Detail Naskah Akademik (Konsep Awal NA)

RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial

RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial disusun sebagai upaya mewujudkan tujuan bernegara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Pengaturan khusus dan komprehensif tentang praktik pekerjaan sosial diperlukan untuk mengatasi segala permasalahan sosial yang timbul serta memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial di masyarakat. Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial masih menghadapi berbagai kendala, seperti SDM yang belum memiliki kompetensi untuk meningkatkan keberdayaan dan membantu memecahkan masalah, belum terdapat standar pelayanan kesejahteraan sosial dan kurang optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan, kurangnya jumlah pekerja sosial, dan belum ada mekanisme yang baku dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Praktik Pekerjaan Sosial, seperti tumpang tindih tugas dan fungsi pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial, sehingga mengakibatkan sulitnya mewujudkan keberfungsian sosial PMKS di masyarakat. Selain itu, dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik pekerjaan sosial ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik pekerjaan sosial, namun masih bersifat parsial dan belum mengatur semua aspek pekerjaan sosial secara menyeluruh.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah ada saran dan masukan mengenai latar belakang yang diuraikan dalam Bab I Naskah Akademik?
2. Apakah ada saran dan masukan mengenai kajian teoritis, kajian asas/ prinsip , kajian empiris, dan implikasi penerapan sistem baru sebagaimana diuraikan dalam Bab II Naskah Akademik?
3. Apakah evalusi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam Bab III sudah cukup memadai?Adakah peraturan perundang-undangan lainnya yang masih harus ditambahkan?
4. Apakah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang diuraikan dalam Bab IV sudah cukup menjadi landasan pemikiran dalam penyusunan Naskah Akademik?
5. Apakah ada saran dan masukan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang diuraikan dalam Bab V Naskah Akademik?
6. Selain hal-hal diatas adakah saran atau masukan lainnya guna penyempurnaan konsep awal NA ini?
Upload Dokumen
captcha
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi
Isye Mariza F Pelajar / Mahasiswa Detail
Hanifa Zahra Pelajar / Mahasiswa Detail
kemal dwi handika Pelajar / Mahasiswa Detail