Detail Rancangan Undang-Undang (Rencana Penyusunan RUU)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berjalan hamipr 10 tahun. Dalam perjalanannya masih ada beberapa permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang belum sepenuh terjawab. Sebagian permasalah terdapat pada aspek implementasi namun beberapa di antaranya berasal materi muatan yang belum mampu menjangkau dan menjawab persoalan yang muncul kemudian. Beberapa diskursus yang muncul belakangan dan menjadi permasalahan di masyarakat di antaranya terkait dengan adanya taksi berbasis teknologi aplikasi yang merupakan jenis kendaraan umum tidak dalam trayek. Pengaturan di tingkat Peraturan Menteri ternyata belum mampu menjawab persoalan. Permasalahan lainnya adalah fungsi sepeda motor (roda dua dan tiga) sebagai angkutan umum yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut sementara dalam faktanya secara sosiologis sepeda motor telah menjadi salah satu angkutan umum, baik konvensional maupun berbasis aplikasi teknologi. Kondisi ini mengharus pengambil kebijakan membuat aturan yang jelas dan hati-hati agar tercapai kepastian hukum di masyarakat yang tidak hanya melindungi pengemudi namun juga masyarakat pengguna. Persoalan angkutan umum massal juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di seluruh wilayah Indonesia. Dibutuhkan pengkajian untuk bisa mencari solusi terbaik mengenai hal tersebut. Ketentuan mengenai dana preservasi jalan juga masih belum implementatif, salah satunya karena terbentur dengan pengaturan di bidang keuangan negara. RUU diarahkan sebagai penyempuranaan atau perubahan terbatas terkait dengan beberapa persoalan dimaksud.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah urgensi pengaturan RUU ini?
2. Hal apa sajakah yang perlu diatur dalam RUU ini?
3. Apakah perlu diatur sanksi baik administratif dan ketentuan pidana dalam RUU ini? Jika perlu, hal apa saja yang perlu diatur?
Upload Dokumen
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi