Detail Rancangan Undang-Undang (Konsep Awal RUU)

RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

Salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sumber energi. Faktor energi memiliki peranan yang sangat besar karena menjadi pendorong utama untuk berkembangnya sektor lainnya. Indonesia memiliki potensi sumber energi baik fosil maupun non-fosil. Kebijakan energi selama ini adalah eksploitasi pada energi fosil. Keterbatasan yang dimiliki pada energi ini adalah tidak renewable dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang cukup besar. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dibidang energi fosil harus berubah ke Energi Baru dan Terbarukan yang ramah lingkungan. Untuk mewujudkan target penurunan emisi sesuai dengan yang tercantum dalam Paris Agreement, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan atau energi yang ramah lingkungan. Pemerintah telah memiliki visi mengenai hal ini, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak, dimana energi terbarukan ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025. Saat ini, secara nasional rasio elektrifikasi Indonesia mencapai sekitar 94%. Namun di beberapa daerah pedalaman dan pulau-pulau kecil serta terpencil masih di bawah 80%. Melihat target tersebut, DPR RI akan mengkaji kondisi pengembangan energi baru dan terbarukan yang ada saat ini dan akan menilai tingkat urgensi penyusunan Rancangan Undang Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) sebagai dasar regulasi mewujudkan target tersebut.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah ada saran dan masukan mengenai konsiderans menimbang dalam RUU ini?
2. Apakah ada saran mengenai ketentuan umum dalam RUU ini?
3. Apakah materi muatan dalam pasal dan bab-bab RUU sudah cukup mengatur permasalahan peningkatan pendapatan daerah? Apakah ada saran dan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakannya?
4. Apakah pengaturan sanksi baik administratif maupun pidana dalam RUU sudah cukup memadai? Apakah ada saran dan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakannya?
5. Selain hal-hal diatas apakah ada saran dan masukan guna penyempurnaan konsep awal RUU ini?
Upload Dokumen
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi