Area V: Pengawasan

Area V Zona Integritas
01 July 2020

Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif institusi pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. PENGERTIAN GRATIFIKASI Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata gratifikasi sesungguhnya bermakna netral, yaitu: pemberian dalam arti luas yang dapat berbentuk uang, barang atau fasilitas lainnya. Gratifikasi menjadi sesuatu yang terlarang ketika pihak penerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara, penerimaan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban penerima. Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana. DASAR HUKUM Sekretariat Jenderal DPR RI telah membentuk Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Persekjen No. 16 Tahun 2018). Persekjen No. 16 Tahun 2018 merupakan pedoman bagi pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dalam pelaksanaan pengendalian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain mengenai kategori gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi (UPG), mekanisme pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi, serta perlindungan, penghargaan, dan sanksi. Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki kewajiban untuk menolak gratifikasi dan melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada UPG. Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI juga diwajibkan untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui UPG atau secara langsung kepada KPK. JENIS GRATIFIKASI Gratifikasi yang tidak dapat ditolak merupakan gratifikasi yang memenuhi kondisi tertentu, yakni gratifikasi yang tidak diterima secara langsung, pemberi gratifikasi tidak diketahui, penerima gratifikasi ragu dengan kategori gratifikasi yang diterima, dan/atau terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, antara lain misalnya dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karir penerima/, atau ada ancaman lain. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, dan gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak lain yang mempunyai benturan kepentingan. Sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan antara lain seminar kit, kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, pemberian dari keluarga selama tidak memiliki benturan kepentingan dengan jabatan penerima, hadiah tanda kasih dalam penyelenggaraan pesta pernikahan/kelahiran/musibah dengan nilai dibawah Rp1 juta per pemberi, dan pemberian sesama pegawai dibawah Rp200rb. MEKANISME PELAPORAN Pelaporan mengenai penolakan gratifikasi cukup dilaporkan kepada UPG unit kerja pelapor. Tidak ada ketentuan yang lebih detail lagi mengenai jangka waktu kapan pelaporan harus dilakukan. Sedangkan pelaporan mengenai penerimaan gratifikasi terdapat batas waktu 7 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi untuk dilaporkan kepada UPG unit kerja pelapor. Jika penyampaian laporan penerimaan gratifikasi telah melebihi waktu 7 hari kerja, pelapor menyampaikan langsung laporan tersebut kepada KPK dan memberitahukan pelaporan tsb ke UPG unit kerja. Laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG di unit kerja pelapor diteruskan kepada UPG Koordinator untuk dilakukan review. Jika hasil review UPG Koordinator mengindikasikan bahwa gratifikasi yang diterima pelapor termasuk ke dalam kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan, UPG Koordinator menyampaikan laporan tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 hari kerja sejak tanggal laporan penerimaan gratifikasi diterima. KERAHASIAAN PELAPOR Sekretariat Jenderal DPR RI menjamin kerahasiaan identitas pelapor gratifikasi.



01 July 2020

Whistleblowing System Pusat PUU adalah aplikasi yang disediakan oleh Pusat Perancang Undang-Undang yang bekerja sama dengan Inspektorat Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, bagi saudara yang memiliki informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan ingin melaporkan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. WHISTLEBLOWER adalah: Seseorang yang menyampaikan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi khususnya pada unit kerja di Pusat PUU dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. UNSUR PENGADUAN Pengaduan Saudara akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan yang dilakukan berindikasi korupsi 2. Dimana perbuatan tersebut dilakukan 3. Kapan perbuatan tersebut dilakukan 4. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut 5. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.) KERAHASIAAN PELAPOR Sekretaris Jenderal DPR RI menjamin kerahasiaan identitas pelapor/whistleblower. Link Whistleblowing System Inspektorat Utama



01 July 2020

Whistleblowing System Pusat PUU adalah aplikasi yang disediakan oleh Pusat Perancang Undang-Undang yang bekerja sama dengan Inspektorat Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, bagi saudara yang memiliki informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan ingin melaporkan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. WHISTLEBLOWER ADALAH: Seseorang yang menyampaikan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi khususnya pada unit kerja di Pusat PUU dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. UNSUR PENGADUAN Pengaduan Saudara akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan yang dilakukan berindikasi korupsi 2. Dimana perbuatan tersebut dilakukan 3. Kapan perbuatan tersebut dilakukan 4. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut 5. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.) KERAHASIAAN PELAPOR Sekretaris Jenderal DPR RI menjamin kerahasiaan identitas pelapor/whistleblower. Link Whistleblowing System Inspektorat Utama



01 June 2020

The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." Section 1.10.32 of "de Finibus Bonorum et Malorum", written by Cicero in 45 BC "Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" 1914 translation by H. Rackham "But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure. To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure?" Section 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum", written by Cicero in 45 BC "At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat." 1914 translation by H. Rackham "On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire, that they cannot foresee the pain and trouble that are bound to ensue; and equal blame belongs to those who fail in their duty through weakness of will, which is the same as saying through shrinking from toil and pain. These cases are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our power of choice is untrammelled and when nothing prevents our being able to do what we like best, every pleasure is to be welcomed and every pain avoided. But in certain circumstances and owing to the claims of duty or the obligations of business it will frequently occur that pleasures have to be repudiated and annoyances accepted. The wise man therefore always holds in these matters to this principle of selection: he rejects pleasures to secure other greater pleasures, or else he endures pains to avoid worse pains."

  - [Link1] http://dpr.go.id/jdih/tentang