Proceeding

FREEPORT: QUO VADIS? / 09-03-2017

Sekilas:
Narasumber: a. Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS (Dirjen Minerba Kementerian ESDM) b. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D c. Dr. Chandra Yusuf, S.H., L.L.M., M.B.A. d. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

MENANGKAP ASPIRASI PUBLIK MENGENAI RENCANA REVISI UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI / 22-03-2017

Sekilas:
Materi Seminar a. Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. b. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. c. Mengapa Revisi UU KPK harus Ditolak! Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. d. Revisi UU KPK ??? Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej S.H., M.Hum. e. Revisi UU KPK Mahaarum Kusuma Pertiwi S.H., M.A., M.Phil.

URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI / 17-03-2017

Sekilas:
Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. b. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. c. Upaya Pelemahan KPK Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. d. Kedudukan KPK dan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.H. 17 Maret 2017 Prosiding Seminar Nasional vi Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI e. Urgensi dan Materi Muatan Perubahan Undang-Undang KPK (Suatu Tinjauan Singkat tentang Rancangan Perubahan UU KPK) Dr. M. Hamdan, S.H., M.H.

URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN / 12-04-2017

Sekilas:
NASKAH AKADEMIK RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. b) DRAF RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. c) POKOK-POKOK PIKIRAN UGM UNTUK REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Dr. Satyawan Pudyatmoko M.Sc. d) PERUBAHAN/REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (UUK) : PARSIAL ATAU TOTAL Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA. e) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERSEPEKTIF APLIKASI ILMU KEHUTANAN Dr. Sofyan P. Warsito f) KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM DALAM PENGELOLAAN KEHUTANAN Dr. Muhammad Ali Imron

← Sebelumnya 1 Selanjutnya →