Proceeding

FORUM DISKUSI DAN FOCUS GROUP DISCUSSION “PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG” / 27-09-2018

Sekilas:
Narasumber: K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum, Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., M.H, Drs. Ferry Mursyidan Baldan, Dr. Pataniari Siahaan, S.T., M.H., Drs. H. Darul Siska, Romo Benny Susetyo Pr. Antonius, Teguh Nirwahyudi, Prof. Dr. Cecep Darmawan, M.Si., M.H., Irjen Pol. Drs. Darma Pangrekun, M.M., M.H., Prof. Wawan Setiawan, M.Kom., Dr. Asep Salahudin, Dr. Fendy Setiawan, S.Sos., M.H., Dr. Dewi Suryati Budiwati, S.Sen., Mpd., Diasma S. Swandaru, S.Sos., M.H., Chaeder Bamualim, Wawan Fahrudin

FREEPORT: QUO VADIS? / 09-03-2017

Sekilas:
Narasumber: a. Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS (Dirjen Minerba Kementerian ESDM) b. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D c. Dr. Chandra Yusuf, S.H., L.L.M., M.B.A. d. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

MENANGKAP ASPIRASI PUBLIK MENGENAI RENCANA REVISI UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI / 22-03-2017

Sekilas:
Materi Seminar a. Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. b. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. c. Mengapa Revisi UU KPK harus Ditolak! Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. d. Revisi UU KPK ??? Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej S.H., M.Hum. e. Revisi UU KPK Mahaarum Kusuma Pertiwi S.H., M.A., M.Phil.

SIMPOSIUM NASIONAL: INSTITUSIONALISASI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / 30-07-2018

Sekilas:
Narasumber: Arif Wibowo (Wakil Ketua Baleg) Ir. Totok Suprayitno, Ph.d (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan) Dr. Ir. Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (Gubernur Lemhannas) Prof. Dr. Mahfud, MD. (Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2009-2013/Dewan Pengarah BPIP/Guru Besar FH Universitas Islam Indonesia) Prof. Dr. H. Syafii Ma’arif (Dewan Pengarah BPIP) Romo Benny Susetyo (BPIP) Dr. Silverius Y Soeharso (BPIP) Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. (Ketua BPHN) Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si (Pusat Studi Pancasila UGM) Prof. Ahmad Erani Yustika, S.E., M.Sc., Ph.D (Guru Besar FE Universitas Brawijaya/Staf Khusus Kepresidenan Bidang Ekonomi) Dr. Revrisond Baswir, M.BA, Ak (Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada) Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si (Sekretaris Program Doktorum Sosial Fisip Universitas Diponegoro/Anggota DKPP RI Periode 2012-2017) Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.H., M.Si. (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia) Prof. Dr. Susetiawan (Guru Besar Fisip Universitas Gadjah Mada) Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah) Sri Nurherwati, S. H. (Komisioner Komnas Perempuan) Sukoyo, S.H., M.Si. (Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri) Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. (Guru Besar FH Universitas Andalas) Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember) Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. (Tenaga Ahli Madya BPIP)

URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI / 17-03-2017

Sekilas:
Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. b. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. c. Upaya Pelemahan KPK Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. d. Kedudukan KPK dan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.H. 17 Maret 2017 Prosiding Seminar Nasional vi Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI e. Urgensi dan Materi Muatan Perubahan Undang-Undang KPK (Suatu Tinjauan Singkat tentang Rancangan Perubahan UU KPK) Dr. M. Hamdan, S.H., M.H.

URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN / 12-04-2017

Sekilas:
NASKAH AKADEMIK RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. b) DRAF RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. c) POKOK-POKOK PIKIRAN UGM UNTUK REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Dr. Satyawan Pudyatmoko M.Sc. d) PERUBAHAN/REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (UUK) : PARSIAL ATAU TOTAL Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA. e) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERSEPEKTIF APLIKASI ILMU KEHUTANAN Dr. Sofyan P. Warsito f) KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM DALAM PENGELOLAAN KEHUTANAN Dr. Muhammad Ali Imron

← Sebelumnya 1 Selanjutnya →