Detail Rancangan Undang-Undang (Rencana Penyusunan RUU)

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Tim: Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. (Ketua ), Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M. (Wakil Ketua), M. Nurfaik, S.H.I. (Sekretaris), Muhammad Yusuf, S.H. (Anggota), Febri Liany, S.H., M.H. (Anggota)

Dengan telah diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU tentang Perbankan), menjadi salah satu dasar perlu dilakukannya penggantian UU tentang Perbankan khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan beralihnya tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Dinamika perkembangan hukum terkait UU tentang Perbankan juga dapat dilihat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perkara No. 64/PUU-X/2012 dan Putusan MK Perkara Nomor 109/PUU-XII/2014 yang menyatakan beberapa bagian dari UU tentang Perbankan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Proses globalisasi dalam sistem keuangan yang ditandai dengan pesatnya kemajuan dan inovasi di bidang keuangan serta teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub sektor keuangan baik dalam hal produk, layanan, maupun kelembagaan yang memberikan dampak efisiensi dan efektifitas yang luar biasa sebagai contoh munculnya financial technology (FinTech) yang semakin menjamur di Indonesia sehingga mengakibatkan perlunya pengaturan dalam perubahan UU tentang Perbankan.

Kuisioner
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Email * :
No. Telepon * :
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah urgensi pengaturan RUU ini?
2. Hal apa sajakah yang perlu diatur dalam RUU ini?
3. Apakah perlu diatur sanksi baik administratif dan ketentuan pidana dalam RUU ini? Jika perlu, hal apa saja yang perlu diatur?
Upload Dokumen
Tindak Lanjut
Nama Pekerjaan Aksi