Detail Naskah Akademik (Rencana Penyusunan NA)

RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur
Tim: Zaqiu Rahman, S.H., M.H. (Ketua), Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M. (Wakil Ketua), K. Zulfan Andriansyah, S.H. (Sekretaris 1), Dahlia Andriani, S.H (Sekretaris 2), M. Nurfaik, S.H.I. (Anggota)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur merupakan Undang-Undang yang menggantikan Undang- Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan. Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan Pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Republik Indonesia, mengingat perkembangan ketatanegaraan serta keinginan rakyat di Kalimantan dianggap perlu untuk membagi daerah otonom Provinsi Kalimantan sementara dalam tiga bagian, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, masing-masing dalam batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang dan masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai daerah otonom provinsi. Seiring pembangunan/perkembangan hukum nasional, UU tentang Pembentukan Daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan ketatanegaraan setelah Indonesia kembali ke UUD NRI Tahun 1945 sejak Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959, terlebih lagi pasca reformasi, karena jiwa dan semangat serta materi muatan UU tentang Pembentukan Daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sudah tidak sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana beberapa kali diamandemen pada era reformasi, terakhir pada 10 Agustus 2002. Oleh karena itu, melihat dasar hukum sudah out of date (UUDS Tahun 1950 dan UU tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1957), perlu adanya pengaturan pembaharuan/penyesuaian yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apa yang Anda ketahui tentang substansi pengaturan RUU ini?
2. Apakah permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan masyarakat terkait pengaturan RUU ini?
3. Teori dan asas/prinsip apa sajakah yang sesuai dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kajian awal mengenai pengaturan RUU ini?
4. Peraturan perundang-undangan apa sajakah yang penting untuk dikaji, dianalisis, dan dievalusi terkait dengan muatan yang diatur dalam RUU ini?
5. Apakah yang dapat menjadi dasar pemikiran (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dalam penyusunan kajian awal pengaturan RUU ini?
6. Bagaimana pendapat Anda jika ada pengaturan mengenai RUU ini dalam bentuk undang-undang? Apa saja yang sebaiknya diatur?
Upload Dokumen
captcha
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA SETDA PROV. KALTIM Pegawai Negeri Sipil Detail