Naskah Akademik

NA RUU Jalan / 2016

Sekilas:
Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas dibentuknya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan). Pembentukan Naskah Akademik ini didasarkan karena pelaksanaan UU Jalan sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat, di antaranya perlunya percepatan pembangunan jalan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan, kinerja jalan, pembiayaan jalan daerah dan pembangunan jalan di wilayah perbatasan Negara termasuk kerjasama pembangunan jalan lintas Negara.

NA RUU Kebidanan / 2016

Sekilas:
Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pengaturan kebidanan di Indonesia. Keberadaan kebidanan yang profesional sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak sebagai aset utama bangsa. Oleh karena itu penempatan wilayah kerja dan pengupahan bidan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak harus dijamin dan diperhatikan secara menyeluruh oleh Negara. Landasan pengaturan dalam Undang-Undang sangat dibutuhkan agar setiap bidan mempunyai kemampuan pelayanan kebidanan yang profesional dengan kompetensi klinis (midwifery care), sosial-budaya untuk menganalisa, mengadvokasi dan memberdayakan masyarakat guna peningkatan kesehatan ibu dan anak.

NA RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem / 2016

Sekilas:
Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas dibentuknya RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. Urgensi dari pembentukan Naskah Akademik ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya (UU KSDHAE) dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dimasyarakat, diantaranya perkembangan tata pemerintahan yaitu otonomi daerah yang memerlukan perubahan dan penyesuaian beberapa materi yang ada dalam UU KSDAHE, terutama terhadap substansi yang masih mencerminkan kebijakan yang bersifat sentralistik dan berpotensi untuk menimbulkan konflik kewenangan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang belum diatur dalam UU KSDAHE, antara lain mengenai kawasan konservasi laut dan penentuan batas- batas wilayah konservasi (sistem zonasi)

NA RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik / 2016

Sekilas:
Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pengaturan serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik di Indonesia. Pembentukan Naskah Akademis disusun terutama untuk mengetahui perkembangan kajian teori dan praktik empiris terhadap pelaksanaan serah simpan karya cetak, karya rekam dan karya elektronik yang terjadi selama ini, serta bagaimana pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berikut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

NA RUU Sistem Budidaya Tanaman / 2016

Sekilas:
Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas dibentuknya RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman. Urgensi dari pembentukan Naskah Akademik ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat, di antaranya UU SBT dinilai menurunkan dan merugikan kepentingan (ekonomi) petani, berpotensi menimbulkan terjadinya kriminalisasi petani oleh perusahaan-perusahaan perbenihan, beberapa kebijakan pemerintah terkait subsidi pupuk dan benih masih sulit diakses oleh petani, dan adanya permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas beberapa substansi pelaksanaan Undang-Undang ini yaitu Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

NA RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / 2016

Sekilas:
Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP). TJSP telah menjadi suatu kebutuhan dan berimplikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan, pembangunan pemerintah, memperkuat investasi perusahaan, serta memperkuat jaringan kemitraan. Ketentuan yang mengatur mengenai TJSP masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang namun belum mengatur secara komprehensif bahkan masih berupa himbauan, sehingga program TJSP masih beragam berupa program berkelanjutan atau hanya bersifat charity atau filantrophy semata.

← Sebelumnya 1 Selanjutnya →