Detail Rancangan Undang-Undang (Konsep Awal RUU)

RUU tentang Penyadapan

Perlindungan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Namun demikian hak tersebut tidak dapat digunakan seluas-luasnya karena saat ini komunikasi dan informasi juga dapat di gunakan sebagai bantuan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan kegiatan intelijen melalui penyadapan. Oleh sebab itu, guna menjamin hak atas berkomunikasi memperoleh informasi dibutuhkan pengaturan yang membatasi pelaksanaan berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pembatasan tersebut telah diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa pembatasan terhadap hak asasi harus diatur dalam undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Penyadapan. Pengaturan penyadapan sudah terdapat dalam beberapa undang-undang, akan tetapi tidak mengatur penyadapan secara rinci. Mekanisme melakukan Penyadapan pun beragam, ada yang harus mendapatkan izin pengadilan dan ada pula yang tanpa izin artinya langsung melakukan Penyadapan. Begitu pula dengan jangka waktu Penyadapan tersebut berbeda-beda. Hal ini menyebabkan pelaksanaan Penyadapan kerapkali mencederai perlindungan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar Undang-Undang ini mengatur mengenai materi muatan berikut: ruang lingkup, persyaratan Penyadapan, pelaksanaan Penyadapan, alat dan perangkat Penyadapan, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, pusat Penyadapan nasional, komisi pengawas Penyadapan nasional, hasil Penyadapan, pendanaan, larangan dan sanksi, dan ketentuan pidana.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah ada saran dan masukan mengenai konsiderans menimbang dalam RUU ini?
2. Apakah ada saran mengenai ketentuan umum dalam RUU ini?
3. Apakah materi muatan dalam pasal dan bab-bab RUU sudah cukup mengatur permasalahan peningkatan pendapatan daerah? Apakah ada saran dan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakannya?
4. Apakah pengaturan sanksi baik administratif maupun pidana dalam RUU sudah cukup memadai? Apakah ada saran dan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakannya?
5. Selain hal-hal diatas apakah ada saran dan masukan guna penyempurnaan konsep awal RUU ini?
Upload Dokumen
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi