Detail Naskah Akademik (Konsep Awal NA)

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Negara Kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) yang sangat luas dengan potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan kekayaan negara dan sebagai potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Potensi perikanan yang ada di perairan Indonesia tentunya perlu dikelola secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu digawangi oleh pembentukan dan implementasi berbagai kebijakan, regulasi, dan koordinasi lintas sektor yang sinergis. Usaha optimalisasi sumberdaya perikanan yang ada demi kepentingan nasional. Dalam pembangunan perikanan, harus tetap memelihara kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Para pelaku industri penangkapan dan pembudidayaan ikan tidak boleh hanya mengutamakan jumlah hasil perikanan yang maksimal untuk keuntungan finansial, namun mengacuhkan peran lingkungan perikanan yang menopang keberlanjutan industri perikanan di masa datang. Sektor industri perikanan perlu ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan sektor yang terkait dalam suatu keutuhan usaha perikanan yang saling menunjang dan saling menguntungkan baik yang berskala kecil, menengah, dan besar. Terkait dengan penegakan hukum di bidang perikanan, seharusnya tidak berhenti kepada pelaku di lapangan tetapi juga menyangkut kepada korporasi. Upaya penegakan hukum di bidang perikanan harusnya lebih maju. Selain menimbulkan efek jera, penegakan hukum tersebut juga harus memberikan sanksi ganti rugi yang efektif untuk memulihkan sumber daya perikanan melalui ganti kerusakan sumber daya ikan.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah ada saran dan masukan mengenai latar belakang yang diuraikan dalam Bab I Naskah Akademik?
2. Apakah ada saran dan masukan mengenai kajian teoritis, kajian asas/ prinsip , kajian empiris, dan implikasi penerapan sistem baru sebagaimana diuraikan dalam Bab II Naskah Akademik?
3. Apakah evalusi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam Bab III sudah cukup memadai?Adakah peraturan perundang-undangan lainnya yang masih harus ditambahkan?
4. Apakah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang diuraikan dalam Bab IV sudah cukup menjadi landasan pemikiran dalam penyusunan Naskah Akademik?
5. Apakah ada saran dan masukan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang diuraikan dalam Bab V Naskah Akademik?
6. Selain hal-hal diatas adakah saran atau masukan lainnya guna penyempurnaan konsep awal NA ini?
Upload Dokumen
captcha
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi
Edi utomo Tentara Nasional Indonesia Detail
Edi utomo Tentara Nasional Indonesia Detail