Detail Naskah Akademik (Rencana Penyusunan NA)

RUU tentang Siber

Indonesia sampai saat ini masih belum memiliki Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang siber/teknologi informasi sehingga selama ini para pelaku tindak pidana teknologi informasi hanya bisa dijerat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Respons terbaru Indonesia terhadap perkembangan keamanan teknologi informasi adalah dengan menyelesaikan kebijakan nasional tentang informasi dan keamanan siber dengan membentuk Badan Siber Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Perpres 53 Tahun 2017). Kehadiran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bisa menjadi alat untuk mengawasi dan menyaring hal-hal negatif bagi Indonesia, di antaranya konten-konten yang memuat informasi hoax dan ancaman serangan siber. BSSN diamanatkan akan bekerja melindungi alat-alat negara dan lembaga- lembaga negara dan kontrol terhadap berita-berita, agar masyarakat dapat menemukan saluran pemerintah yang kredibel dalam hal kebijakan negara atau suatu isu yang bisa dijadikan acuan bagi masyarakat. Ditinjau dari segi keamanan nasional, keamanan siber sangatlah penting di sektor pemerintahan, khususnya keamanan untuk menjaga kerahasian data-data vital. Saat ini infrastruktur yang ada belum ideal, dana masih terbatas, dan kesadaran mengenai keamanan masih perlu ditingkatkan. Pencurian data rahasia atau informasi sensitif yang tidak disandikan dari pemerintah bisa menyebabkan ancaman serius bagi negara. Dari segi perdagangan dan perekonomian, pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam rangka menghadapi globalisasi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi informasi agar benar-benar mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apa yang Anda ketahui tentang substansi pengaturan RUU ini?
2. Apakah permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan masyarakat terkait pengaturan RUU ini?
3. Teori dan asas/prinsip apa sajakah yang sesuai dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kajian awal mengenai pengaturan RUU ini?
4. Peraturan perundang-undangan apa sajakah yang penting untuk dikaji, dianalisis, dan dievalusi terkait dengan muatan yang diatur dalam RUU ini?
5. Apakah yang dapat menjadi dasar pemikiran (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dalam penyusunan kajian awal pengaturan RUU ini?
6. Bagaimana pendapat Anda jika ada pengaturan mengenai RUU ini dalam bentuk undang-undang? Apa saja yang sebaiknya diatur?
Upload Dokumen
captcha
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi
ARLI ADAM MAKASSAR Presiden Detail