Nama RUU | Tahapan | |
---|---|---|
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Penyadapan | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Siber | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Permusikan | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Bali | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji) | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Kewirausahaan Nasional | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Riau | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Jambi | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Sumatera Barat | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Kewirausahaan Nasional | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Jambi | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Sumatera Barat | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Hukum Acara Pidana | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Industri Strategis Perkebunan | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Satu Data Indonesia | Konsep Awal RUU | DETAIL |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan | Rencana Penyusunan RUU | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706