Detail Naskah Akademik (Rencana Penyusunan NA)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu dilakukan perubahan dikarenakan untuk menindaklanjuti putusan MK No. 35/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Perkara No. 51/PUU-XIV/2016 termasuk pengaturan terkait Pemilu dan Pilkada yang sudah berbeda dengan UU Pemerintahan Aceh. Selain alasan diatas, urgensi penyusunan RUU tentang Perubahan Atas UU Pemerintahan Aceh juga dalam rangka harmonisasi UU Pemerintahan Aceh dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait serta pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Namun perubahan-perubahan tersebut perlu memperhatikan batasan penyelenggaraan keistimewaan di Provinsi Aceh yang meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah (Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. UU Pemerintahan Aceh juga perlu direvisi karena telah masuk dalam urutan 163 dari 248 Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 pada tanggal 17 Desember 2019. Hal ini juga sejalan dengan permintaan dari Badan Legislasi untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apa yang Anda ketahui tentang substansi pengaturan RUU ini?
2. Apakah permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan masyarakat terkait pengaturan RUU ini?
3. Teori dan asas/prinsip apa sajakah yang sesuai dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kajian awal mengenai pengaturan RUU ini?
4. Peraturan perundang-undangan apa sajakah yang penting untuk dikaji, dianalisis, dan dievalusi terkait dengan muatan yang diatur dalam RUU ini?
5. Apakah yang dapat menjadi dasar pemikiran (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dalam penyusunan kajian awal pengaturan RUU ini?
6. Bagaimana pendapat Anda jika ada pengaturan mengenai RUU ini dalam bentuk undang-undang? Apa saja yang sebaiknya diatur?
Upload Dokumen
captcha
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi