Detail Naskah Akademik (Rencana Penyusunan NA)

RUU tentang Provinsi Bali

Dasar hukum pembentukan Provinsi Bali saat ini masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (UU tentang Bali, NTB, dan NTT). UU tentang Bali, NTB, dan NTT merupakan undang-undang yang mendasari pembentukan Provinsi Bali. Setelah lebih dari 60 (enam puluh) tahun berlaku, ternyata undang-undang tersebut belum dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Bali. Permasalahan tersebut antara lain pertama, permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. Terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan yang ditandai dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi sarana dan prasarana pariwisata serta perumahan. Akibatnya terjadi penurunan produk pertanian dan investasi untuk sarana dan prasarana pertanian serta kerusakan lingkungan. Selain itu, pembangunan kepariwisataan yang begitu pesat telah mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan kepariwisataan antarkabupaten/kota di Bali sehingga terjadi kesenjangan perekonomian antarkabupaten/kota di Bali. Kedua, permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat. Adanya kecenderungan masyarakat Bali untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku pragmatis dan konsumtif, penurunan moralitas, dan kerenggangan kohesi sosial dalam masyarakat Bali. Selain itu, daya saing masyarakat Bali masih rendah dalam menghadapi persaingan global. Ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan. Terjadi kemunduran di bidang adat istiadat, tradisi, seni, dan kearifan lokal baik dari segi jumlah dan kualitas kelembagaan, sarana-prasarana, sumber daya manusia, serta sistem nilai dan pranata. Hal ini disebabkan oleh komitmen politik di bidang legislasi dan anggaran yang kurang berpihak pada pemajuan kebudayaan Bali. Selain itu, UU tentang Bali, NTB, dan NTT juga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU tentang Pokok Pemda Tahun 1957) padahal kedua undang- undang tersebut sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi perubahan tersebut tidak diikuti dengan perubahan terhadap UU yang mengatur Provinsi Bali. Padahal Provinsi Bali telah mengalami perubahan yang sangat dinamis, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Perubahan tersebut memengaruhi pola hubungan antara pemerintah dengan warganya, hubungan pemerintah dengan badan usaha, hubungan antarwarga, hubungan antardaerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan hubungan antar negara dan antar manusia di berbagai penjuru dunia. Selain itu, terkait dengan konsep otonomi daerah yang ada saat ini di Provinsi Bali berdasarkan UU tentang Bali, NTB, dan NTT banyak hal yang sudah tidak sejalan. Sebagai contoh, dari segi judul UU tentang Bali, NTB, dan NTT masih menggunakan nomenklatur Daerah Tingkat I, padahal sejak diberlakukannya UU tentang Pemda Tahun 1999 nomenklatur tersebut tidak digunakan lagi diganti dengan istilah Provinsi. UU tentang Bali, NTB, dan NTT menggunakan landasan UU tentang Pokok Pemda Tahun 1957 sejatinya saat itu pula belum ada konsep otonomi daerah, apalagi otonomi luas yang baru dimulai sejak keberlakuan UU tentang Pemda Tahun 1999. Secara konsep UU tentang Bali, NTB, dan NTT jelas sudah sangat berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apa yang Anda ketahui tentang substansi pengaturan RUU ini?
2. Apakah permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan masyarakat terkait pengaturan RUU ini?
3. Teori dan asas/prinsip apa sajakah yang sesuai dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kajian awal mengenai pengaturan RUU ini?
4. Peraturan perundang-undangan apa sajakah yang penting untuk dikaji, dianalisis, dan dievalusi terkait dengan muatan yang diatur dalam RUU ini?
5. Apakah yang dapat menjadi dasar pemikiran (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dalam penyusunan kajian awal pengaturan RUU ini?
6. Bagaimana pendapat Anda jika ada pengaturan mengenai RUU ini dalam bentuk undang-undang? Apa saja yang sebaiknya diatur?
Upload Dokumen
captcha
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi