Detail Rancangan Undang-Undang (Rencana Penyusunan RUU)

RUU tentang Provinsi Riau

Provinsi Riau yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya otonomi daerah yang berlaku pada saat Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 dibentuk masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Konsep otonomi daerah yang ada saat ini sudah berbeda dan banyak yang tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, beberapa materi muatan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini, antara lain judul undang-undang, nomenklatur penyebutan daerah tingkat I, sistem sentralistik sudah berubah menjadi desentralisasi, pola relasi dan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta adanya perubahan batas wilayah akibat pemekaran Provinsi Kepulauan Riau. Dari sisi potensi sumber daya alam, khususnya pertambangan dan perkebunan, Provinsi Riau memiliki potensi ketersediaan bahan baku Crude Palm Oil (CPO), kelapa, dan minyak mentah yang tersedia dalam jumlah yang besar. Selanjutnya terkait dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil, salah satu hal yang menjadi permasalahan di Provinsi Riau adalah belum diperolehnya dana bagi hasil dari komoditi kelapa sawit. Padahal Provinsi Riau menjadi penyokong utama komoditi ekspor kelapa sawit secara nasional.Dari aspek kebudayaan, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Riau dalam memajukan kebudayaan melayu, antara lain: Pengaruh budaya global yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi (TI) yang dapat menyebabkan menurunnya pengamalan adat istiadat Melayu, dan perubahan sifat dan perilaku generasi muda, Nilai-nilai luhur dalam budaya Melayu semakin tidak dikenal oleh masyarakat terutama generasi muda dan kerjasama antara pelaku seni budaya dan insan budaya dengan pemerintah belum terpadu, sehingga upaya pelestarian dan pemanfaatan seni budaya dalam diplomasi budaya, kunjungan kebudayaan dan pariwisata belum optimal; Dengan berbagai pertimbangan tersebut dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau, mengingat potensi sumber daya yang dimiliki cukup besar maka sepatutnya dilakukan penyesuaian daerah agar pembangunan di Provinsi Riau dapat diselenggarakan secara terencana dan terarah untuk mewujudkan masyarakat yang agamis, sejahtera, dan berbudaya.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah urgensi pengaturan RUU ini?
2. Hal apa sajakah yang perlu diatur dalam RUU ini?
3. Apakah perlu diatur sanksi baik administratif dan ketentuan pidana dalam RUU ini? Jika perlu, hal apa saja yang perlu diatur?
Upload Dokumen
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi