Detail Naskah Akademik (Rencana Penyusunan NA)

RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah

Berbagai makna yang terkandung baik dalam Pancasila maupun Pembukaaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan pijakan dasar bagi kebutuhan akan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien. Hal ini dimaksudkan agar upaya mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang adil dan makmur dapat tercapai. Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah terjadi peningkatan jumlah kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota dan pejabat eselon I/II/II yang ditangkap oleh KPK karena melakukan tindak pidana korupsi. Masih banyaknya kepala daerah dan pejabat eselon I/II/III yang tertangkap melakukan korupsi telah menimbulkan pertanyaan akan peran inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan di daerah. Menurut kajian KPK, penyebab pengawasan inspektorat daerah yang lemah yaitu kapasitas aparat yang rendah dan masalah independensi aparatur inspektorat daerah. Sejalan dengan reformasi birokrasi telah diundangkan beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan diatas baik dari unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis maka dalam penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diperlukan suatu undang-undang yang mengatur tentang SPIP sehingga perlu dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apa yang Anda ketahui tentang substansi pengaturan RUU ini?
2. Apakah permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan masyarakat terkait pengaturan RUU ini?
3. Teori dan asas/prinsip apa sajakah yang sesuai dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kajian awal mengenai pengaturan RUU ini?
4. Peraturan perundang-undangan apa sajakah yang penting untuk dikaji, dianalisis, dan dievalusi terkait dengan muatan yang diatur dalam RUU ini?
5. Apakah yang dapat menjadi dasar pemikiran (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dalam penyusunan kajian awal pengaturan RUU ini?
6. Bagaimana pendapat Anda jika ada pengaturan mengenai RUU ini dalam bentuk undang-undang? Apa saja yang sebaiknya diatur?
Upload Dokumen
captcha
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi
RAHMAN HASIM Kepolisian RI Detail