Detail Naskah Akademik (Rencana Penyusunan NA)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dalam rangka menghindarkan penggunaan cabang produksi tersebut hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Negara memiliki peran untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini mengimplikasikan negara harus dapat mendayagunakan potensi dari masing-masing cabang produksi sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Negara sebagai subjek hukum tidak memiliki kewenangan tersebut maka negara membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kepanjangan tangan untuk melaksanakan tugas mengelola potensi cabang produksi yang dimiliki oleh negara melalui berbagai kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia dirasakan semakin penting dan strategis, dikarenakan melaksanakan peran pelopor atau perintis dalam sektor- sektor usaha di mana swasta dan koperasi belum menggelutinya, menjadi pengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan sekaligus sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar. Keberadaan BUMN terdapat di hampir semua lini bisnis dan sektor usaha yang ada di Indonesia, seperti industri pengolahan, pergudangan dan transportasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa profesional, ilmiah dan teknis, konstruksi, dan sektor lainnya. Saat ini pembentukan holding menjadi bagian dari roadmap Kementerian BUMN, sebagai upaya untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Rencana penyusutan jumlah BUMN tersebut merupakan bagian dari perbaikan pengelolaan BUMN. Sementara itu, perbaikan pengelolaan tersebut merupakan bagian dari reformasi pelayanan usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Rangkaian dari reformasi pengelolaan BUMN sebenarnya sudah dilaksanakan melalui UU BUMN, dan dokumentasi perencanaan pengembangan BUMN (roadmap). Namun, peraturan perundang-undangan tersebut mengalami beberapa benturan dalam implementasinya, antara lain terkait kekayaan negara yang dipisahkan, pengakuan piutang BUMN, privatisasi, status pejabat dan karyawan BUMN, pengelolaan kearsipan, pengawasan BUMN, dan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh BUMN saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meninjau kembali kebijakan yang telah dilakukan dalam pengelolaan BUMN.

Surat Permintaan
Tanggal: 24-02-2020

Surat Permintaan Penyusunan NA dan RUU dari Komisi VI

Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi