Detail Naskah Akademik (Konsep Awal NA)

RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Tim: Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. (Ketua Tim ), Rina Sartika Pamela, S.T., M.H. (Sekretaris Tim), Akhmad Aulawi, S.H., M.H. (Anggota Tim), Yeni Handayani, S.H., M.H. (Anggota Tim), Titi Asmara Dewi, S.H., M.H. (Anggota Tim), Noor Ridha Widiyani, S.H. (Anggota Tim), Achmadudin Rajab, S.H., M.H. (Anggota Tim), Meirina Fajarwati, S.H. (Anggota Tim)

Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, yaitu melaksanankan pelayanan publik (public service function), dan melaksanakan pembangunan (development function). Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan ruang kemandirian bagi daerah maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah tersebut berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah serta daerah diberikan diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya. Hal yang juga penting diperhatikan adalah kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dengan demikian, penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat daerah dapat dilaksanakan dengan baik seiring dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pemberlakuan otonomi daerah telah berjalan hampir 17 Tahun. Sampai saat ini usulan pemekaran daerah selalu ada. Sebagai catatan, saat ini Indonesia terdiri dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Sayangnya merujuk pada perkembangan penerapan sistem otonomi daerah ini, nampaknya belum sesuai dengan harapan. Otonomi daerah yang diterapkan belum memperlihatkan peningkatan kemandirian daerah.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah ada saran dan masukan mengenai latar belakang yang diuraikan dalam Bab I Naskah Akademik?
2. Apakah ada saran dan masukan mengenai kajian teoritis, kajian asas/ prinsip , kajian empiris, dan implikasi penerapan sistem baru sebagaimana diuraikan dalam Bab II Naskah Akademik?
3. Apakah evalusi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam Bab III sudah cukup memadai?Adakah peraturan perundang-undangan lainnya yang masih harus ditambahkan?
4. Apakah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang diuraikan dalam Bab IV sudah cukup menjadi landasan pemikiran dalam penyusunan Naskah Akademik?
5. Apakah ada saran dan masukan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang diuraikan dalam Bab V Naskah Akademik?
6. Selain hal-hal diatas adakah saran atau masukan lainnya guna penyempurnaan konsep awal NA ini?
Upload Dokumen
captcha
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi
abiezar Peternak Detail