• FGD "REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENATAAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG PENDIDIKAN MELALUI PENDEKATAN OMNIBUS LAW"

  • FGD "REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENATAAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG PENDIDIKAN MELALUI PENDEKATAN OMNIBUS LAW"

  • Zona Integritas Pusat PUU

  • WEB SEMINAR “STRATEGI KETAHANAN PANGAN DI ERA NEW NORMAL PANDEMI COVID 19”

  • WEB SEMINAR “STRATEGI KETAHANAN PANGAN DI ERA NEW NORMAL PANDEMI COVID 19”

Naskah Akademik

  • NA RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

    Dalam rangka mengoperasionalkan kewenangan Komisi Yudisial telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam perkembangannya terdapat uji materi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diubah d...

  • NA RUU tentang Provinsi Bali

    Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (UU tentang Bali, NTB, dan NTT) telah berusia selama 62 (enam puluh dua) tahun dan masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950...

Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang

  • RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

    RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memuat perubahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap Undang- Undang sebelumnya, yaitu antara lain: a. unsur keanggotaan Komisi Yudisial, dukungan kesekjenan, da...

  • RUU tentang Provinsi Bali

    Undang-Undang tentang Provinsi Bali terdiri atas 38 pasal yang tersusun dalam 12 Bab, yaitu: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Posisi, Batas, dan Pembagian Wilayah Provinsi Bali; Bab IV Pola dan Haluan Pembangunan Bali; Bab V Pendekatan Pembangunan Bali; Bab VI Bidang Pri...

Selengkapnya

Jurnal Prodigy

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 8 No. 2, Desember 2020

    ❖ Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Arrista Trimaya, S.H., M.H.)
    ❖ Pengaturan Larangan Mengonsumsi Satwa Liar Penyebab Zoonosis dalam Rangka Pencegahan Terjadinya Penyakit Infeksi Emerging Bersifat Zoonotik (Noor Ridha Widiyani, S.H.)
    ❖ Pencabutan Suaka Diplomatik oleh Pemerintah Ekuador terhadap Julian Assange Menurut Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954 (Olsen Peranto, S.H.)
    ❖ Efektivitas Pemeriksaan Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.)
    ❖ Tinjauan Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap Desain Ideal Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia (Achmadudin Rajab, S.H., M.H.)
    ❖ Pengaturan Pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Meirina Fajarwati, S.H., M.H.)
    ❖ Pengaruh Pengaturan Jabatan Hakim Konstitusi Terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman (Meirina Fajarwati, S.H., M.H.)
    ❖ Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti Peralihan Hak atas Tanah Karena Pewarisan (Noval Ali Muchtar, S.H.)
    ❖ Tanggung Jawab Mantan Direksi Terhadap Hutang Pajak Perseroan Pailit (Sutriyanti, S.H.,M.H.)

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 8 No. 1, Juli 2020

    ❖ Pelaksanaan Ibadah Haji Warga Negara Indonesia dengan Visa Haji Mujamalah dalam Perspektif Pelindungan Konsumen
    ❖ Analisis Mengenai Kelemahan Pengaturan tentang Desa Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
    ❖ Analisis Yuridis tentang Upah Minimum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari Perspektif Konstitusi
    ❖ Analisis Yuridis terhadap Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 Mengenai Pengenaan Pajak Alat Berat dan Alat-Alat Besar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    ❖ Pengaturan Hakim Ad Hoc Sebagai Pejabat Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014
    ❖ Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    ❖ Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
    ❖ Pembatasan Kepemilikan Modal Asing di Bidang Komunikasi dan Informatika terhadap Kepentingan Nasional

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 7 No. 2, Desember 2019

    ❖ Analisis Yuridis Pengaturan Pendidikan Profesi Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
    ❖ Analisis Yuridis Pelindungan Jaminan Hak Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
    ❖ Urgensi Pengaturan Peran Serta Relawan Bencana dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana
    ❖ Analisis Yuridis Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
    ❖ Larangan Penistaan Agama dalam Perspektif Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
    ❖ Recall: Manifestasi Kedaulatan Partai Politik atau Kedaulatan Rakyat?
    ❖ Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) dalam Wacana Menetapkan Kembali Pokok-Pokok Haluan Negara
    ❖ Implikasi Pengaturan Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dengan Wajib Militer

Selengkapnya

Proceeding

  • FORUM DISKUSI DAN FOCUS GROUP DISCUSSION “PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG”

    Narasumber: K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum, Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., M.H, Drs. Ferry Mursyidan Baldan, Dr. Pataniari Siahaan, S.T., M.H., Drs. H. Darul Siska, Romo Benny Susetyo Pr. Antonius, Teguh Nirwahyudi, Prof. Dr. Cecep Darmawan, M.Si., M.H., Irjen Pol. Drs. Darma Pangrekun, M.M., M.H., Prof. Wawan Setiawan, M.Kom., Dr. Asep Salahudin, Dr. Fendy Setiawan, S.Sos., M.H., Dr. Dewi Suryati Budiwati, S.Sen., Mpd., Diasma S. Swandaru, S.Sos., M.H., Chaeder Bamualim, Wawan Fahrudin

Selengkapnya

Pedoman Kerja

  • SOP PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

    SOP Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang merupakan Panduan untuk memahami tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang....

  • PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU

    Pedoman Penyusunan NA RUU yang disusun merupakan penjabaran lebih operasional dan mudah dipahami terhadap Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan pedoman ini diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai sistematika dan susbstansi NA RUU dan menjamin penyempur...

Selengkapnya


Call For Papers Prodigy

Woro Wulaningrum, S.H., M.H. Perancang Undang-Undang bidang Kesejahteraan Rakyat. Lahir di Sleman pada 12 Januari 1976, beliau menyelesaikan studi S1 Magister Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Sarjana Hukum Universitas Diponegoro. Mengikuti pendampingan pembahasan RUU antara lain: RUU tentang Kesehatan Jiwa, RUU tentang Tenaga Kesehatan, dan RUU tentang Pendidikan Tinggi. Beliau dapat dihubungi melalui email: ningrumworo@yahoo.com