Detail Rancangan Undang-Undang (Konsep Awal RUU)

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, serta tuntutan perkembangan keadaan pada saat ini. Selain itu, perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga didasarkan atas beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014. Berdasarkan tuntutan perkembangan keadaan saat ini, dilakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang disesuaikan baik dari sisi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan maupun substansi atau materi muatan. Substansi perubahan dalam Undang-Undang ini yaitu perubahan batasan pengertian atau definisi antara lain tentang hutan, kawasan hutan, dan hutan adat. Selanjutnya dalam Undang-Undang ini dilakukan penambahan beberapa asas dalam penyelenggaraan hutan dan mengubah tujuan penyelenggaraan kehutanan. Pengaturan mengenai status hutan berubah yaitu hutan negara, hutan adat, dan hutan hak dan pengaturan mengenai fungsi hutan berubah menjadi fungsi utama dan fungsi pendukung. Selanjutnya terdapat perubahan dan penambahan pengaturan dalam perencanaan kehutanan. Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab, secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek sosial, ekologi, dan budaya serta berwawasan global, dengan melibatkan masyarakat, dengan memperhatikan tata ruang wilayah, serta dengan memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat, kekhasan daerah, aspirasi daerah, dan kearifan lokal. Perubahan selanjutnya dalam pengaturan mengenai pengukuhan kawasan hutan dan penambahan pengaturan inventarisasi hutan yang harus diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun sekali yang dikelola dalam suatu sistem informasi kehutanan. Hasil inventarisasi hutan dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, dan penyusunan rencana kehutanan. Pengaturan mengenai pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi juga mengalami perubahan. Terdapat pengaturan juga mengenai kegiatan rehabilitasi yang dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan. Selanjutnya dalam Undang Undang ini dicantumkan perubahan dalam pengaturan mengenai larangan, pengawasan, serta penambahan bab baru mengenai sistem informasi Kehutanan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem informasi Kehutanan secara terintegrasi. Penambahan selanjutnya yaitu kewenangan dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan lainnya yaitu penambahan bab baru yang mengatur mengenai sanksi administratif dan perubahan ketentuan pidana.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah ada saran dan masukan mengenai konsiderans menimbang dalam RUU ini?
2. Apakah ada saran mengenai ketentuan umum dalam RUU ini?
3. Apakah materi muatan dalam pasal dan bab-bab RUU sudah cukup mengatur permasalahan peningkatan pendapatan daerah? Apakah ada saran dan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakannya?
4. Apakah pengaturan sanksi baik administratif maupun pidana dalam RUU sudah cukup memadai? Apakah ada saran dan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakannya?
5. Selain hal-hal diatas apakah ada saran dan masukan guna penyempurnaan konsep awal RUU ini?
Upload Dokumen
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi