Detail Naskah Akademik (Rencana Penyusunan NA)

RUU tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu diganti dengan beberapa alasan yaitu pertama untuk mengatasi permasalahan dan penerapan KUHAP yang terjadi di masyarakat selama ini. Kedua, untuk menyesuaikan norma- norma yang diatur dalam KUHAP dengan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait termasuk dalam hal ini dengan berbagai perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Ketiga, untuk menindaklanjuti beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keberlakuan norma-norma yang diatur dalam KUHAP. Keempat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum acara pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Kelima, KUHAP merupakan hukum pidana formil yaitu hukum pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)]. Oleh karena itu, norma-norma yang diatur dalam KUHAP perlu disesuaikan dengan perubahan norma-norma yang diatur dalam KUHP.

Surat Permintaan
Tanggal: 20-01-2020

Surat Permintaan Penyusunan NA dan RUU dari Komisi III

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apa yang Anda ketahui tentang substansi pengaturan RUU ini?
2. Apakah permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan masyarakat terkait pengaturan RUU ini?
3. Teori dan asas/prinsip apa sajakah yang sesuai dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kajian awal mengenai pengaturan RUU ini?
4. Peraturan perundang-undangan apa sajakah yang penting untuk dikaji, dianalisis, dan dievalusi terkait dengan muatan yang diatur dalam RUU ini?
5. Apakah yang dapat menjadi dasar pemikiran (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dalam penyusunan kajian awal pengaturan RUU ini?
6. Bagaimana pendapat Anda jika ada pengaturan mengenai RUU ini dalam bentuk undang-undang? Apa saja yang sebaiknya diatur?
Upload Dokumen
captcha
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi