Dalam rangka mengoperasionalkan kewenangan Komisi Yudisial telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam perkembangannya terdapat uji materi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diubah d...

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (UU tentang Bali, NTB, dan NTT) telah berusia selama 62 (enam puluh dua) tahun dan masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950...

❖ Pelaksanaan Ibadah Haji Warga Negara Indonesia dengan Visa Haji Mujamalah dalam Perspektif Pelindungan Konsumen
❖ Analisis Mengenai Kelemahan Pengaturan tentang Desa Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
❖ Analisis Yuridis tentang Upah Minimum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari Perspektif Konstitusi
❖ Analisis Yuridis terhadap Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 Mengenai Pengenaan Pajak Alat Berat dan Alat-Alat Besar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
❖ Pengaturan Hakim Ad Hoc Sebagai Pejabat Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014
❖ Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
❖ Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
❖ Pembatasan Kepemilikan Modal Asing di Bidang Komunikasi dan Informatika terhadap Kepentingan Nasional

❖ Analisis Yuridis Pengaturan Pendidikan Profesi Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
❖ Analisis Yuridis Pelindungan Jaminan Hak Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
❖ Urgensi Pengaturan Peran Serta Relawan Bencana dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana
❖ Analisis Yuridis Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
❖ Larangan Penistaan Agama dalam Perspektif Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
❖ Recall: Manifestasi Kedaulatan Partai Politik atau Kedaulatan Rakyat?
❖ Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) dalam Wacana Menetapkan Kembali Pokok-Pokok Haluan Negara
❖ Implikasi Pengaturan Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dengan Wajib Militer

SOP Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang merupakan Panduan untuk memahami tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang....

Pedoman Penyusunan NA RUU yang disusun merupakan penjabaran lebih operasional dan mudah dipahami terhadap Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan pedoman ini diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai sistematika dan susbstansi NA RUU dan menjamin penyempur...