Naskah Akademik

NA RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan / 2018

Sekilas:
Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan membutuhkan pengurusan dan pengelolaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sumber daya hutan mempunyai peran penting terhadap penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya pengolahan hasil hutan, tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi telah diperluas dengan pemanfaatan lainnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, serta tuntutan perkembangan keadaan pada saat ini. Selain itu, perubahan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga didasarkan atas beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014.

NA RUU tentang Perikanan / 2018

Sekilas:
Jangkauan dan arah pengaturan RUU Perikanan bertujuan untuk menegakkan kedaulatan kemaritiman Indonesia sekaligus melaksanakan pemanfaatan sumber daya perikanan yang terkandung di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arah pengaturan yang ingin diwujudkan dalam RUU Perikanan yaitu untuk meningkatkan produktivitas sumber daya ikan baik perikanan tangkap maupun budidaya, pelestarian lingkungan pembudidayaan ikan, pemanfaatan sistem pendukung perikanan dan penegakan hukum di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia agar dapat berdaya guna dan bersaing guna. Untuk mencapai hal tersebut maka penyelenggaraan perikanan memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu: a. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Perikanan; b. menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Sumber Daya Ikan; c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; d. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan Ikan dan industri lainnya; e. meningkatkan penerimaan dan devisa negara; f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; dan g. mendorong perluasan dan kesempatan kerja serta berusaha.

NA RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan / 2017

Sekilas:
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan pembangunan nasional maka penyediaan prasarana jalan ditujukan untuk melayani dan meniadakan hambatan bagi pergerakan barang dan manusia untuk semua warga negara dan sekaligus menjaga agar prasarana jalan tetap ada dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selain itu penyediaan prasarana jalan diarahkan untuk mencapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional.

NA RUU Jalan / 2016

Sekilas:
Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas dibentuknya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan). Pembentukan Naskah Akademik ini didasarkan karena pelaksanaan UU Jalan sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat, di antaranya perlunya percepatan pembangunan jalan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan, kinerja jalan, pembiayaan jalan daerah dan pembangunan jalan di wilayah perbatasan Negara termasuk kerjasama pembangunan jalan lintas Negara.

NA RUU Kebidanan / 2016

Sekilas:
Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pengaturan kebidanan di Indonesia. Keberadaan kebidanan yang profesional sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak sebagai aset utama bangsa. Oleh karena itu penempatan wilayah kerja dan pengupahan bidan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak harus dijamin dan diperhatikan secara menyeluruh oleh Negara. Landasan pengaturan dalam Undang-Undang sangat dibutuhkan agar setiap bidan mempunyai kemampuan pelayanan kebidanan yang profesional dengan kompetensi klinis (midwifery care), sosial-budaya untuk menganalisa, mengadvokasi dan memberdayakan masyarakat guna peningkatan kesehatan ibu dan anak.

NA RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem / 2016

Sekilas:
Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas dibentuknya RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. Urgensi dari pembentukan Naskah Akademik ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya (UU KSDHAE) dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dimasyarakat, diantaranya perkembangan tata pemerintahan yaitu otonomi daerah yang memerlukan perubahan dan penyesuaian beberapa materi yang ada dalam UU KSDAHE, terutama terhadap substansi yang masih mencerminkan kebijakan yang bersifat sentralistik dan berpotensi untuk menimbulkan konflik kewenangan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang belum diatur dalam UU KSDAHE, antara lain mengenai kawasan konservasi laut dan penentuan batas- batas wilayah konservasi (sistem zonasi)

NA RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik / 2016

Sekilas:
Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pengaturan serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik di Indonesia. Pembentukan Naskah Akademis disusun terutama untuk mengetahui perkembangan kajian teori dan praktik empiris terhadap pelaksanaan serah simpan karya cetak, karya rekam dan karya elektronik yang terjadi selama ini, serta bagaimana pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berikut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

NA RUU Sistem Budidaya Tanaman / 2016

Sekilas:
Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas dibentuknya RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman. Urgensi dari pembentukan Naskah Akademik ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat, di antaranya UU SBT dinilai menurunkan dan merugikan kepentingan (ekonomi) petani, berpotensi menimbulkan terjadinya kriminalisasi petani oleh perusahaan-perusahaan perbenihan, beberapa kebijakan pemerintah terkait subsidi pupuk dan benih masih sulit diakses oleh petani, dan adanya permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas beberapa substansi pelaksanaan Undang-Undang ini yaitu Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

NA RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / 2016

Sekilas:
Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP). TJSP telah menjadi suatu kebutuhan dan berimplikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan, pembangunan pemerintah, memperkuat investasi perusahaan, serta memperkuat jaringan kemitraan. Ketentuan yang mengatur mengenai TJSP masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang namun belum mengatur secara komprehensif bahkan masih berupa himbauan, sehingga program TJSP masih beragam berupa program berkelanjutan atau hanya bersifat charity atau filantrophy semata.

← Sebelumnya 1 Selanjutnya →