Pedoman Kerja

Sekilas:
Laporan Program Pengembangan Corruption Risk Analysis Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat PUU Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Sekilas:
PEDOMAN CORRUPTION RISK ANALYSIS TAHUN 2022

Sekilas:
Pedoman Penyusunan NA RUU yang disusun merupakan penjabaran lebih operasional dan mudah dipahami terhadap Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan pedoman ini diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai sistematika dan susbstansi NA RUU dan menjamin penyempurnaan atau peningkatan kualitas NA RUU. Pedoman penyusunan NA RUU menguraikan dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai isi dari suatu NA RUU. Praktik penyusunan NA RUU sudah disesuaikan dengan pedoman yang baru, sehingga secara tidak langsung telah dilakukan sosialisasi dalam praktik penyusunan NA RUU.

Sekilas:
Diskusi Pakar/Narasumber dalam Penyusunan Naskah AKademik dan Rancangan Undang-Undang di perlukan untuk meminta pendapat dari sudut pandang pakar/narasumber sesuai dengan substansi Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang akan disusun.

Sekilas:
Pembentukan Tim Penyusunan NA dan RUU atas permintaan AKD merupakan bagian paling awal dalam suatu proses penyusunan draft NA dan RUU. Dalam SOP Pembentukan Tim Penyusunan NA dan RUU ini, pelaksana harus memahami stuktur organisasi baik di Sekretariat Jenderal maupun Badan Keahlian DPR RI dan memahami proses penyusunan NA dan RUU. SOP ini menjelaskan bahwa pembentukan tim penyusunan NA dan RUU dimulai dengan adanya surat permintaan dari AKD atau Anggota DPR kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penyusunan NA dan RUU.

Sekilas:
Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU di Badan Legislasi merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu diperlukan suatu standar operasional dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. SOP Pendampingan Dalam Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI di Badan Legislasi menjelaskan alur pelaksanaan kegiatan tersebut. SOP dimulai dengan adanya surat permintaan dari AKD kemudian dilanjutkan dengan penugasan oleh Kepala Pusat PUU kepada Perancang UU melalui Koordinator Bidang. Kasubbag TU Pusat PUU membuat nota dinas dan surat tugas untuk ditandatangani oleh Kepala Pusat PUU dan disampaikan ke Perancang UU. Perancang UU yang telah memperoleh nota dinas dan surat tugas mengikuti rapat-rapat, memberikan masukan kepada Pimpinan terkait substansi dan teknis, menyiapkan draf NA dan RUU hasil pendampingan dalam harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI di Badan Legislasi. Perancang UU melaporkan perkembangan, kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi NA dan RUU kepada Kepala Pusat PUU secara berkala tiap Minggu.

Sekilas:
SOP ini menggambarkan proses pada saat Perancang Undang-Undang diminta oleh AKD kemudian diberikan tugas oleh Kapus PUU, menggambarkan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Perancang UU yang sudah ditugaskan sampai kepada keharusan memberikan laporan tentang perkembangan pembahasan kepada Kapus PUU.

Sekilas:
SOP ini dimaksudkan agar pelaksana memahami prosedur dan perannya dalam kegiatan yang dilakukan. SOP ini memberikan pedoman secara teknis administratif maupun dukungan keahlian. Secara teknis administratif setiap pelaksana mengetahui perannya dalam kegiatan administratif dimulai dari adanya surat permintaan dari AKD, disposisi surat, penentuan nama Perancang UU, pembuatan dan penandatangan nota dinas dan surat tugas sampai dengan pengiriman nota dinas ke AKD melalui Biro Persidangan/AKD bersangkutan. Sedangkan secara dukungan keahlian perancang UU mengetahui tugasnya dalam melakukan pendampingan perumusan NA dan RUU di AKD sampai dengan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan.

Sekilas:
SOP Pendokumentasian hasil kerja ini dilakukan oleh Bagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang dengan tujuan agar hasil kerja dapat secara sistematis dan terstruktur di simpan. Apabila sewaktu-waktu hasil kerja dibutuhkan dapat memudahkan untuk mendapatkan dokumen hasil kerja ini kembali.

Sekilas:
SOP ditujukan agar Pelaksana memahami tata cara pengumpulan Data Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang. Kegiatan ini diawali dengan menugaskan Ketua Tim untuk menindaklanjuti time schedule/rencana kegiatan penysunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang untuk melakukan pengumpulan data penyusunan NA dan RUU dalam kota dan daerah.

Sekilas:
SOP Penyusunan dan Penerbitan Jurnal Prodigy merupakan pedoman dan panduan dalam menerbitkan juga menyusun suatu jurnal ilmah hukum yang bernama jurnal prodigy

Sekilas:
Penyusunan NA dan RUU merupakan core business dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Dengan demikian sangat diperlukan suatu standar operasional yang mengatur waktu dan tahapan pekerjaan sehingga tercapai target pekerjaan yang diminta AKD atau anggota DPR sebagai suatu supporting system di DPR RI. SOP penyusunan NA dan RUU merupakan suatu proses panjang yang dikerjakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan oleh Pusat PUU. Proses ini dimulai dengan arahan Kepala BKD yang telah menerima permintaan penyusunan NA dan RUU dari AKD atau anggota yang mengusulkan pembentukan RUU, kemudian dilanjutkan Kepala Pusat PUU untuk menyerahkan tugas tersebut kepada Ketua Tim yang dipilih. Selanjutnya Ketua Tim mengerjakan tugas dari Kepala Pusat PUU sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan. Pengerjaan penyusunan NA dan RUU dilakukan dengan melibatkan berbagai Pakar dan Stakeholders terkait guna mendapatkan masukan dan saran yang ideal bagi tim. Setelah menyelesaikan tugas, Tim melaporkan hasil penyusunan NA dan RUU kepada Kepala Pusat PUU sebelum dilakukan uji konsep. Setelah proses uji konsep dan penyempurnaan akhir selesai, Tim mempresentasikan hasil pekerjaan tersebut kepada Kepala Pusat PUU dan Kepala BKD. Pada akhirnya setelah hasil pekerjaan Tim disetujui, NA dan RUU tersebut disampaikan kepada AKD yang meminta penyusunan. SOP ini telah memberi standar tenggat waktu sehingga akan terwujud konsistensi pada setiap kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga diharapkan dengan adanya SOP ini pelaksanaan penyusunan NA dan draf RUU tidak lagi diselesaikan dalam jangka waktu yang berbeda-beda di masing-masing RUU dan tidak lagi berdasarkan permintaan dari Pimpinan alat kelengkapan Dewan yang terkadang sangat singkat, dengan demikian hasil NA dan draf RUU akan memenuhi standar dan berkualitas.

Sekilas:
SOP Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang merupakan Panduan untuk memahami tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang.

Sekilas:
SOP Uji Konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini secara garis besar berisi kegiatan menyusun TOR dan menentukan stakeholder yang dituju kemudian mengajukan permohonan administrasi dan pengajuan anggaran. Setelah itu, naskah akademik dan RUU dikirimkan kepada pakar narasumber/stakeholder yang dituju lalu menerima laporan uji konsep serta melakukan pendokumentasian uji konsep.