Ikuti kami di

  • CRA UNPAD

  • Pengembangan Corruption Risk Analysis

  • FGD "REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENATAAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG PENDIDIKAN MELALUI PENDEKATAN OMNIBUS LAW"

  • FGD "REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENATAAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG PENDIDIKAN MELALUI PENDEKATAN OMNIBUS LAW"

  • Zona Integritas Pusat PUU

Naskah Akademik

  • RUU tentang Provinsi Jawa Barat

    1. Secara filosofis perlu ada pembentukan RUU Provinsi Jawa Barat karena perlu ada penyesuaian dengan konsep otonomi daerah yang digunakan saat ini yakni berlandaskan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provins...

  • RUU tentang Provinsi Jawa Tengah

    - UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Propinsi Djawa Tengah tidak perlu dicabut dan sebaiknya berupa perubahan karena merupakan dasar hukum yuridis dan filosofis keberadaan Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI. - Perlu dasar dan latar belakang yang kuat dalam penyusunan RUU tentang Prov...

  • RUU tentang Provinsi Jawa Timur

    Terdapat 2 (dua) judul undang-undang yang berbeda dengan nomor dan tahun yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 yang mengatur tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950 yang mengatur tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Penerbitan Lem...

Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang

  • RUU tentang Provinsi Jawa Barat

    RUU tentang Provinsi Jawa Barat terdiri atas 3 Bab dan 9 Pasal, yaitu: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Jawa Barat; dan Bab III Ketentuan Penutup....

  • RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara

    RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 46 pasal, 13 Bab yang terdiri dari Ketentuan Umum, Posisi, Batas Wilayah, Pembagian Wilayah, dan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, Karakteristik Provinsi Sulawesi Utara, Urusan Pemerintah Daerah, Arah dan Pola Pembangunan Provinsi Sulawesi Uta...

  • RUU tentang Provinsi Jawa Tengah

    Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 9 Pasal dan 3 Bab, yaitu: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Jawa Tengah; dan Bab III Ketentuan Penutup....

Selengkapnya

Jurnal Prodigy

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 9 No. 2, Desember 2021

    ❖ Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Quo Vadis Ketenagakerjaan Indonesia (Bagus Prasetyo, S.H., M.H.)
    ❖ Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Agus Priyono, S.H.)
    ❖ Urgensi Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (Tommy Cahya Trinanda, S.H.)
    ❖ Urgensi Pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang Teknologi Finansial (Aryani Sinduningrum, S.H.)
    ❖ Larangan Persekongkolan Tender: Studi Perbandingan berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Antitrust Law di Amerika Serikat (Esther Putri Lasmaida Panjaitan,S.H.)

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 9 No. 1, Juli 2021

    ❖ Analisis Yuridis Pengaturan Upaya Hukum terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    ❖ Tinjauan Yuridis Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Bermakna Konstitusional Bersyarat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
    ❖ Analisis Yuridis Perubahan Penggolongan Narkotika Untuk Ganja Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 8 No. 2, Desember 2020

    ❖ Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    ❖ Pengaturan Larangan Mengonsumsi Satwa Liar Penyebab Zoonosis dalam Rangka Pencegahan Terjadinya Penyakit Infeksi Emerging Bersifat Zoonotik
    ❖ Pencabutan Suaka Diplomatik oleh Pemerintah Ekuador terhadap Julian Assange Menurut Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954
    ❖ Efektivitas Pemeriksaan Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    ❖ Tinjauan Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap Desain Ideal Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia
    ❖ Pengaturan Pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    ❖ Pengaruh Pengaturan Jabatan Hakim Konstitusi Terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
    ❖ Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti Peralihan Hak atas Tanah Karena Pewarisan
    ❖ Tanggung Jawab Mantan Direksi Terhadap Hutang Pajak Perseroan Pailit

Selengkapnya

Proceeding

  • FORUM DISKUSI DAN FOCUS GROUP DISCUSSION “PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG”

    Narasumber: K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum, Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., M.H, Drs. Ferry Mursyidan Baldan, Dr. Pataniari Siahaan, S.T., M.H., Drs. H. Darul Siska, Romo Benny Susetyo Pr. Antonius, Teguh Nirwahyudi, Prof. Dr. Cecep Darmawan, M.Si., M.H., Irjen Pol. Drs. Darma Pangrekun, M.M., M.H., Prof. Wawan Setiawan, M.Kom., Dr. Asep Salahudin, Dr. Fendy Setiawan, S.Sos., M.H., Dr. Dewi Suryati Budiwati, S.Sen., Mpd., Diasma S. Swandaru, S.Sos., M.H., Chaeder Bamualim, Wawan Fahrudin

Selengkapnya

Pedoman Kerja

  • LAPORAN PENGEMBANGAN CRA

    Laporan Program Pengembangan Corruption Risk Analysis Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat PUU Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Selengkapnya

Buku

Selengkapnya


Call For Papers Prodigy

Pencarian

Kalender

Agenda


Profil Pegawai

Aryudhi Permadi, S.H., M.H. Lahir pada tanggal 05 Januari 1989. Beliau menyelesaikan studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Beliau dapat dihubungi melalui email: aryudhi.permadi@dpr.go.id
©2017 - Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706