Detail Naskah Akademik (Rencana Penyusunan NA)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri masih menggunakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia, yakni sebagai landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional. Perubahan politik luar negeri yang terjadi saat ini membuat Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang ada saat ini tidak lagi memadai dan membutuhkan penyesuaian dengan kondisi internasional saat ini. Trend dunia pada saat ini terkait hubungan luar negeri, dimana Indonesia yang diharapkan sebagai pelaku dalam percaturan internasional, evaluasi pelaksanaan era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), isu perang dagang antar negara, isu HAM, dan berbagai perkembangan dunia lain yang menuntut Negara ikut andil dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri belum memberikan kewajiban secara jelas kepada negara ketika warga negara Indonesia (WNI) sedang berada di luar negeri. Belum adanya batasan perlindungan yang dilakukan Perwakilan RI di luar negeri, serta ketidakjelasan bentuk perlindungan yang diberikan kepada WNI di luar negeri. Mengingat adanya berbagai perkembangan, urgensi, serta tantangan terkini, muncul pertanyaan apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri masih dapat menjawab berbagai tuntutan kondisi saat ini. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penggantian Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apa yang Anda ketahui tentang substansi pengaturan RUU ini?
2. Apakah permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan masyarakat terkait pengaturan RUU ini?
3. Teori dan asas/prinsip apa sajakah yang sesuai dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kajian awal mengenai pengaturan RUU ini?
4. Peraturan perundang-undangan apa sajakah yang penting untuk dikaji, dianalisis, dan dievalusi terkait dengan muatan yang diatur dalam RUU ini?
5. Apakah yang dapat menjadi dasar pemikiran (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dalam penyusunan kajian awal pengaturan RUU ini?
6. Bagaimana pendapat Anda jika ada pengaturan mengenai RUU ini dalam bentuk undang-undang? Apa saja yang sebaiknya diatur?
Upload Dokumen
captcha
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi
RAHMAN HASIM Kepolisian RI Detail