Detail Rancangan Undang-Undang (Konsep Awal RUU)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, telah dibentuk Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU tentang LLAJ) yang mengatur beberapa ketentuan yang di antaranya adalah terkait dengan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pembagian kewenangan antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah, pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakkan hukum. Dalam pelaksanaannya, UU tentang LLAJ ternyata masih belum dapat mengakomodir perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat dalam konteks lalu lintas dan angkutan jalan terjadi begitu cepat melampaui pengaturan UU tentang LLAJ yang ada. Perubahan tersebut seharusnya diikuti dengan perubahan aturan hukum yang ada sehingga kondisi di masyarakat dapat diakomodir oleh hukum. Beberapa perubahan masyarakat yang belum dapat diakomodir oleh UU tentang LLAJ diantaranya: pertama; UU tentang LLAJ belum dapat mengakomodir dan menyelesaikan masalah kemacetan. Pada praktiknya kemacetan justru menjadi masalah terpenting yang melanda dunia transportasi Indonesia. Pemerintah dinilai belum mampu mengatasi dan mengurai kemacetan. Transportasi massal adalah solusi utama pengurai kemacetan, namun pemerintah dan peraturan perundang-undangan dianggap kurang mendukung pengembangan transportasi massal di Indonesia. Selain itu, UU tentang LLAJ sendiri belum mengatur tentang hierarki jalan dan bagaimana moda transportasi seharusnya beroperasi pada hierarki jalan tersebut sehingga keterpaduan antara moda kendaraan bisa terwujud Kedua, UU tentang LLAJ belum mengatur sepeda motor baik roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebagai salah satu moda transportasi umum. Padahal secara riil dilapangan sistem transportasi umum roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) telah digunakan oleh masyarakat umum sebagai salah satu moda transportasi. Legalisasi sepeda motor sebagai salah satu moda angkutan umum tidak hanya bertujuan untuk menjamin keselamatan penumpang, namun juga pengemudi. Keselamatan kendaraan roda dua sangat penting. Sepeda Motor mendominasi lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Pada tahun 2016 jumlah sepeda motor yang ada di Indonesia sebanyak 104,8 juta atau enam kali lebih banyak daripada jumlah mobil yang hanya sebanyak 14,4 juta. Akibatnya, mayoritas kecelakaan lalu lintas di Indonesia melibatkan sepeda motor. Pada tahun 2017, menurut Korps Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia (Korlantas Polri) dari lebih 40.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang tercatat, terdapat sekitar 32.000 kasus kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada kasus kecelakaan yang melibatkan mobil, yang hanya tercatat sebesar 6.600 kasus untuk periode yang sama. Untuk pelanggaran lalu lintas, pengendara sepeda motor juga menduduki posisi tertinggi. Sebanyak 8.960 pengendara sepeda motor tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), dibandingkan dengan 625 pengemudi mobil. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang lebih ketat mengenai sepeda motor. Ketiga, UU tentang LLAJ belum memiliki pengaturan mengenai keberadaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (taksi daring). Pada saat ini keberadaan taksi daring belum diatur secara jelas di dalam UU tentang LLAJ. Akan tetapi dalam perkembangannya di lapangan, keberadaannya telah diakui dan digunakan di masyarakat. Untuk merespon hal tersebut, Menteri Perhubungan telah mengakomodirnya di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Pemenhub No 108 Tahun 2017). Akan tetapi pengaturan mengenai taksi daring di dalam peraturan menteri perhubungan tentu saja belum memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena rawan untuk diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung seperti peraturan menteri sebelumnya. Secara garis besar, permasalahan terkait taksi daring tidak hanya melibatkan legalisasi, namun juga termasuk hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan taksi daring; peraturan teknis mengenai pendaftaran dan keselamatan yang harus diikuti oleh taksi daring; dan sistem zonasi wilayah untuk perhitungan kuota yang diterapkan kepada penyelenggara angkutan umum tidak dalam trayek. Keempat, pengaturan mengenai dana preservasi jalan yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 UU tentang LLAJ, sampai dengan saat ini implementasinya belum efektif dan perlu disinkronkan dengan prinsip- prinsip pengelolaan keuangan Negara. Sebagian besar anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 57,5% dipergunakan untuk pemeliharaan jalan. Materi muatan mengebai dana preservasi jalan dirasa kurang tepat diatur dalam UU tentang LLAJ. Pemeliharaan jalan harusnya menjadi materi mutan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Untuk itu, dalam penyempurnaannya nanti, akan diubah menjadi ketetentuan mengenai pengerahan dana masyarakat yang peruntukkan untuk membenahi sarana dan prasana transportasi umum/angkutan massal. Untuk merespon perkembangan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut, Komisi V DPR RI telah meminta kepada Badan Keahlian DPR RI (BK DPR RI) untuk menyiapkan Draft NA dan RUU tentang Perubahan atas UU tentang LLAJ, yang substansinya diharapkan dapat mengakomodir perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah ada saran dan masukan mengenai konsiderans menimbang dalam RUU ini?
2. Apakah ada saran mengenai ketentuan umum dalam RUU ini?
3. Apakah materi muatan dalam pasal dan bab-bab RUU sudah cukup mengatur permasalahan peningkatan pendapatan daerah? Apakah ada saran dan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakannya?
4. Apakah pengaturan sanksi baik administratif maupun pidana dalam RUU sudah cukup memadai? Apakah ada saran dan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakannya?
5. Selain hal-hal diatas apakah ada saran dan masukan guna penyempurnaan konsep awal RUU ini?
Upload Dokumen
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi