedokteran di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap prinsip dasar negara dalam mewujudkan jaminan kesehatan melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, sistem pelayanan kesehatan primer, serta peraturan perudang-undangan. Keberadaan dokter layanan primer memberikan perubahan pada penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang menimbulkan implikasi hukum. Hal ini terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan profesi dokter layanan primer, mencakup standar pendidikan profesi, pelaksanaan uji kompetensi, pemberian sertifikat kompetensi, penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan, dan penyiapan rumah sakit pendidikan. Kata Kunci: Dokter Layanan Primer, Pendidikan Kedokteran, Prinsip Praktik Kedokteran.

Penulis: Akhmad Aulawi, S.H., M.H.

Abstrak:
Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar memiliki potensi ekonomi yang tinggi, salah satunya melalui keberadaan wakaf. Potensi ekonomi ini belum dimaksimalkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah bersama dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia menginisiasi sebuah lembaga keuangan syariah yaitu bank wakaf ventura untuk mengelola dana wakaf yang beredar untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk hukum, legalitas pendirian, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dibentuknya bank wakaf ventura. Tujuan penulisan untuk mengetahui aspek bentuk hukum, legalitas pendirian, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dengan dibentuknya bank wakaf ventura. Metode penulisan disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis dalam tulisan ini disimpulkan bahwa pembentukan bank wakaf ventura dilakukan dengan bentuk hukum perusahaan modal ventura syariah dengan aspek legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu pembentukan bank wakaf ventura perlu disinkronisasikan dengan undang-undang yang terkait. Kata kunci: keuangan syariah, wakaf, modal ventura.

Penulis: Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.

Abstrak:
Konsekuensi terbentuknya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakibatkan pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) kepada OJK. Meskipun kewenangan BI untuk melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan telah dialihkan, BI tetap memiliki kompetensi untuk memeriksa hal-hal yang terkait dengan makroprudensial bank dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun permasalahan dalam tulisan ini meliputi pengertian kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial serta irisannya terhadap kedua kebijakan tersebut serta penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dalam regulasi perbankan. Sedangkan tujuan penulisan untuk mengetahui pengertian kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial serta irisannya terhadap kedua kebijakan tersebut serta penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dalam regulasi perbankan. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yang bertitik tolak dari hukum positif lalu dianalisis secara kualitatif untuk menarik simpulan. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu BI untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada perbankan. Dengan demikian terdapat dua institusi yaitu BI dan OJK yang memiliki kompetensi atas pengaturan dan pengawasan bank. Oleh karena itu, perlu ada harmonisasi dan koordinasi yang baik antara BI dan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank agar masalah tersebut tidak menyulitkan bank karena adanya tumpang tindih. Sebaiknya pengaturan soal ruang lingkup mikroprudensial dan ruang lingkup makroprudensial dicantumkan dalam perubahan UU tentang Perbankan. Kata kunci: makroprudensial, mikroprudensial, perbankan.

Penulis: Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.

Abstrak:
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam perkembangannya terdapat pembentukan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Namun demikian terbitnya undang-undang tersebut masih menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap berbagai pengaturan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahan yaitu apakah perbedaan antara pemilihan kepala daerah di pemerintahan-pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa di Indonesia dan bagaimana keistimewaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perbedaan pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan yang bersifat istimewa di Indonesia dan mengetahui keistimewaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang mengatur mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa. Simpulan dari permasalahan ini bahwa perbedaan pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terletak pada mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi istimewa dikarenakan adanya perbedaan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Kata Kunci: Kepala Daerah, Bersifat Khusus, Bersifat Istimewa.

Penulis: Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.

Abstrak:
Sebagai negara hukum Indonesia menganut paham sistem hukum eropa kontinental yang lebih mengutamakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) daripada hukum tidak tertulis. Di sisi lain berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya (hukum adat) yang telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum adat sebagai living law dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu perlu diketahui juga mengenai sikap negara terhadap keberadaan Hukum Adat berdasarkan prinsip NKRI. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Secara umum hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berupa ketentuan atau nilai yang hidup (living law) yang ditaati oleh masyarakat hukum adat. Hukum adat merupakan bagian dari hukum Indonesia yang seharusnya tidak bertentangan dan bersifat saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis. Kata kunci : negara hukum, hukum tertulis, hukum adat, nilai yang hidup.

Vol. 5 / No. 2 - 2017

Penulis: Kuntari, S.H., M.H.

Abstrak:
Ketentuan Pasal 36E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU tentang Nakeswan) memungkinkan importasi ternak dan/atau produk hewan baik yang berasal dari negara tertentu yang bebas penyakit hewan (country based) maupun dari setiap zona tertentu dari wilayah suatu negara yang bebas penyakit hewan (zone based). Pasal 59 ayat (2) UU tentang Nakeswan membatasi harus dengan country based. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengimpor dan tidak selaras dengan tujuan awal UU tentang Nakeswan yaitu untuk melindungi wilayah Indonesia dari masuk dan menyebarnya penyakit hewan. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana arah pengaturan importasi ternak dan/atau produk hewan dalam UU tentang Nakeswan dan bagaimana keberadaan Pasal 36E UU tentang Nakeswan sebagai dasar pengaturan impor ternak dan/atau produk hewan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 129/PUU-XIII/2015. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum terkait pelaksanaan importasi hewan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa UU tentang Nakeswan memungkinkan pelaksanaan country based dan zone based. Penerapan keduanya harus diikuti kewaspadaan otoritas veteriner dan karantina untuk memastikan terlaksananya peraturan nasional dan internasional secara utuh dan bertanggung jawab. Kunci efektivitas penerapan Pasal 36E UU tentang Nakeswan berada pada frasa “dalam hal tertentu” yang perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menerapkan keduanya di Indonesia. Kata kunci: peternakan, ternak, produk hewan, importasi

Penulis: Achmadudin Rajab, S.H., M.H.

Abstrak:
Pada saat ini pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam 3 (tiga) Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Ketiga undang-undang ini masih berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan secara serentak. Terdapatnya 2 (dua) kali perubahan UU tentang Penetapan Perppu Pilkada menujukkan bahwa undang-undang ini masih jauh dari sempurna. Bahkan pasca perubahan terakhir UU tentang Penetapan Perppu Pilkada, masih ada sejumlah persoalan yang lahir dari dikabulkannya beberapa permohonan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui masing-masing putusan Mahkamah Konstitusi pasca perubahan terakhir UU tentang Penetapan Perppu Pilkada dan untuk mengetahui apakah UU tentang Penetapan Perppu Pilkada perlu dirubah kembali atau dilakukan penggantian. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diyakini bahwa cukuplah urgensi untuk melakukan perubahan ketiga atas UU tentang Penetapan Perppu Pilkada. Kata Kunci: Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perubahan undang-undang

Penulis: Bagus Prasetyo, S.H., M.H.

Abstrak:
Abstrak Kekayaan bangsa Indonesia yang melimpah diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Tentang Pemajuan Kebudayaan). Permasalahan dalam tulisan ini, bagaimana arah pengaturan kebudayaan di Indonesia dan hal apa yang perlu disiapkan dalam menjalankan UU tentang Pemajuan Kebudayaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui arah pengaturan kebudayaan di Indonesia dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan dan hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menjalankan UU tentang Pemajuan Kebudayaan agar dapat menjadi efektif. Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif. Arah pemajuan kebudayaan berdasarkan UU tentang Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan semangat bahwa kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan langkah strategis dalam melakukan pemajuan kebudayaan yang dilakukan yaitu melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Agar UU tentang Pemajuan Kebudayaan dapat berjalan efektif maka perlu dipersiapkan Pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan. Kedua, mempersiapkan sumber daya manusia sebagai operator pusat data objek pemajuan kebudayaan termasuk menyiapkan standar kompetensi bagi operator pusat data mulai dari pendidikan dan pelatihan hingga sertifikasi. Ketiga, mempersiapkan sarana prasarana seperti komputer, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, serta taman budaya di daerah. Keempat, berupaya merubah paradigma di masyarakat menjadi bahwa pemajuan kebudayaan harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, dan bukan sebagai beban biaya. Kelima, melakukan berbagai upaya agar masyarakat kembali mencintai budayanya. Kata kunci: hukum, pemajuan kebudayaan, warisan budaya nasional

Penulis: Arif Usman, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah beberapa kali diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), salah satu putusan MK adalah putusan nomor 35/PUU-X/2012 yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yang intinya adalah hutan adat tidak lagi berstatus sebagai hutan negara, melainkan berstatus sebagai hutan hak. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah status hutan adat pasca putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan implikasi pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Adapun tujuan adalah memahami dan mengetahui status hutan adat dan implikasi pengelolaan hutan adat. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan melakukan pengkajian sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis dengan analisis deskriptif. Konsekuensi yuridis dari keputusan ini, maka terdapat tiga nomenklatur status hutan di Indonesia yaitu hutan negara, hutan hak dan hutan adat. Implikasi pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat ada dua, implikasi positif yaitu menguatkan pengakuan dan perlindungan Negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya dan implikasi negatif yaitu dapat memicu terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha dan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan hutan adat sehingga kelestarian hutan adat terancam. Kata kunci: putusan mahkamah konstitusi, status hutan, masyarakat hukum adat.

Penulis: Rina Sartika Pamela, S.T., M.H.

Abstrak:
Perubahan peta politik pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebabkan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda Tahun 2014). Khusus untuk sektor kehutanan, UU Pemda Tahun 2014 memberikan pergeseran/perubahan urusan pemerintahan dengan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahan mengenai bagaimana pergeseran urusan dan kewenangan antar tingkat pemerintahan berdasarkan UU Pemda Tahun 2014 serta bagaimana implikasi hukumnya. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pergeseran urusan dan kewenangan antar-tingkat pemerintahan tersebut. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode hukum normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pergeseran pembagian urusan bidang kehutanan meliputi sub urusan perencanaan hutan, pengelolaan hutan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta pengawasan kehutanan. Implikasi hukum dari pergeseran ini antara lain pemerintah pusat tetap melibatkan pemerintah provinsi dalam proses pengukuhan kawasan hutan, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan mengajukan area penggunaan lain dikarenakan kewenangan tersebut ditarik dan dikonsolidasikan seluruhnya di tingkat provinsi, institusi kesatuan pengelolaan hutan di tingkat kabupaten akan berada di bawah otoritas provinsi, dan tahapan pemberian izin lokasi dalam kawasan hutan dimulai dari pemeriksaan usulan oleh balai pemantapan kawasan hutan dan meminta pertimbangan teknis provinsi melalui dinas kehutanan provinsi serta diajukan kepada menteri untuk mengeluarkan keputusan (izin lokasi) perubahan kawasan. Kata Kunci: pemerintahan daerah, pergeseran/perubahan kewenangan, pengelolaan hutan

Penulis: Mardisontori, S.Ag., LLM

Abstrak:
Selama tahun 2017, Presiden Joko Widodo sudah dua kali menggunakan hak konstitusionalnya dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Perppu Perpajakan) dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Kedua Perppu tersebut diterbitkan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu. Perppu Ormas khusunya, sudah banyak dilakukan judicial review oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi (MK).Namun, tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Perppu dapat diuji oleh MK. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebutkan bahwa MK berwenang menguji undang-undang, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan dinyatakan setingkat dengan undang-undang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Perppu dapat diuji oleh MK dan bagaimana landasan hukumnya. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perppu serta putusan MK. Meskipun secara eksplisit tidak ditemukan kewenangan MK dalam pegujian Perppu, akan tetapi berdasarkan alasan bahwa Perppu setingkat dengan UU dan muatan materi Perppu juga sama dengan muatan UU, maka MK berwenang untuk menguji Perppu walaupun Perppu belum mendapat persetujuan atau penolakan oleh DPR. Hal ini supaya hak konstitusi masyarakat tetap dijamin. Kata Kunci: Perppu, pengujian, Mahkamah Konstitusi

Penulis: Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.

Abstrak:
Pengujian dan pembatalan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan produk bersama antara kepala daerah kabupaten/kota dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten/kota menghadapi dualisme pengaturan. Satu sisi pengujiannya dapat dilakukan melalui judicial review di Mahkamah Agung. Di sisi lain, dalam praktiknya selama ini dilakukan juga pembatalan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melalui suatu executive review. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 kemudian membatalkan proses executive review yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tulisan ini mengkaji secara yuridis normatif bagaimana dualisme pembatalan dan pengujian peraturan daerah kabupaten/kota dan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Putusan Mahkamah Konstitusi mengakhiri dualisme tersebut namun peran pemerintah dalam mengevaluasi rancangan perda kabupaten/kota tetap berjalan. Putusan Mahkamah Konstitusi hakikatnya menginginkan perbaikan mekanisme penertiban perda agar lebih hati-hati. Proses evaluasi rancangan perda menjadi hal yang sangat signifikan dalam pembentukan perda, sehingga peran pemerintah pusat dituntut lebih kuat dan memadai dalam mengawal lahirnya berbagai perda. Kata kunci: peraturan daerah kabupaten/kota, pengujian dan pembatalan peraturan daerah, judicial review, executive review.

Penulis: Nova Manda Sari, S.H., M.H.

Abstrak:
Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak WNI oleh WNA merupakan salah satu jenis dari pengangkatan anak yang ada di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No.54 Tahun 2007). Lemahnya pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak WNI oleh WNA menimbulkan permasalahan yuridis. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yuridis dalam pengangkatan anak WNI oleh WNA dan solusi untuk mengatasi permasalahan yuridis pengangkatan anak WNI oleh WNA. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Akibat lemahnya pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan sehingga berdampak pada, Pertama, penyimpangan motif pengangkatan anak dari prinsip dasar pengangkatan anak seperti perdagangan anak yang berkedok pengangkatan anak internasional; dan Kedua, lemahnya bimbingan dan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh WNA. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain perlu sosialisasi ketahanan keluarga pranikah dan pascanikah agar mengetahui dan meningkatkan kewaspadaan sindikat perdagangan anak yang berkedok pengangkatan anak internasional, dan perlu mengubah peraturan pelaksana pengangkatan anak. Kata kunci: pengangkatan anak, warga negara Indonesia, warga negara asing

Penulis: Atisa Praharini, S.H., M.H.

Abstrak:
Perkembangan teknologi informasi membuat banyak hal menjadi instan, mudah, dan praktis, termasuk dalam membeli obat. Obat keras yang seharusnya dibeli di apotek dan harus dengan resep dokter, saat ini dapat dibeli melalui media online, padahal obat keras adalah obat yang berkhasiat keras dan apabila dikonsumsi secara sembarangan dapat berbahaya seperti meracuni tubuh, memperparah penyakit, bahkan menyebabkan kematian. Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan ,mengenai jual beli obat keras melalui media online ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan implikasi hukum yang berpotensi terjadi dari jual beli obat keras melalui media online. Tujuan penulisan ini mengetahui jual beli obat keras melalui media online ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan implikasi hukum yang berpotensi terjadi dari jual beli obat keras melalui media online. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan beberapa literatur terkait. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur secara tegas mengenai jual beli obat keras melalui media online. Implikasi dari penjualan obat keras melalui media online sangat berpotensi membahayakan pembeli/konsumen seperti terjadinya pemalsuan resep, informasi mengenai obat kurang jelas, proses pengiriman yang dapat mengganggu stabilitas obat, dan kesalahan pengiriman obat. Kata kunci: obat, apoteker, online

Penulis: Riyani Shelawati, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU tentang Paten), para inventor sebagai pemegang paten dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan menjaminkan paten dari hasil invensinya. Adanya ketentuan dalam UU tentang Paten yang menjadikan paten sebagai objek jaminan fidusia tidak serta merta membuat pihak perbankan dengan mudah memberikan pinjamannya. Sampai saat ini, pengajuan kredit dengan menggunakan objek jaminan kredit berupa paten belum pernah dilakukan di Indonesia. Tulisan ini mengangkat permasalahan apa yang menjadi landasan sehingga paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan bagaimana mekanisme penjaminan paten sebagai objek jaminan fidusia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi landasan sehingga paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan mekanisme penjaminan paten sebagai objek jaminan fidusia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan paten telah memenuhi persyaratan objek jaminan, yakni paten termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud dan memiliki hak kepemilikan, dapat beralih dan dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya, dan memiliki nilai ekonomis. Paten yang dijadikan objek jaminan fidusia harus didaftarkan dalam daftar umum paten dan kantor pendaftaran fidusia. Layak atau tidaknya suatu paten dijadikan jaminan objek fidusia ditentukan berdasarkan penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi yang harus dilakukan oleh pemberi pinjaman sebelum memberikan pinjaman. Kata kunci: paten, kekayaan intelektual, jaminan, fidusia

Penulis: Noor Ridha Widiyani, S.H.

Abstrak:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemerintah daerah harus mempunyai strategi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, oleh karena itu ekonomi rakyat yang menjangkau usaha mikro seharusnya dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pendapatan asli daerah serta pendayagunaan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi. Potensi penerimaan pajak dari pelaku usaha ekonomi kerakyatan khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberikan perhatian oleh pemerintah daerah, termasuk juga mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, meningkatnya ekonomi kerakyatan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatnya pendapatan asli daerah akan memberikan kesejahteraan rakyat. Kata kunci: keuangan daerah, ekonomi kerakyatan, pendapatan asli daerah

Penulis: Muhammad Yusuf, S.H.

Abstrak:
Minyak mentah dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia. Posisi strategis minyak dan gas bumi tidak lain dalam hal kebutuhan pasokan energi yang dipergunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Semakin menurunnya jumlah lifting minyak dan gas bumi serta pengelolaan kelembagaan yang tidak tepat merupakan permasalahan utama yang menyebabkan kekurangan pasokan energi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi ke depan dan implikasi hukum dari pembentukan induk usaha (holding company) minyak dan gas bumi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan data skunder yang dianalisis secara deskriptif analitis. Melihat besarnya sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia dan kebutuhan akan minyak dan gas bumi, maka diperlukan pengelolaan secara tepat melalui pembentukan suatu kelembagaan yang secara fungsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembentukan kebijakan, pengendalian, regulasi maupun pengawasan. Pengaturan mengenai pengelolaan minyak dan dan gas bumi kedepannya dilaksanakan melalui pembentukan induk usaha (holding company) yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) saat ini sekaligus meningkatkan perolehan lifting minyak dan gas bumi melalui peningkatan cadangan terbukti, penemuan wilayah kerja baru, dan kebijakan ekspor maupun impor. Kata Kunci: minyak bumi, gas bumi, induk usaha

Vol. 6 / No. 1 - 2018

Penulis: Olsen Peranto, S.H.

Abstrak:
Dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Majelis Umum PBB dapat melakukan intervensi terhadap suatu pertikaian internasional ketika Dewan Keamanan gagal menjalankan fungsinya. Intervensi tersebut nampak sangat signifikan dalam beberapa penyelesaian konflik internasional. Majelis Umum mengeluarkan resolusi Nomor A/ES-10/L/22 dalam kasus inisiasi pemindahan kantor diplomatik AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Status Jerusalem menurut Resolusi PBB adalah “corpus separatum” yang artinya memiliki status khusus di bawah otorisasi PBB. Permasalahan yang akan dikaji adalah terkait pemindahan kantor diplomatik dari Tel Aviv ke Jerusalem oleh AS, Resolusi Majelis Umum terhadap tindakan AS tersebut, serta implikasinya bagi AS menurut Piagam PBB. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tindakan relokasi kantor diplomatik AS ke Jerusalem, Resolusi MU terhadap AS, dan implikasinya bagi AS menurut Piagam PBB. Tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Tindakan AS terhadap Jerusalem telah melanggar prinsip dan tujuan PBB khususnya dalam penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah atas Jerusalem serta melakukan pelanggaran terhadap perdamaian. Resolusi Nomor A/ES-10/L/22 secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. Meskipun resolusi tersebut tidak mengikat dan hanya bersifat rekomendasi, namun dalam praktik senantiasa ditaati dan efektif dalam penyelesaian konflik internasional karena mengandung bobot moral yang bersumber dari pendapat mayoritas anggota PBB. Penyalahgunaan veto di Dewan Keamanan yang mengakibatkan masuknya intervensi Majelis Umum tersebut menjadi suatu isu krusial dalam kerangka Piagam PBB meski pada prinsipnya tidak menghalangi peran Majelis Umum dalam menyelesaikan konflik internasional.

Penulis: Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.

Abstrak:
Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) sudah tidak dapat lagi mengantisipasi perkembangan kemajuan teknologi di bidang penyiaran terutama terkait dengan perubahan sistem penyiaran analog menjadi sistem penyiaran digital. Hal ini disebabkan memasuki abad 21 organisasi internasional yang mengatur penyiaran televisi dan radio di seluruh dunia yaitu International Telecommunication Union (ITU) telah menetapkan bahwa tidak akan ada lagi frekuensi analog yang digunakan untuk penyiaran di seluruh dunia. Hal ini memicu persoalan karena di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur digitalisasi penyiaran sebab Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masih mengatur terbatas pada penyiaran analog. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yaitu apakah urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia dan mengetahui pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang menguatkan urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia dan mendapatkan pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Simpulan dari permasalahan ini adalah migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia sudah mendesak untuk dilakukan dan memerlukan kepastian hukum berupa pengaturan dalam undang-undang dan pilihan model pengelolaan migrasi analog ke digital harus berdasarkan pertimbangan kemanfaatan yang maksimal dapat diterima oleh masyarakat.

Penulis: Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto, S.H.

Abstrak:
Konstitusionalitas hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar hukum tata negara yang didasarkan pada perbedaan penafsiran terhadap dasar pengaturan hak angket, yaitu Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3) beserta penjelasannya. Pihak yang setuju beranggapan bahwa hak angket merupakan bentuk pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang, sementara pihak kontra beranggapan bahwa hak angket seharusnya ditujukan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah saja. Polemik tidak mereda pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, dan 40/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan Para Pemohon, dengan pendapat berbeda dari 4 (empat) orang hakim MK. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui praktik hak angket di Indonesia selama ini dan perbandingan praktik hak angket di beberapa parlemen negara lain, serta untuk mengetahui konstitusionalitas hak angket. Metode penulisan yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Tulisan ini menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam praktik hak angket di Indonesia, KPK bukan satu-satunya lembaga independen di luar eksekutif yang pernah diangket; Kedua, praktik di beberapa parlemen negara lain menunjukkan bahwa hak angket dapat dilakukan untuk pelaksanaan undang-undang dan ditujukan di luar eksekutif; dan Ketiga, hak angket terhadap KPK konstitusional berdasarkan hukum positif, putusan Mahkamah Konstitusi, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan prosedur pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK (Pansus Hak Angket KPK). Penulis menyarankan agar segera dilakukan revisi terhadap rumusan Pasal 79 ayat (3) UU tentang MD3 dan penjelasannya, agar tidak lagi menimbulkan multitafsir.

Penulis: Agus Priyono, S.H.

Abstrak:
Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memiliki implikasi bertambahnya objek praperadilan salah satunya yakni pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Meskipun pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka telah masuk sebagai objek praperadilan namun masih terdapat persoalan hukum dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang coba diangkat dalam tulisan ini yakni terkait prosedur dalam pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan, apakah hakim dapat memeriksa substansi pokok perkara atau hanya memeriksa dalam aspek formil. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana reformulasi pengaturan prosedur pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU tentang HAP) yang akan datang. Penulis dalam menganalisis permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggabungkan teori pengawasan horizontal dalam hukum acara pidana dan teori pembentukan undang-undang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertama, perluasan kewenangan praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terkait pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka didasarkan pada pertimbangan bahwa penetapan tersangka merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang perlu diawasi pelaksanaannya agar tidak melanggar hak asasi tersangka. Kedua, bahwa reformulasi pengaturan kewenangan praperadilan dalam memeriksa sah atau tidak tersangka dititikberatkan pada pengaturan bahwa prosedur pemeriksaan penetapan tersangka tersebut perlu diatur dalam RUU tentang HAP secara jelas dan pasti. Kemudian, hakim dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka selayaknya hanya bersifat administratif dan tidak masuk kepada substansi pokok perkara, hal ini guna menghindari tumpang tindih dengan kewenangan hakim dalam acara pemeriksaan biasa.

Penulis: Nita Ariyulinda, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU tentang Tenaga Kesehatan) mengatur mengenai pembentukan hanya satu organisasi profesi yang tertuang dalam Pasal 50 ayat (2). Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan mengandung makna bahwa setiap masing-masing kelompok tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Dalam pasal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah pengaturan Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan dapat mengurangi hak masing-masing kelompok tenaga kesehatan untuk berserikat dan berkumpul, mengingat adanya pembatasan untuk pembentukan organisasi profesi tenaga kesehatan. Sebagaimana diketahui bahwa hak berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan pembentukan satu organisasi profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan dan bagaimanakah pengaturan Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan ditinjau dari perspektif konstitusi. Tujuan penulisan adalah mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan terkait mengenai hanya satu organisasi profesi dan untuk mengetahui bagaimana Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan dalam perspektif konstitusi. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan mengatur tentang pembentukan hanya satu organisasi profesi. Hal ini dilatarbelakangi oleh peran dan fungsi dari organisasi profesi, sehingga tidak mengurangi hak seseorang untuk berserikat dan berkumpul.

Penulis: Meirina Fajarwati, S.H.

Abstrak:
Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU No. 17 Tahun 2016) yang di dalamnya memuat sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun keberadaan kebiri kimia ini menemui berbagai penolakan salah satunya dari eksekutorial kebiri kimia. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tulisan ini akan mengkaji mengenai bagaimana dasar pertimbangan pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan bagaimana pengaturan kebiri kimia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 ditinjau dari asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang. Tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan pengaturan kebiri kimia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 ditinjau dari asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan atau data sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Pertama, kebiri kimia diharapkan dapat memberikan efek jera dan menurunkan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak. Kedua, pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 tidak mencerminkan asas dapat dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Berdasarkan kesimpulan tersebut diperoleh suatu saran yaitu untuk mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak maka aparat penegak hukum harus menjatuhkan sanksi yang maksimal bagi pelaku.

Penulis: Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.

Abstrak:
Sebagai daerah otonom, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak. Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat permasalahan mengenai perbedaan pelaksanaan insentif dengan upah pungut serta fungsi dari insentif untuk instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Pemberian insentif sebagai pendorong bagi aparat pemungut pajak untuk meningkatkan kinerja dalam memungut pajak, dengan demikian pemberian insentif diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pemberian Insentif diharapkan mampu membuat aparat termotivasi sehingga dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggungjawab. Sehingga pemberian insentif pemungutan tidak hanya sebagai reward dan tambahan penghasilan kepada petugas pemungut, juga sebagai sarana bagi instansi pemungut pajak di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tentunya juga untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Penulis: Yanuar Putra Erwin, S.H.

Abstrak:
Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonominya. Permasalahan tersebut menarik dan penting untuk dikaji lebih mendalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui apakah pekerja anak tersebut dilarang atau dilegalkan, dibiarkan atau dilindungi. Tulisan ini mengkaji perlindungan hukum pekerja anak dan implikasi hukum mempekerjakan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis normatif. Anak pada umumnya tidak seharusnya bekerja atau dipekerjakan karena terdapat larangan mempekerjakan anak. Namun peraturan perundang-undangan memberikan keleluasaan terhadap anak dengan kondisi dan syarat tertentu bahwa anak diperbolehkan melakukan pekerjaan tertentu sepanjang pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa anak dilarang dipekerjakan dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi, sebab hal tersebut dapat berimplikasi pada pemberian sanksi pidana kepada pemberi kerja yang bersangkutan.

Penulis: Chairul Umam, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU tentang Penjaminan) telah diundangkan tahun 2016 lalu. Namun demikian secara normatif, Undang-Undang tentang Penjaminan masih menyimpan persoalan terutama keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU tentang Perasuransian) dan praktiknya yang sudah berjalan sebelum adanya UU tentang Penjaminan. Permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini mengenai bagaimana penjaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU tentang Penjaminan serta apa permasalahan dan persinggungannya dengan UU tentang Perasuransian. Tujuan penulisan untuk mengetahui penjaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU tentang Penjaminan serta permasalahan dan persinggungannya dengan UU tentang Perasuransian. Metode penulisan disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis perundang-undangan di bidang penjaminan dan di bidang perasuransian serta berbagai referensi terkait lainnya. Berdasarkan analisis dalam kajian ini disimpulkan bahwa perlu segera dilakukan revisi terbatas terhadap norma pasal dalam UU tentang Perasuransian yang akan berdampak pada sektor usaha penjaminan dan usaha jasa keperantaraan/pialang dan usaha reasuransi yang masih melakukan usaha di sektor penjaminan harus melepaskan usahanya untuk menghindari tumpang tindih dan demi terwujudnya kepastian hukum di sektor usaha penjaminan.

← Sebelumnya 1 Selanjutnya →