Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pengaturan tentang jalan adalah untuk mengatur penyelenggaraan jalan sebagai prasarana transportasi guna mencapai...

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jalan yang memadai semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan antarw...

❖ Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
❖ Pengaturan Larangan Mengonsumsi Satwa Liar Penyebab Zoonosis dalam Rangka Pencegahan Terjadinya Penyakit Infeksi Emerging Bersifat Zoonotik
❖ Pencabutan Suaka Diplomatik oleh Pemerintah Ekuador terhadap Julian Assange Menurut Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954
❖ Efektivitas Pemeriksaan Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
❖ Tinjauan Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap Desain Ideal Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia
❖ Pengaturan Pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
❖ Pengaruh Pengaturan Jabatan Hakim Konstitusi Terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
❖ Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti Peralihan Hak atas Tanah Karena Pewarisan
❖ Tanggung Jawab Mantan Direksi Terhadap Hutang Pajak Perseroan Pailit

❖ Pelaksanaan Ibadah Haji Warga Negara Indonesia dengan Visa Haji Mujamalah dalam Perspektif Pelindungan Konsumen
❖ Analisis Mengenai Kelemahan Pengaturan tentang Desa Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
❖ Analisis Yuridis tentang Upah Minimum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari Perspektif Konstitusi
❖ Analisis Yuridis terhadap Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 Mengenai Pengenaan Pajak Alat Berat dan Alat-Alat Besar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
❖ Pengaturan Hakim Ad Hoc Sebagai Pejabat Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014
❖ Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
❖ Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
❖ Pembatasan Kepemilikan Modal Asing di Bidang Komunikasi dan Informatika terhadap Kepentingan Nasional

SOP Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang merupakan Panduan untuk memahami tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang....

Pedoman Penyusunan NA RUU yang disusun merupakan penjabaran lebih operasional dan mudah dipahami terhadap Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan pedoman ini diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai sistematika dan susbstansi NA RUU dan menjamin penyempur...